JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid merespons operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya.
OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor. Nusron menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap memberikan dukungan kepada KPK.
“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada,” ujar Nusron, Jumat (18/9/2026).
Nusron Pastikan Pelayanan ATR/BPN Tak Terganggu
Nusron meminta seluruh jajaran ATR/BPN tetap menjalankan tugas meski proses hukum tengah berlangsung. Ia memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan pertanahan seperti biasa.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai aparat penegak hukum. Insya Allah tidak terganggu, pelayanan tetap jalan, peralihan H10 hari tetap jalan, pengukuhan terjadwal tetap jalan,” tegasnya.
Menurut Nusron, proses hukum tersebut tidak boleh menghentikan pelayanan publik. Ia meminta jajarannya tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas masing-masing.
OTT KPK Jadi Momentum Benahi Internal
Selain mendukung proses hukum, Nusron melihat persoalan tersebut sebagai momentum bagi ATR/BPN untuk mempercepat pembenahan internal.
Ia mengatakan perbaikan pelayanan perlu terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan layanan pertanahan yang semakin baik.
“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR,” katanya.
Nusron menambahkan bahwa upaya memperbaiki sistem dan menghadirkan inovasi sebenarnya sudah menjadi bagian dari agenda ATR/BPN sebelum OTT KPK berlangsung.
“Memang sejak awal kami sudah berkomitmen melakukan inovasi dan perubahan-perubahan,” pungkas Nusron.
KPK Tetapkan 8 Tersangka
Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga menemukan indikasi dugaan praktik gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dugaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan layanan pertanahan, tetapi juga mencakup proses mutasi dan promosi jabatan.
KPK masih mendalami aliran uang serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rangkaian perkara tersebut.
