Jurnalist Independent, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dinilai berpotensi mendapatkan tambahan sumber daya manusia (SDM) berkompeten jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergabung ke dalam pemerintahan. Kehadiran kader PDIP dinilai dapat memperkuat kapasitas pemerintah dalam menjalankan berbagai program.
Pandangan tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, dalam siniar Total Politik yang tayang pada 23 September 2026, sebelum dirinya dilantik sebagai Kepala Bakom RI.
Menurut Syahganda, bergabungnya PDIP dapat memperluas pilihan tenaga profesional dan politik yang bisa membantu pemerintahan Prabowo. Ia menilai sejumlah kader partai tersebut memiliki kemampuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung jalannya pemerintahan.
“Source person-nya kan tambah dong. Kan banyak juga orang-orang PDI yang memang dia punya kecakapan dalam bekerja. Nah, itu kan pasti diuntungkan,” ujar Syahganda, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Ia kemudian mencontohkan mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, sebagai salah satu tokoh yang menurutnya berpotensi memberikan kontribusi apabila masuk ke dalam pemerintahan.
“Kalau aku sih misalkan kayak Ganjar kalau dia masuk dalam pemerintahan ya itu akan sangat menolong pemerintahan ini menjadi lengkaplah gitu,” katanya.
Di sisi lain, PDIP selama ini menempatkan diri di luar pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto. Partai tersebut menyatakan perannya sebagai penyeimbang sebagai bagian dari upaya menjaga mekanisme kontrol dalam sistem demokrasi.
Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, juga menegaskan sikap politik partainya melalui berbagai forum internal dan kegiatan resmi partai.
Sebagai partai yang meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2024, PDIP memiliki posisi politik penting meskipun tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Prabowo.
PDIP memandang peran sebagai penyeimbang diperlukan untuk menjaga kesehatan demokrasi dan mencegah dominasi kekuasaan oleh satu kekuatan politik.
Dengan demikian, kemungkinan PDIP bergabung ke pemerintahan masih berkaitan dengan pilihan politik partai tersebut. Sementara itu, pandangan Syahganda menyoroti potensi tambahan sumber daya manusia yang dapat diperoleh pemerintah apabila kerja sama politik itu terwujud. (*)
