NASIONAL, — Personil Satuan Lalulintas makin hari makin kehilangan harga diri ketika menjalankan amanah negara, hal tersebut diakibatkan diterapkannya atensi Kapolri Jenderal Listyo Sigit mencabut tilang manual dan menggantinya dengan Electronik Traffic Law Enforcemen (ETLE), 25 November 2022.
ETLE dipastikan belum mampu berjalan secara optimal diseluruh wilayah Indonesia, disebabkan anggaran untuk penerapan serta SDM pendukung belum mumpuni. Banyak faktor pendukung untuk penerapan aturan baru dalam berkendara tersebut.
Salah seorang alumni Unhas dan mantan aktivis, Prof. Rahman, mengungkapkan bahwa hal tersebut sangatlah benar adanya. Semua harus diperhitungkan sebelum menerapkan aturan baru kepada masyarakat, total penduduk di Indonesia sekira 273 Juta Jiwa dan dinilai belum mampu mengikuti aturan.
“Hampir seluruh wilayah Indonesia belum mampu menjalankan ETLE, bahkan di Ibu Kota sekalipun. Karena anggarannya sangatlah besar, belum lagi SDM yang akan menjalankan belum mumpuni. Banyak faktor pendukung untuk penerapan aturan itu, masyarakat Indonesia itu 273 Juta penduduk dan belum tentu mereka semua mau ikut tertib, “kata Prof. Rahman.
Berdasarkan grafik statistik perkembangan pelanggaran dijalan, hampir semua mengalami peningkatan. Pelanggaran paling banyak adalah penggunaan helm, pengendara dibawah umur, melawan arus, kelengkapan kendaraan, kelengkapan pengendara hingga kendaraan Over Load Over Dimensi juga sudah ikutan membandel serta kecelakaan lalulintas juga ikut menanjak.
“Kalo kita liat semenjak dihilangkannya tilang manual, hampir semua mengalami peningkatan. Kurangnya pengunaan helm meningkat 5-10%, pengendara dibawah umur meningkat 10-15%, melawan arus grafiknya 10-15%,, tidak melengkapi surat-surat serta kelengkapan berkendara 5-10%, kendaraan truck ODOL kian bandel juga grafik Lakalantas ikutan menanjak 5-10%,”tambah Prof. Rahman.
Tentunya hal itu akan berdampak pada animo masyarakat membayar pajak, memiliki Surat Ijin Mengemudi dan kelengkapan kendaraan grafiknya semakin menurun. Hal tersebut akan berpengaruh pada Peningkatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang APBD/APBN.
“Baiknya, Kapolri berfikir pada efek domino yang ditimbulkan akibat hilangnya tilang manual. Animo masyarakat akan menurun untuk membayar pajak, membuat SIM serta melengkapi diri sebelum berkendara. Implementasinya berujung kepada terjun bebasnya pencapaian PAD sebagai penunjang APBD/APBN, “lanjutnya.
Bercermin ke beberapa kejadian belakangan, ada pelanggar anak SMP yang dengan lantang mengeluarkan makian ke Personil Lantas di Jakarta berpangkat Iptu, percobaan penembakan anggota Lantas di Magelang. Tentunya, Kapolri tidak ingin ada tumbal jatuh akibat kebijakannya, karena masyarakat yang dulunya tertib sekarang ikutan melabrak aturan karena tidak ada efek jera.
“Kita flashback kebeberapa hari yang lalu, anak SMP memaki Personil Lantas berpangkat Iptu di Jakarta, percobaan penembakan terhadap anggota Lantas di Magelang. Harga diri anggota Satlantas sudah dihilangkan oleh Pimpinan mereka sendiri. Kapolri jangan menunggu ada tumbal, masyarakat yang dulunya tertib kini ikutan juga melabrak aturan karena tidak ada efek jera, “lanjutnya lagi.
Pelanggar lalulintas yang sempat diwawancarai karena ulahnya, mengaku sekarang sangat bebas berkendara tanpa menghargai aturan yang ada.
“Bebas meki om, biar lagi standing (angkat ban motor) didepannya Polisi nda bisa i apa-apa om, “tandas Wandi, salah seorang pelajar SMP.
Salah seorang Personil Satlantas yang enggan disebutkan identitasnya menerangkan bahwa walaupun saat ini harga diri mereka sama sekali tidak diindahkan oleh masyarakat akan tetapi instruksi pimpinan adalah perintah bagi mereka. Suka maupun tidak, terima atau tidak terima akan mereka jalankan bermodal kesabaran menghadapi para pelanggar.
“Kami (Personil Lantas) sudah tidak ada harga diri dimata masyarakat tapi kami bisa apa sebagai bawahan. Perintah tetap perintah, suka tidak suka, mau tidak mau harus dijalankan. Sekarang kami hanya perbanyak sabar saja hadapi semua, “tutup Personil Lantas berinisial FZ kepada media ini.
