Journalist Independent, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta penambahan jumlah polisi hutan untuk memperkuat upaya perlindungan kawasan hutan di Indonesia. Prabowo menyebut kebutuhan personel tersebut penting untuk mengimbangi luas wilayah hutan yang harus dijaga sekaligus mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Permintaan itu disampaikan Prabowo dalam rapat terbatas terkait penanganan karhutla yang digelar secara hybrid di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Prabowo mengungkapkan rencana meminta penambahan hingga 70.000 polisi hutan. Ia meminta agar kebutuhan personel itu disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Karena itu, tolong sampaikan ke MenPAN RB, ya, kalau memang saya minta 70.000 polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita,” kata Prabowo, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/10/2026).
Prabowo menilai jumlah polisi hutan yang tersedia saat ini masih perlu diperkuat. Menurutnya, tugas menjaga kawasan hutan Indonesia membutuhkan personel yang memadai serta kemampuan menghadapi kondisi alam yang tidak mudah.
Ia juga meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membantu memberikan pelatihan kepada polisi hutan agar mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan tugas pengamanan kawasan hutan.
“(Polisi hutan) dari Kemenhut yang hanya 20.000, ya. Ya, kalau nggak, ya, minta dilatihlah oleh polisi atau oleh tentara. Namanya aja polisi hutan. Ya kan? Kapolri nanti bisa bantu, ya, didik polisi hutan, ya. Iya. Alam kita berat,” ujarnya.
Selain memperkuat personel, Prabowo mengatakan pemerintah akan meminta masukan para ahli untuk mencari solusi terhadap persoalan asap yang ditimbulkan kebakaran hutan dan lahan.
Menurutnya, pemerintah telah mengundang sejumlah pakar dari berbagai perguruan tinggi dan daerah untuk membahas strategi penanganan karhutla, termasuk langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang.
“Ya, masalah asap nanti kita minta masukan para profesor kita, bagaimana,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, pencegahan harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Pemerintah, kata dia, perlu memperkuat mitigasi sejak tingkat paling bawah, termasuk desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan dan lahan rawan terbakar.
“Tapi saya kira memang benar, ujungnya ya hanya hujan, air, ya. Tapi kita dengan strategi yang kita telah bahas, waktu saya kumpulkan para pakar dari semua kampus, ya, para profesor-profesor itu dan mereka ahli-ahli dari daerah-daerah sendiri, bahwa langkah nanti yang paling utama adalah pencegahan presisi, mitigasi di tingkat paling bawah, di tingkat desa,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pendekatan pencegahan berbasis wilayah. Dengan mitigasi yang dilakukan sejak dini, potensi munculnya titik api diharapkan dapat diketahui lebih cepat sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, melaporkan bahwa kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung dengan total luas area terbakar mencapai 639,23 hektare.
Luas tersebut tersebar di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan, khususnya kawasan yang memiliki lahan gambut. Keenam provinsi itu adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
“Untuk provinsi prioritas lahan gambut ada di enam provinsi, Bapak Presiden: Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Untuk hari ini, yang terbakar yang masih ditangani oleh satgas di lapangan, jumlahnya adalah 639,23 hektare,” kata Suharyanto dalam rapat tersebut.
Dari seluruh lokasi yang dilaporkan, kebakaran terluas terjadi di Taman Nasional Tanjung Puting dengan area terdampak mencapai 513,89 hektare.
Besarnya luasan kebakaran di kawasan konservasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Penanganan kebakaran di kawasan hutan tidak hanya membutuhkan personel dan peralatan pemadam, tetapi juga dukungan operasi udara untuk menjangkau lokasi yang sulit diakses melalui jalur darat.
