Journalist Independent.com, JAKARTA — Spanduk berukuran besar terbentang di gerbang Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/10/2026). Spanduk itu memuat seruan bernada desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Spanduk yang bergambar muka Wapres itu mencuri perhatian, sebab seruan itu mengajak untuk bertanda tangan pemakzulan Gibran
“Berikan tanda tangan dukungan anda Makzulkan Gibran,” demikian bunyi pesan yang terpampang jelas di pagar Kompleks Parlemen tersebut.
Selain itu, tulisan yang lebih besar lagi di bawah foto sang Wapres Gibran juga menyita perhatian saat melihat spanduk itu.
“Makzulkan Gibran, tidak sah sebagai wakil presiden,” demikian tulisan dalam spanduk tersebut.
Tak Ada Massa Aksi
Kendati membawa pesan bernada provokatif dan mencolok, pemandangan di lokasi justru kontras. Pantauan di lapangan menunjukkan tidak ada pergerakan massa masif yang memadati gerbang parlemen.
Hanya terlihat segelintir ibu-ibu (emak-emak) yang tengah duduk santai berteduh di bawah pepohonan depan Gedung DPR RI.
Aktivitas publik di sekitar Senayan pun tidak terganggu. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi terpantau ramai lancar dan dapat dilintasi kendaraan dengan normal tanpa ada pengalihan jalan.
Aksi pembentangan spanduk pemakzulan ini diketahui berkaitan erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 lalu.
Dalam perkara sengketa terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang diajukan oleh Denny Indrayana, MK sejatinya telah memutuskan permohonan tersebut tidak dapat diterima.
Tepat 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
20 Oktober 2024, Prabowo dan Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kini pemerintahan mereka sudah dua tahun. Sejumlah mahasiswa dan aktivis melakukan aksi demo di sejumlah daerah, termasuk di Makassar, Sulsel.
Salin itu, di kota besar seperti Jakarta pun ada aksi serupa. Massa menyuarakan lima tuntutan dalam aksi di kawasan Tugu Tani, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026) sore. Aksi yang menyoroti dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan kelanjutan dari kegiatan di Tugu Proklamasi pada pagi hari.
Lima tuntutan tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan; perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi; perlindungan kebebasan berpendapat; pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta peningkatan akses dan keterjangkauan layanan publik.
