Pada pagi hari, sekitar pukul 06.05 WIB, 11 aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Usai menjalankan aksinya, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya dan belum dibolehkan pulang hingga sekitar pukul 20.05 WIB.
“Saat ini, enam dari 11 orang yang tadi beraksi belum diperbolehkan pulang tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD).
Daniel menduga polisi mencoba mencari-cari pelanggaran hukum yang tidak ada. Ia berkata sempat diminta untuk menunggu proses pemeriksaan selama enam jam.
Para aktivis ini disebut menunggu Seksi Koordinasi dan Pengawasan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Korwas reskrimsus) karena dugaan sementara terkait pelanggaran UU Cagar Budaya.
Badai PHK dan Beban Subsidi, Catatan Kritis 2 Tahun Ekonomi Prabowo-Gibran
Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran masih belum mampu menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan energi terlepas dari pertumbuhan ekonomi dan upaya mereka untuk mengadopsi energi baru terbarukan secara masif.
Warna merah menghiasi rapor pemerintahan Prabowo-Gibran di sektor ekonomi. Meskipun pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5% sejak tahun 2024, jumlah kelas menengah terus menurun dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab penurunan ini adalah tingginya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dan penutupan industri yang meningkat di rezim pemerintahan Indonesia kali ini.
Bukan hanya itu, pekerja Indonesia yang bekerja di sektor informal meningkat hingga mencapai kurang lebih 59%. Demikian yang menjadi kekhawatiran Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti.
“Pekerja yang berada di sektor informal ini tidak bisa menikmati jaminan pensiun, jaminan kesehatan yang mereka dapatkan kalau mereka bekerja di sektor formal,” jelasnya dalam diskusi publik yang membahas “Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo” pada Selasa (20/10).
Bagi Esther, pertumbuhan ekonomi belum cukup berkualitas untuk mengangkat daya beli masyarakat. Pertumbuhan investasi juga belum cukup meningkatkan lapangan pekerjaan. Padahal, apabila pemerintah mendorong penciptaan investasi yang kondusif, dampaknya akan menjalar kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.
Peneliti INDEF, Abdul Manap Pulungan, mengiyakan pernyataan Esther bahwa pembangunan yang terjadi di Indonesia belum mampu menjamin tersedianya bahan makanan yang terjangkau. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang besar untuk memenuhi kebutuhannya, padahal tidak semua pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup.
Berdasarkan penelitian Abdul, struktur ekonomi Indonesia paling banyak ditopang oleh kelas menengah-atas, seperti di sektor restoran, hotel, transportasi, dan komunikasi.
“Artinya, kalau ingin menjaga ekonomi ini bisa tumbuh, maka berikanlah stimulus kepada kelas menengah karena selama ini kelas yang terhimpit justru kelas menengah yang jauh dari program-program pemerintah,” ujarnya.
Suvei Kepuasaan Prabowo Rendah
Dalam tulisan opini, Ajie Arifuddin, Pelaku Reformasi 1998 sekaligus Ketua Senat FEUI 1999-2000 yang terbit di Rmol.id menulis, 2 tahun pemerintahan Prabowo, SMRC mengeluarkan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto hanya mencapai 44,5 persen, sedangkan di sisi lain PPI merilis hasil survei kepuasan masyarakat sebesar 65,2 persen bahkan bisa mencapai maksimal 71,9 persen karena ada responden yang tidak tahu/tidak menjawab sebesar 6,7 persen.
Terlepas 2 hasil survei yang punya perbedaan hasil cukup signifikan tersebut, tulisan ini tidak mencoba membandingkannya karena hasil survei sangat bergantung dari metode survei yang dilakukan, responden yang dipilih dan juga cara para surveyor memberikan pertanyaan kepada para responden jika metodenya adalah interview.
Namun belakangan ada 3 hal besar yang menjadi perhatian besar di dalam masyarakat, pertama kebakaran hutan yang terjadi secara masif hampir di seluruh 5 pulau besar di Indonesia yang tersebar di 1.297 titik panas menurut aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan per tanggal 13 Oktober 2026.
Kedua, adalah masalah gangguan pasokan BBM yang terjadi di Bali dan juga 10 provinsi lainnya menurut ombudsman tanggal 14 Oktober 2026 lalu. Ketiga, walaupun tidak dirasakan oleh semua masyarakat namun penurunan IHSG sebesar 14,79 persen dalam 2 hari perdagangan sejak MSCI mengumumkan rencana konsultasi mengubah status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market pada 15 Oktober 2026 lalu cukup memukul para pelaku pasar saham di Indonesia.
Di sisi lain dalam dunia politik, 2 reshuffle kabinet terakhir sangat menarik untuk dicermati terutama untuk beberapa orang yang dikenal sebagai loyalis Presiden Jokowi. Pertama adalah Kapolri terlama Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kedua adalah Pratikno yang selama full 10 tahun mensesneg mendampingi Presiden Jokowi, lalu Bahlil yang diberikan rangkap jabatan menko hilirisasi energi yang bisa saja jabatan menteri ESDMnya diserahkan orang lain, lalu Jendral Maruli Simanjuntak yang tukar jabatan dengan Jendral Tandyo Budi Revita. (iz)
