JAKARTA — Pemerintah telah merealisasikan pembiayaan utang neto sebesar Rp506 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut mencapai 60,8% dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan realisasi pembiayaan tersebut masih sesuai dengan rencana APBN. Pemerintah akan terus memantau perkembangan pembiayaan hingga akhir tahun.
“Ini on track. Karena itu, sesuai dengan rencana APBN, dia on track, kita perhatikan terus ke depannya dan kita laporkan terus,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pembiayaan utang neto hingga akhir Agustus 2026 terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Realisasi pembiayaan melalui SBN neto mencapai Rp527,4 triliun atau 66% dari target APBN sebesar Rp799,5 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp21,4 triliun.
Pemerintah menyatakan pengelolaan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi kas, dinamika pasar keuangan, efisiensi biaya dana, dan mitigasi risiko.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah menilai kondisi pasar Surat Berharga Negara Indonesia tetap solid.
Salah satu indikator yang dipantau adalah pergerakan yield spread SBN terhadap US Treasury. Spread Indonesia tercatat sekitar 217 basis poin, yang dalam perbandingan pemerintah berada di bawah sejumlah negara, termasuk Filipina, Brasil, dan India.
“Kita bandingkan Indonesia dengan negara lain, itu yang sebelah kanan. Indonesia relatif oke. Kita ada spread dengan 217 basis point itu tetap membuat bisa mengundang pelaku pemodal asing untuk membeli SBN kita,” jelas Suahasil.
Minat investor juga terlihat dalam lelang surat utang pemerintah. Rata-rata bid to cover ratio lelang Surat Utang Negara (SUN) tercatat 1,88 kali, sedangkan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 2,53 kali.
Rasio tersebut menggambarkan perbandingan antara total penawaran investor dan nilai surat utang yang dimenangkan dalam lelang.
Selain pembiayaan utang, pemerintah mencatat realisasi pembiayaan investasi melalui skema below the line dalam APBN mencapai Rp62,6 triliun hingga 31 Agustus 2026.
Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah sektor, termasuk pangan, pertanian, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur.
Dana disalurkan melalui sejumlah lembaga dan badan, antara lain Perum Bulog, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Keuangan Indonesia (LKI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
“Ini adalah semua digunakan untuk investasi. Untuk menjadi uang yang dari APBN untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membuat supaya cadangan beras itu cukup,” ujar Suahasil.
Di sektor perumahan, pembiayaan APBN yang disebutkan dalam naskah mencapai sekitar Rp11 triliun. Melalui program FLPP, penyaluran pembiayaan telah mencapai lebih dari 139 ribu unit rumah dengan nilai Rp17,4 triliun di 35 provinsi.
Sementara itu, pemerintah mengalokasikan tambahan dana abadi sebesar Rp15 triliun untuk LPDP. Dana tersebut digunakan untuk mendukung program beasiswa pendidikan.
Hingga saat ini, LPDP telah mendanai 20.792 penerima beasiswa. Jika digabungkan dengan penerima manfaat melalui program kolaborasi, jumlahnya mencapai lebih dari 37.000 orang.
Di sektor pangan, pembiayaan kepada Bulog digunakan untuk mendukung pengamanan cadangan beras pemerintah. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendukung kesejahteraan petani, menjaga stabilitas harga, dan menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat.
Adapun LMAN memperoleh dukungan pembiayaan untuk membantu pengadaan serta pengelolaan lahan bagi proyek-proyek strategis pemerintah. (*)
