Journalist Independent, MAKASSAR – Sebanyak 500 anggota DPR dan DPRD dari Fraksi Partai Golkar di kawasan Indonesia Timur berkumpul di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat malam, 16 Oktober 2026.
Pertemuan ini menjadi momentum partai untuk memperkuat barisan politik sekaligus menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.
Konsolidasi tersebut dikemas melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur dan Bimbingan Teknis (Bimtek) anggota Fraksi Partai Golkar DPRD provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia Timur. Kegiatan berlangsung di Hotel Claro, Jalan AP Pettarani, Makassar, pada 16-18 Oktober 2026.
Peserta berasal dari sejumlah wilayah, meliputi Sulawesi, Maluku, Papua, hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Kehadiran ratusan legislator itu menunjukkan upaya Golkar menyatukan langkah antara pengurus partai dan wakil rakyat di daerah menjelang kontestasi politik berikutnya.
Wakil Ketua Umum PP Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Golkar, Emanuel Melkiades Laka Lena, hadir untuk memberikan materi dalam kegiatan tersebut. Dua anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan, AM Nurdin Halid dan Taufan Pawe, turut menghadiri agenda konsolidasi itu.
Kerja Nyata Jadi Modal Pemenangan
Melkiades menekankan, kekuatan Golkar di Indonesia Timur tidak cukup dibangun melalui struktur organisasi yang luas atau popularitas kader. Partai, menurut dia, harus memastikan masyarakat merasakan hasil kerja para wakil rakyat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menilai anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik. Kinerja mereka akan menjadi salah satu tolok ukur masyarakat dalam menilai keseriusan partai memperjuangkan kepentingan rakyat.
Karena itu, legislator Golkar didorong untuk memperkuat kontribusi dalam pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan. Isu-isu tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia Timur yang memiliki persoalan dan karakteristik berbeda.
“Pemenangan pemilu tidak bisa hanya mengandalkan struktur organisasi atau popularitas. Kemenangan harus dibangun melalui kerja nyata, kedekatan dengan masyarakat, konsolidasi kader, dan kemampuan menjawab persoalan rakyat,” tegas Melki, yang juga menjabat Gubernur NTT.
Ia mengingatkan bahwa posisi sebagai wakil rakyat harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian. Dengan demikian, aktivitas politik tidak berhenti pada persiapan menghadapi pemilu, tetapi diwujudkan melalui kerja yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan dalam Rakornis dan Bimtek di Makassar. Selain menyatukan visi, forum ini diarahkan untuk menyusun langkah pemenangan yang lebih terukur dan sistematis dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di setiap daerah.
Wakil Sekretaris Jenderal PP Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Golkar, Umar A. Lessy, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Bimtek di daerah memberikan kesempatan lebih besar bagi partai untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengenali persoalan di tingkat lokal.
Menurut Umar, anggota FPG DPRD merupakan garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan warga. Mereka berhadapan langsung dengan berbagai persoalan di daerah pemilihan sehingga dinilai memiliki posisi strategis dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada partai.
Pelaksanaan kegiatan di wilayah masing-masing juga diharapkan memperkuat komunikasi antara pengurus pusat dan daerah. Pembahasan dapat diarahkan pada persoalan konkret yang dihadapi masyarakat, bukan semata-mata pada strategi politik secara umum.
Umar menyebut, Bimtek yang sebelumnya lebih banyak diselenggarakan di Jakarta kini diarahkan ke wilayah kerja organisasi dan pemenangan partai. Perubahan pola tersebut dilakukan mengikuti arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
“Sesuai arahan Ketua Umum Bapak Bahlil Lahadalia, kegiatan Bimtek yang selama ini dilakukan di Jakarta diminta dikonsentrasikan di wilayah PP masing-masing,” ujar Umar.
Ia menjelaskan, kegiatan untuk wilayah Sumatera telah dilaksanakan di Batam dan Palembang. Sementara itu, wilayah Jawa-Kalimantan menggelar kegiatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bandung. Untuk kawasan Indonesia Timur, agenda dilaksanakan di Makassar dan Bali.
Melalui pola tersebut, Golkar berharap pemetaan persoalan daerah dapat berjalan lebih terarah. Komunikasi antara Dewan Pimpinan Pusat dan jajaran pimpinan partai di wilayah juga diharapkan semakin kuat dalam menyusun agenda politik.
Legislator Dibekali Penguatan Kelembagaan
Ketua Panitia Penyelenggara Bimtek, Hakim Kamarudin, mengatakan materi kegiatan tidak hanya membahas cara memenangkan pemilu. Para peserta juga memperoleh pembekalan mengenai penguatan organisasi serta peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif.
Pembekalan tersebut mencakup tugas dan fungsi anggota dewan, penguatan kelembagaan partai, serta kemampuan menjalankan peran perwakilan masyarakat. Dengan materi yang lebih luas, kegiatan diharapkan membantu legislator meningkatkan kualitas pelaksanaan tugasnya.
“Bimtek ini tidak hanya memberikan materi terkait pemenangan pemilu, tetapi juga peningkatan kapasitas, tugas dan fungsi anggota dewan, serta penguatan kelembagaan partai,” kata Hakim.
Bagi Golkar, peningkatan kapasitas legislator menjadi bagian dari persiapan menghadapi pemilu berikutnya. Kinerja anggota fraksi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan dapat memperkuat hubungan partai dengan masyarakat.
Rakornis dan Bimtek di Makassar pun menjadi ruang untuk menyelaraskan strategi politik dengan kebutuhan daerah. Konsolidasi lintas wilayah ini diarahkan agar anggota fraksi tidak hanya bergerak dalam agenda organisasi, tetapi juga memperkuat pelayanan publik dan memperjuangkan aspirasi warga.
Dengan Pemilu 2029 sebagai sasaran, Golkar menempatkan soliditas kader, koordinasi antarlembaga, dan kinerja legislator sebagai modal penting untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan dukungan politik di Indonesia Timur.
Namun, keberhasilan strategi tersebut pada akhirnya akan bergantung pada sejauh mana kerja para wakil rakyat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. (*)
