MAKASSAR – Kasatlantas Polres Pelabuhan Makassar, AKP Syarief Udin, SH, MH, memberikan edukasi kepada pengemudi becak bermotor (bentor) dan bajaj terkait ketertiban berlalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyoroti pengemudi yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) serta kendaraan yang belum dilengkapi dokumen administrasi.
Edukasi tersebut berlangsung pada 20 Mei 2024. Petugas menemukan sejumlah persoalan administrasi, mulai dari kepemilikan SIM hingga kelengkapan dokumen kendaraan yang digunakan untuk beroperasi di jalan raya.
Menurut Syarief, sebagian pengemudi bentor yang mendapat edukasi belum memiliki dokumen kendaraan yang lengkap. Kondisi ekonomi menjadi salah satu alasan yang disampaikan para pengemudi ketika petugas memberikan penjelasan mengenai kewajiban administrasi kendaraan.
”Pengemudi Bentor rata-rata tak memiliki STNK dan juga SIM bahkan BPKB, dengan berbagai macam alasan dari mereka, kami mencoba memaklumi dikarenakan penghasilan mereka hanya berkisar Rp.30.000,—(Tiga Puluh Ribu Rupiah) perhari nya, “kata AKP Syariefuddin SH. MH.
Meski memahami kondisi ekonomi para pengemudi, kepolisian tetap mengingatkan pentingnya memenuhi persyaratan administrasi dan mematuhi aturan lalu lintas. Kelengkapan dokumen diperlukan untuk memastikan kendaraan dan pengemudinya memenuhi ketentuan saat beroperasi di jalan umum.
Pengemudi Bentor Disoroti karena Dokumen Tidak Lengkap
Becak bermotor menjadi salah satu moda transportasi yang digunakan masyarakat untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Namun, pengoperasian kendaraan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan keselamatan dan administrasi yang berlaku.
Dalam edukasi tersebut, petugas menyoroti pengemudi bentor yang tidak memiliki SIM maupun surat tanda nomor kendaraan (STNK). Sebagian kendaraan juga disebut tidak dilengkapi buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB).
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pengemudi dan kendaraan yang beroperasi di jalan raya harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepemilikan SIM berkaitan dengan persyaratan pengemudi, sedangkan STNK merupakan dokumen registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
Petugas berupaya menyampaikan edukasi agar para pengemudi memahami kewajiban tersebut. Pendekatan ini juga mempertimbangkan kondisi ekonomi pengemudi yang menggantungkan penghasilan harian dari jasa transportasi.
Namun, toleransi dalam penyampaian edukasi tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Pengemudi tetap perlu mengurus dokumen yang diwajibkan dan memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi persyaratan operasional.
Bajaj Beroperasi Berbulan-bulan Bermodal STCK
Selain bentor, Satlantas Polres Pelabuhan Makassar turut menyoroti operasional bajaj yang disebut telah berlangsung sekitar lima hingga enam bulan. Berdasarkan pemeriksaan yang disampaikan Syarief, pengelola atau pengemudi bajaj tersebut hanya menunjukkan surat tanda coba kendaraan (STCK).
Syarief menjelaskan bahwa STCK memiliki masa berlaku terbatas. Karena itu, penggunaan dokumen tersebut untuk mendukung operasional kendaraan selama berbulan-bulan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan administrasi.
”Kami chek, ternyata yang mereka pegang hanya STCK, dimana STCK ini hanya berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan, sementara pengemudi Bajaj sudah mengoperasikan Bajajnya selama kurang lebih 5 bulan, “lanjut Syarief.
STCK merupakan dokumen sementara yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan dalam kondisi dan keperluan tertentu. Dokumen tersebut tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai pengganti STNK untuk operasional rutin tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Oleh karena itu, pengelola bajaj perlu memastikan status administrasi kendaraannya dan menyelesaikan proses registrasi sesuai prosedur. Pemeriksaan lebih lanjut juga diperlukan untuk memastikan dokumen yang dimiliki sesuai dengan jenis kendaraan dan peruntukan penggunaannya.
Kepatuhan administrasi menjadi bagian penting dari pengawasan kendaraan yang beroperasi di jalan umum. Dengan dokumen yang sesuai, petugas dapat memeriksa identitas kendaraan dan memastikan penggunaannya memenuhi persyaratan hukum.
Bajaj dan Bentor Diminta Tertib Berlalu Lintas
Syarief meminta pengelola bajaj memperhatikan kelengkapan dokumen dan memastikan pengemudinya mematuhi aturan lalu lintas. Ia menilai keberadaan bentor dan bajaj turut menjadi persoalan dalam kelancaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Makassar.
”Kami minta kepada pengelola Bajaj untuk tertib dan disiplin berlalu lintas, dikarenakan Bajaj dan juga Bentor menjadi penyumbang utama dalam kemacetan diwilayah hukum Polres Pelabuhan, “tutupnya.
Permintaan tersebut menegaskan bahwa penataan transportasi tidak hanya berkaitan dengan dokumen kendaraan, tetapi juga kedisiplinan saat berada di jalan raya. Pengemudi perlu memperhatikan tata cara berkendara, penggunaan ruang jalan, serta ketentuan yang berlaku bagi kendaraan yang digunakan untuk mengangkut penumpang.
Di sisi lain, pengelola juga memiliki peran dalam memastikan kendaraan yang dioperasikan memenuhi persyaratan administrasi. Pengawasan terhadap dokumen dan kelayakan kendaraan diperlukan agar aktivitas transportasi dapat berlangsung dengan lebih tertib.
Edukasi kepada pengemudi menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban tersebut. Namun, efektivitas penataan juga memerlukan tindak lanjut berupa pemeriksaan administrasi, koordinasi dengan instansi terkait, serta penanganan sesuai aturan apabila ditemukan pelanggaran.
Melalui langkah tersebut, kepolisian berharap pengemudi bentor dan bajaj semakin memahami pentingnya ketertiban berlalu lintas. Pengelola juga diharapkan segera menyelesaikan persoalan dokumen kendaraan agar operasional transportasi tidak mengabaikan aspek keselamatan dan kepatuhan hukum.
