JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengerahkan jajarannya untuk mendalami unsur pidana dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Presiden meminta polisi menelusuri tanggung jawab perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran.
Perintah itu Prabowo sampaikan saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (16/9). Pemerintah membahas penanggulangan karhutla dan langkah mitigasi menghadapi kondisi yang masih rawan dalam satu setengah bulan ke depan.
Prabowo minta polisi selidiki unsur pidana
Prabowo menilai pencabutan izin usaha saja belum cukup untuk menangani perusahaan yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan. Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa dugaan tindak pidana secara menyeluruh.
“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian, selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” kata Prabowo sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.
Presiden juga meminta pemerintah mencabut seluruh izin perusahaan yang sudah terbukti bertanggung jawab atas pembakaran. Proses hukum, menurut dia, tetap perlu berjalan setelah pencabutan izin.
“Saya minta tidak usah lagi ada macam-macam, kalau memang sudah jelas bahwa dia bertanggung jawab, kita harus cabut semua izinnya, dan bila perlu, setelah dicabut, tetap kita selidiki unsur pidananya. Tidak ada ampun mulai sekarang,” ujar Prabowo.
Pemerintah siapkan langkah mitigasi karhutla
Dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan terkini mengenai penanggulangan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Pemerintah juga membahas langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kerawanan selama satu setengah bulan mendatang.
“Kita harus punya stamina, ketahanan. Tadi sudah dilaporkan satu setengah bulan ke depan masih cukup rawan, tetapi kita sekarang akan mencari langkah-langkah solusi menyeluruh,” kata Prabowo.
Rapat diikuti sejumlah pejabat negara
Rapat terbatas itu berlangsung secara hybrid. Sejumlah pejabat mengikuti pertemuan secara langsung, sementara lainnya hadir melalui konferensi video.
Pejabat yang mengikuti rapat antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto.
Hadir pula Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (*)
