JAKARTA — Realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun hingga akhir Agustus 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mencatat angka tersebut tumbuh 33 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang mencapai Rp686 triliun.
Suahasil menyampaikan perkembangan tersebut dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Menurutnya, kementerian dan lembaga mulai mempercepat penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk menjalankan berbagai program pemerintah.
“Tahun lalu, kalau Anda lihat, akhir Agustus itu belanja K/L-nya adalah Rp 686,0 triliun. Tahun ini lebih cepat belanja kementerian dan lembaga,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Belanja Negara Capai Rp2.295 Triliun
Secara keseluruhan, pemerintah mencatat realisasi belanja negara sebesar Rp2.295 triliun sampai dengan Agustus 2026.
Dari angka tersebut, pemerintah pusat merealisasikan belanja Rp1.791 triliun. Sementara itu, pemerintah telah menyalurkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp504,3 triliun.
Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja K/L sebesar Rp912,4 triliun dan belanja non-K/L senilai Rp879,1 triliun.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi belanja pemerintah pusat tumbuh 29 persen.
Belanja Barang Tumbuh 67,5 Persen
Berdasarkan jenis belanja, belanja barang mencatat pertumbuhan paling tinggi hingga Agustus 2026. Realisasinya tumbuh 67,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja modal menyusul dengan pertumbuhan 56,3 persen. Sementara itu, belanja pegawai tumbuh 21,7 persen dan belanja bantuan sosial meningkat 3,4 persen.
Suahasil menilai kenaikan realisasi belanja K/L menunjukkan kementerian dan lembaga mulai menjalankan program yang telah mendapat alokasi anggaran.
Meski demikian, pemerintah tetap meminta kementerian dan lembaga menjaga kualitas penggunaan anggaran. Percepatan belanja, menurutnya, harus berjalan seiring dengan efisiensi dan ketepatan sasaran.
Kemenkeu Minta Belanja Tetap Efisien
Memasuki periode akhir tahun anggaran 2026, Kementerian Keuangan meminta kementerian dan lembaga mengelola anggaran secara hati-hati.
Pemerintah mengarahkan penggunaan anggaran untuk kegiatan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dengan begitu, peningkatan realisasi belanja tidak hanya terlihat dari sisi penyerapan, tetapi juga dari dampak program yang dijalankan.
