JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima. Putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 itu dibacakan pada 6 Oktober 2026 setelah para pemohon meminta MK menguji keabsahan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Perkara tersebut diajukan oleh 12 pemohon, termasuk pakar hukum tata negara Denny Indrayana, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, serta sejumlah purnawirawan TNI dan warga. Mereka menggugat hasil pemilihan presiden 2024 dengan salah satu pokok permohonan berupa dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan Gibran ketika ditetapkan sebagai calon wakil presiden.
Para pemohon menunjuk Bambang Widjojanto, Refly Harun, dan sejumlah advokat lainnya sebagai kuasa hukum. Mereka meminta majelis hakim konstitusi menilai apakah persyaratan pendidikan minimal yang ditetapkan dalam peraturan pemilu telah dipenuhi saat proses pencalonan berlangsung.
Namun, MK akhirnya menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Dalam amar putusan, Mahkamah mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum para pemohon dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dengan demikian, permintaan agar Gibran didiskualifikasi melalui perkara tersebut tidak dikabulkan.
Permohonan itu sebelumnya menjalani sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin, 21 September 2026. Dalam persidangan tersebut, para pemohon menyampaikan dalil mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Gibran. Mereka mengakui permohonan diajukan jauh melewati tenggang waktu pengajuan sengketa hasil pemilihan presiden, tetapi berpendapat bahwa persoalan yang mereka ajukan perlu diperiksa demi keadilan substantif.
Dalam pokok permohonannya, para pemohon merujuk Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Para pemohon mempersoalkan dokumen yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran setelah menempuh pendidikan di luar negeri. Mereka mendalilkan bahwa persyaratan pendidikan tersebut harus dibuktikan dengan dokumen yang sah dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, mereka meminta MK menyatakan pencalonan Gibran mengandung cacat hukum dan mendiskualifikasinya dari posisi calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Dalil tersebut merupakan argumentasi pemohon, bukan kesimpulan hukum yang otomatis berlaku.
Dalam pertimbangan putusannya, MK juga menyinggung bukti mengenai pendidikan Gibran di luar negeri. Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
Meski demikian, pertimbangan tersebut harus dibaca bersama amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. Putusan ini tidak sama dengan putusan yang mengabulkan permintaan diskualifikasi Gibran. Mahkamah tidak mengabulkan petitum tersebut, sedangkan pokok permohonan secara formal berakhir dengan amar tidak dapat diterima.
Perkara ini juga mengangkat persoalan hukum acara dalam sengketa hasil pemilihan presiden. Berdasarkan ketentuan hukum pemilu, permohonan PHPU presiden dan wakil presiden harus diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan hasil pemilu. Dalam sidang pendahuluan, para pemohon mengakui permohonan mereka diajukan jauh setelah batas waktu tersebut, tetapi meminta Mahkamah mempertimbangkan alasan keadilan substantif.
Di sisi lain, perkara itu memunculkan perdebatan mengenai kedudukan hukum pihak yang mengajukan sengketa hasil pemilihan presiden. Para pemohon bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada Pilpres 2024. Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari pertimbangan Mahkamah ketika memutus permohonan tidak dapat diterima.
Setelah putusan dibacakan, sejumlah pihak mengajukan pengaduan etik terhadap sembilan hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pengadu mempersoalkan proses pemeriksaan perkara, termasuk keputusan majelis yang tetap melanjutkan pemeriksaan hingga pembuktian sebelum akhirnya menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Pengaduan itu merupakan klaim pihak pelapor dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran etik oleh hakim.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa polemik perkara tidak berhenti setelah MK membacakan putusan. Namun, pengaduan etik terhadap hakim merupakan proses yang berbeda dari pemeriksaan PHPU. MKMK menangani dugaan pelanggaran etik hakim, sedangkan sengketa hasil pemilu diperiksa dan diputus melalui mekanisme peradilan konstitusi.
Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menjadi penanda akhir pemeriksaan perkara PHPU yang diajukan 12 pemohon tersebut di MK. Permintaan diskualifikasi Gibran tidak dikabulkan, sementara pertimbangan mengenai bukti pendidikan harus dipahami sesuai konteks putusan dan alasan hukum yang disampaikan Mahkamah.
Dengan demikian, informasi mengenai perkara ini perlu dibedakan antara dalil para pemohon, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Hingga putusan 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Perkara tersebut tidak menghasilkan putusan yang mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.
