SULSEL – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan menyatakan akan menelusuri laporan dugaan penampungan dan distribusi solar ilegal yang dikaitkan dengan PT Nirmala Fortuna Abadi. Perusahaan yang disebut beroperasi di wilayah hukum Polda Sulsel itu diduga memperoleh solar dari pasar gelap untuk kemudian memasarkannya ke Sulawesi Tengah dengan harga lebih tinggi.
Kasubdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kompol Jufri Natsir, menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan setelah pihaknya menerima permintaan konfirmasi mengenai dugaan aktivitas distribusi BBM yang dikaitkan dengan perusahaan tersebut.
”Akan kami chek dinda, “tegas Jufri, kepada Journalist Independent. Com.
Pernyataan tersebut menjadi respons awal kepolisian terhadap informasi yang beredar. Namun, hingga keterangan itu disampaikan, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai hasil penelusuran, lokasi penampungan yang dimaksud, ataupun langkah penyelidikan yang telah dilakukan terhadap perusahaan tersebut.
Informasi yang dihimpun media ini menyebut PT Nirmala Fortuna Abadi memiliki izin operasional dari Pertamina Patra Niaga di tingkat pusat, Jakarta. Di sisi lain, perusahaan itu dituding mengumpulkan dan mengelola solar yang diduga berasal dari pasar gelap. Dugaan tersebut memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, asal bahan bakar, serta jalur distribusi yang digunakan.
Kepemilikan izin operasional tidak dengan sendirinya membuktikan ataupun meniadakan dugaan penyimpangan dalam kegiatan usaha. Karena itu, pemeriksaan perlu memastikan apakah sumber pasokan, aktivitas pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kabupaten Barru Disebut sebagai Lokasi Penampungan
Seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menduga lokasi penampungan solar yang dikaitkan dengan aktivitas perusahaan tersebut berada di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Sumber itu menyebut adanya dugaan pembelian solar dari sejumlah pihak yang disebut sebagai pelangsir, kemudian penjualannya dilakukan kembali dengan harga lebih tinggi.
”Kemungkinan besar penampungannya berada di kabupaten Barru, jadi orang-orang dari PT. Nirmala Fortuna Abadi membeli Solar dari Black Market (Pasar Gelap) dengan harga tinggi, jadi dominan pelangsir menjual material ke Perusahaan tersebut, “ungkap Sumber, yang enggan disebutkan identitasnya.
Keterangan tersebut masih berupa dugaan dari sumber anonim dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi. Lokasi penampungan, identitas pemasok, jumlah solar yang diduga dikumpulkan, serta transaksi yang disebut berlangsung perlu dibuktikan melalui pemeriksaan langsung dan penelusuran dokumen.
Apabila informasi itu ditindaklanjuti, penyidik perlu mengidentifikasi pihak yang memasok bahan bakar, menelusuri asal muatan, serta memeriksa jalur pengiriman dari Sulawesi Selatan menuju Sulawesi Tengah. Pemeriksaan tersebut juga dapat membantu memastikan apakah kegiatan yang dipersoalkan berkaitan dengan distribusi BBM resmi atau melibatkan bahan bakar yang diperoleh melalui jalur tidak sah.
Dugaan penjualan kembali dengan harga lebih tinggi juga perlu ditelusuri berdasarkan bukti transaksi. Selisih harga saja tidak cukup untuk menyimpulkan adanya tindak pidana. Penyidik perlu memastikan status BBM, ketentuan distribusi yang berlaku, serta apakah terdapat unsur pelanggaran dalam proses pengadaan maupun penjualannya.
Selain itu, istilah pasar gelap yang digunakan sumber perlu diperjelas melalui pemeriksaan. Penyidik dapat menelusuri apakah tempat yang dimaksud memiliki izin, siapa yang menguasainya, dan bagaimana bahan bakar masuk ke lokasi tersebut. Hasil pemeriksaan itu penting agar penanganan perkara bertumpu pada bukti, bukan hanya informasi yang beredar.
LMR-RI Desak Polisi Bertindak Tegas
Ketua Umum LMR-RI Sulsel, Andi Idham J. Gaffar, SH, MH, meminta Polda Sulsel menindaklanjuti dugaan tersebut secara serius. Ia menilai kepolisian perlu segera menelusuri informasi yang telah beredar di masyarakat agar tidak memunculkan persepsi bahwa perusahaan yang disebut dalam laporan itu kebal hukum.
Idham menegaskan, aparat penegak hukum perlu memeriksa dugaan penyimpangan dan mengambil tindakan apabila penyidik menemukan bukti yang cukup. Menurutnya, penelusuran harus dilakukan secara jelas agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kebenaran informasi tersebut.
”Polda Sulsel harus bertindak tegas, telusuri, lalu tindak, informasi ini sudah beredar di masyarakat, jangan sampai muncul asumsi publik bahwa PT. Nirmala Fortuna Abadi kebal hukum dan tak tersentuh, “tutup Idham.
Desakan tersebut menempatkan respons kepolisian sebagai bagian penting dari tindak lanjut laporan. Meski demikian, penanganan dugaan perkara tetap harus berjalan berdasarkan prosedur hukum dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Penyebutan nama perusahaan dalam laporan atau pernyataan narasumber tidak otomatis membuktikan bahwa perusahaan tersebut melakukan tindak pidana.
Pemeriksaan yang menyeluruh juga diperlukan untuk membedakan dugaan pelanggaran administrasi dengan kemungkinan tindak pidana. Penyidik perlu mencocokkan izin usaha dan dokumen pengangkutan dengan kegiatan yang benar-benar berlangsung di lapangan. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat dapat menentukan langkah hukum sesuai hasil pemeriksaan.
Hingga berita ini disusun, keterangan yang tersedia baru mencakup respons awal Kompol Jufri Natsir bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan, dugaan dari sumber anonim mengenai lokasi penampungan di Kabupaten Barru, serta desakan dari LMR-RI Sulsel. Belum ada hasil penelusuran kepolisian yang disampaikan dalam materi informasi tersebut.
Karena itu, dugaan mengenai sumber solar, aktivitas penampungan, dan distribusi ke Sulawesi Tengah masih memerlukan verifikasi. Klarifikasi dari PT Nirmala Fortuna Abadi dan pihak terkait juga penting untuk menjelaskan status perizinan, asal pasokan, serta kegiatan operasional perusahaan.
Polda Sulsel diharapkan dapat memberikan perkembangan setelah menelusuri informasi tersebut. Hasil pemeriksaan akan menentukan apakah dugaan yang disampaikan para narasumber memiliki dasar hukum untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan atau proses hukum berikutnya.
