BOGOR – Presiden Prabowo Subianto meminta penertiban kawasan hutan berjalan tegas, profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Arahan tersebut disampaikan saat menerima laporan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9/2026).
Pertemuan itu berlangsung setelah Prabowo kembali ke Indonesia seusai menyelesaikan agenda kerja di Vladivostok, Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH memaparkan perkembangan penanganan berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk kegiatan penambangan ilegal dan penerapan denda administratif terhadap pihak yang melanggar ketentuan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, laporan yang disampaikan kepada Presiden mencakup temuan di lapangan serta pelaksanaan penertiban yang telah dilakukan Satgas PKH. Pemerintah juga menaruh perhatian pada tindak lanjut penanganan pelanggaran agar pemanfaatan kawasan hutan berjalan sesuai peraturan.
“Dalam pertemuan tersebut, Satgas PKH melaporkan perkembangan hasil temuan dan pelaksanaan penertiban terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, termasuk aktivitas penambangan ilegal,” kata Teddy.
Selain melaporkan hasil penertiban, Satgas PKH menyampaikan perkembangan pengenaan denda administratif yang berkaitan dengan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Pemerintah menjadwalkan pengumuman perkembangan hasil penanganan tersebut pada minggu kedua September 2026.
Prabowo menekankan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan tindakan tegas. Setiap proses penertiban harus mengikuti ketentuan yang berlaku, memiliki dasar yang jelas, serta dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip tersebut menjadi perhatian karena penertiban kawasan hutan melibatkan penguasaan lahan, kegiatan usaha, dan pemanfaatan sumber daya alam.
“Bapak Presiden menegaskan agar proses penegakan hukum dijalankan secara tegas dan profesional. Seluruh rangkaian eksekusi dan penertiban kawasan hutan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel,” kata Teddy.
Arahan tersebut menempatkan transparansi sebagai bagian penting dalam pelaksanaan penertiban. Pemerintah perlu menjelaskan dasar tindakan, objek yang ditertibkan, bentuk pelanggaran yang ditemukan, serta tindak lanjut terhadap pihak yang dinilai melanggar. Keterbukaan informasi juga memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan penanganan perkara dan mengawasi penggunaan kewenangan negara.
Penertiban kawasan hutan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menangani pemanfaatan lahan yang tidak sesuai ketentuan. Kegiatan yang menjadi perhatian mencakup penggunaan kawasan hutan tanpa dasar hukum yang sesuai serta aktivitas penambangan ilegal. Penanganan setiap kasus tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap status lahan, izin, dan bukti pelanggaran sebelum pemerintah menetapkan langkah lanjutan.
Dalam pelaksanaannya, Satgas PKH melibatkan koordinasi lintas lembaga. Jaksa Agung ST Burhanuddin memimpin satgas tersebut, sedangkan sejumlah kementerian dan lembaga mendukung penertiban sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi diperlukan agar penanganan pelanggaran tidak berhenti pada penguasaan kembali lahan, tetapi juga mencakup tindak lanjut administratif dan proses hukum apabila ditemukan unsur pidana.
Pemerintah juga perlu membedakan antara penertiban kawasan, pengenaan sanksi administratif, dan penanganan pidana. Denda administratif merupakan salah satu instrumen untuk menindak pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan dugaan tindak pidana harus diproses melalui mekanisme penegakan hukum yang relevan. Penerapan setiap instrumen harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan kewenangan lembaga terkait.
Perkembangan setelah pertemuan di Hambalang menunjukkan skala pekerjaan Satgas PKH. Badan Informasi Geospasial (BIG) melaporkan pada 10 September 2026 bahwa satgas telah menguasai kembali lebih dari 6 juta hektare kawasan hutan dari 1.346 perusahaan hingga 7 September 2026. Pada periode yang sama, nilai denda administratif yang dilaporkan telah melampaui Rp15 triliun.
BIG merinci total lahan yang kembali dikuasai negara mencapai 6.001.977,41 hektare. Dari jumlah itu, sebanyak 4.112.915,74 hektare telah diserahkan kepada Agrinas, sementara 1.031.695,65 hektare diserahkan kepada Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun 857.366,02 hektare lainnya masih memerlukan tindak lanjut penyelesaian.
Angka tersebut merupakan perkembangan yang diumumkan setelah pertemuan Presiden dengan Satgas PKH pada 4 September. Data itu memberikan gambaran mengenai skala penertiban, sekaligus menunjukkan bahwa penguasaan kembali lahan perlu diikuti pengaturan pemanfaatan dan penyelesaian administrasi agar status serta pengelolaan kawasan menjadi jelas.
Besarnya luasan yang ditertibkan juga membuat aspek pengawasan menjadi penting. Pemerintah perlu memastikan lahan yang telah dikuasai kembali tidak kembali digunakan secara melanggar ketentuan. Selain itu, tindak lanjut harus memperhatikan status kawasan dan kewenangan instansi yang menerima penyerahan lahan.
Dalam pertemuan di Hambalang, sejumlah pejabat turut mendampingi Presiden. Mereka antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Chief Technology Officer (CTO) Danantara Sigit P. Santosa.
Kehadiran para pejabat tersebut berlangsung dalam pertemuan yang berfokus pada laporan penertiban kawasan hutan. Informasi yang disampaikan pemerintah saat itu belum merinci seluruh perusahaan yang dikenai tindakan maupun besaran denda untuk setiap pelanggaran. Rincian lebih lanjut dijadwalkan diumumkan pada minggu kedua September.
Prabowo meminta proses penertiban terus berjalan dengan mengutamakan ketegasan dan profesionalisme. Pemerintah juga perlu memastikan setiap keputusan memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penertiban kawasan hutan tidak hanya berorientasi pada penguasaan kembali lahan, tetapi juga pada kepastian hukum dan tata kelola sumber daya alam.
