BONE, — Ngopi LEPAS_Desa Lawyers Club yang diselenggarakan LSM LEPAS dalam rangka mencari solusi atas permasalahan kelangkaan bahan material di desa yang dinilai menghambat pembangunan desa dan tentunya juga merugikan masyarakat sebagai pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD), (18/10/2019) sekia pukul 20.00 Wita. Bertempat Di Cafe Kusuka Jalan Merdeka Watampone, Tanete Riattang Kab Bone.
Kondisi Kelangkaan Material bagi Desa merupakan hal yang sangat ironi karena Desa merupakan lumbung dari material Itu ungkap Zul Ketua Panitia
Dialog yang berlangsung alot dan mendapat apresiasi dari semua Narasumber yang hadir.
Berbagai tanggapan dan masukan dari peserta, setidaknya kita sudah menyimpulkan embrio titik terang arah penyelesaian masalah ini, dimana Pemerintah Desa melalui asas rekognisi yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, memberikan kuasa kepada Pemerintah.
Desa untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada di desanya, sebagai mana disimpulkan dari beberapa paparan Narasumber.
Selanjutnya Ngopi LEPAS juga telah menyimpulkan beberapa rekomendasi yang akan ditindak lanjuti oleh stakeholder salah satunya percepatan dan pengkajian konferensip terhadap PERDA RTRW Tahun 2013-2032 yang sementara berproses jelas Anto Syambani Adam ketua umum LSM LEPAS.
Lanjut, namun kami sesungguhnya sangat menyayangkan ketidakhadiran pihak Polres Bone yang tanpa konfirmasi, karena institusi ini sangat vital posisinya untuk memastikan dan memberikan kepastian hukum dalam penindakannya.
Karena masyarakat Desa sejauh ini sangat ketakutan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di Desanya, karena mereka tidak memahami secara pasti SOP penindakan yang dilakukan polres Bone selama ini pada kasus tambang Urai Anjun’k Mappasinring/Sekjend Lepas dan sebagai keynotspeaker pada kegiatan ngopi lepas ini.
Dari beberapa masukan dalam ngopi lepas oleh peserta semua menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari DPRD, Pemda dan Polres Bone, namun itu bukan masalah karena ngopi lepas tetap berjalan secara interaktif mencari solusi terbaik untuk Indonesia umumnya dan Kabupaten Bone khususnya.
“Bahkan dana desa terhambat dimana dana itu untuk pembangunan infrastruktur, dan perlu digaris bawahi secara khusus kalau itu akan dinikmati oleh warga. Masyarakat kab Bone sendiri, ” ucap Ketua APDESI Kab. Bone.
Dia juga menyatakan bahwa pembangunan Indonesia telah pesat dan tak ada hambatan.
“Lanjut, jangan sampai ada lagi yang mengatakan kalau pembangunan terlambat dan lainnya, ini akan menjadi pertanyaan besar Damailah Indoesia, “jelasnya menutup pembicaraan.
Turut hadir dalam ngopi lepas ini sebagai narasumber, Andi Asrijal mewakili kadis PU PR Bone, Hariyanto, ST Mewakili kadis perindustrian Bone
Awaluddin mewakili DPMD Bone, Andi mappakaya Amier, Ketua Apdesi Bone
Fadli S. S.pdi, Tenaga Ahli pendamping Desa Ketua DPC KAI kab Bone, Drs Bahtiar Parenrengi Metro TV Bone mewakili Media, Andi Asrul Advokat dan praktisi Hukum Sulsel, Para pendamping Desa, Para kepala desa, Para Aktivis Lsm Bone, Para aktivis Mahasiswa, Aktivis perempuan PASKAS BONE, Dan para jurnalis.
(Iwan Hammer)
