MAKASSAR — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU membuat aktivitas masyarakat Sulawesi Selatan ikut terdampak. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengambil langkah cepat dengan mengalihkan pembelajaran siswa SMA/SMK sederajat ke sistem daring selama sepekan.
Kebijakan ini berlaku mulai 12 September 2026. Pemerintah provinsi berharap pembelajaran dari rumah dapat mengurangi mobilitas masyarakat sementara pemerintah dan Pertamina menangani persoalan distribusi BBM serta LPG 3 kilogram.
Gubernur minta sekolah tetap berjalan
Andi Sudirman menyampaikan kebijakan tersebut kepada wartawan, Jumat (11/9/2026). Ia menegaskan pembelajaran daring tidak menghentikan kegiatan pendidikan. Sekolah tetap melaksanakan proses belajar mengajar, tetapi siswa tidak perlu hadir secara langsung di ruang kelas.
“Kita mengambil langkah pembelajaran daring selama satu minggu. Pembelajaran tetap berlangsung hanya tidak tatap muka langsung. Ini sifatnya sementara, karena kita melihat kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat,” kata Andi Sudirman.
Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan itu setelah satu pekan. Evaluasi tersebut akan mempertimbangkan perkembangan antrean BBM dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Pemprov koordinasi dengan Pertamina
Andi Sudirman mengatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM serta LPG 3 kilogram berjalan baik. Ia juga meminta langkah cepat untuk mengamankan stok, menambah kuota BBM Sulsel, dan memperketat pengawasan operasional SPBU.
“Kita mohon masyarakat tetap bersabar. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota terus bekerja dan melakukan koordinasi dengan Pertamina. Kita berharap Pertamina dapat melakukan langkah-langkah cepat termasuk distribusi BBM untuk amankan stok, menambah kuota BBM untuk Sulsel, sidak operasional Nozzle SPBU dan pengetatan lainnya. Kita siap backup bersama TNI Polri dan Satpol serta dishub kabupaten/kota,” ujarnya.
Gubernur menyebut Pemprov Sulsel telah berkoordinasi dengan Wali Kota Makassar. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota lainnya menyesuaikan kebijakan pembelajaran daring dengan kondisi wilayah masing-masing.
Makassar lebih dulu alihkan pembelajaran
Pemkot Makassar sebelumnya telah mengalihkan pembelajaran peserta didik jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP ke sistem daring. Kebijakan tersebut berlaku pada 12-19 September 2026.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan dirinya telah menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk menerbitkan surat edaran terkait pembelajaran dari rumah.
“Saya sudah instruksikan ibu Kadis Pendidikan keluarkan edaran agar siswa PAUD sampai SMP sekolah daring mulai besok,” ujar Munafri dalam keterangannya, Jumat (11/9).
Menurut Munafri, kebijakan tersebut menjadi respons Pemkot Makassar terhadap antrean BBM yang masih berlangsung. Pemerintah menerima aspirasi masyarakat, khususnya orang tua murid yang ikut merasakan dampak kondisi tersebut.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar mengalihkan pembelajaran tatap muka ke sistem daring pada jenjang pendidikan masing-masing. Pemerintah berharap koordinasi dengan Pertamina dan dukungan aparat dapat membantu mempercepat penanganan distribusi BBM, sehingga aktivitas masyarakat dan pendidikan dapat kembali berjalan normal. (*)
