Journalist Independent, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan tunduk pada tekanan pihak asing di tengah ancaman perubahan status pasar modal nasional oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Ia menyatakan pemerintah memiliki keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan, sembari menyiapkan langkah penghematan anggaran jika kondisi ekonomi global semakin memburuk.
Pesan keras tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Halaman Tengah Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026.
Di hadapan para menteri, ia menyinggung berbagai hambatan yang menurutnya terus menghadang pemerintah, termasuk persoalan yang muncul menyangkut MSCI dan pasar saham Indonesia.
Prabowo menilai Indonesia tidak seharusnya bereaksi dengan ketakutan menghadapi tekanan dari lembaga internasional.
Ia meminta jajaran pemerintah tetap teguh dan tidak kehilangan kepercayaan diri ketika menghadapi dinamika ekonomi maupun kebijakan yang berasal dari luar negeri.
“Gangguan masih banyak. Kita terus diadang, ada apa itu? Macam-macam lah. MSCI, macam-macam. Dia mau takut-takuti kita,” tegas Prabowo.
Presiden kemudian menyampaikan pesan secara langsung kepada MSCI. Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dan tidak akan menyerah hanya karena menghadapi tekanan dari pihak lain.
“Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun, dan tidak akan gentar,” ujar Prabowo.
Ia melanjutkan dengan menekankan keberanian dan kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi kesulitan.
“Saudara sekalian, kita tidak takut. Kita punya kekuatan, kita punya keberanian, kita rela berkorban, dan kita tidak mengenal menyerah,” tambahnya.
Pernyataan tersebut muncul ketika pemerintah menghadapi tantangan untuk menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Di satu sisi, Prabowo ingin menunjukkan sikap tegas terhadap tekanan eksternal. Di sisi lain, persoalan transparansi dan tata kelola pasar saham yang menjadi perhatian MSCI tetap membutuhkan penanganan dari otoritas terkait.
Prabowo Siapkan Skenario Penghematan Anggaran
Selain menyampaikan sikap tegas kepada MSCI, Prabowo mengisyaratkan pemerintah siap memperketat belanja negara apabila situasi ekonomi global menuntut langkah antisipasi lebih besar. Penghematan anggaran menjadi salah satu pilihan untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional ketika menghadapi tekanan dari luar.
Ia menilai pemerintah perlu bersiap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk kondisi yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dalam negeri. Karena itu, efisiensi belanja menjadi opsi yang dapat ditempuh apabila perkembangan situasi membutuhkan penyesuaian kebijakan fiskal.
“Kalau perlu kita adakan penghematan besar-besaran, kalau lebih hemat lagi nanti,” cetus Prabowo.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah mempertimbangkan efisiensi sebagai bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian. Meski demikian, Prabowo tidak merinci pos anggaran yang akan mengalami pemangkasan maupun kapan langkah penghematan besar-besaran tersebut mulai berlaku.
Penghematan juga tidak otomatis berarti pemerintah telah memutuskan memangkas seluruh program belanja. Pernyataan Presiden menempatkan langkah tersebut sebagai opsi yang dapat ditempuh jika keadaan membutuhkan pengendalian pengeluaran lebih ketat.
Dalam konteks pasar keuangan, ketahanan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah menghadapi tekanan dari luar. Kepercayaan investor juga dipengaruhi oleh kepastian kebijakan, kualitas tata kelola, keterbukaan informasi, serta kemampuan otoritas menyelesaikan persoalan yang menjadi perhatian pelaku pasar.
Karena itu, sikap tegas pemerintah terhadap MSCI akan berjalan beriringan dengan kebutuhan memperkuat fondasi pasar modal nasional. Pernyataan politik yang keras saja tidak menyelesaikan persoalan teknis apabila investor masih mempertanyakan transparansi dan perlindungan terhadap pemegang saham.
MSCI Usulkan Perubahan Status Pasar Modal Indonesia
Persoalan yang memicu pernyataan Prabowo bermula dari pengumuman MSCI pada 16 Oktober 2026. Lembaga penyedia indeks saham global tersebut membuka proses konsultasi mengenai kemungkinan mengubah klasifikasi pasar modal Indonesia dari emerging market atau pasar negara berkembang menjadi standalone market atau pasar mandiri.
Usulan itu menjadi perhatian karena klasifikasi MSCI berperan dalam keputusan investasi berbagai pengelola dana global yang menggunakan indeksnya sebagai acuan. Perubahan status berpotensi memengaruhi cara investor internasional menilai dan mengalokasikan dana ke pasar saham Indonesia. Namun, dampak akhirnya bergantung pada keputusan MSCI dan respons para pelaku pasar.
MSCI mengangkat kekhawatiran mengenai transparansi struktur kepemilikan saham, khususnya informasi mengenai pemilik manfaat atau beneficial ownership. Lembaga tersebut juga menyoroti dugaan praktik perdagangan terkoordinasi di pasar saham Indonesia.
Selain persoalan keterbukaan kepemilikan, MSCI menilai reformasi yang diumumkan otoritas pasar modal Indonesia belum memperlihatkan kemajuan yang konsisten ataupun dampak signifikan sesuai harapan. Penilaian itu menempatkan perbaikan tata kelola dan transparansi sebagai persoalan penting dalam proses konsultasi.
Selama proses tersebut berlangsung, MSCI membekukan sejumlah perubahan indeks untuk saham-saham Indonesia. Langkah ini menambah perhatian terhadap perkembangan pasar modal nasional, terutama karena investor membutuhkan kepastian mengenai penerapan metodologi indeks dan kelayakan saham Indonesia dalam acuan investasi global.
Meski demikian, usulan perubahan klasifikasi belum merupakan keputusan final. MSCI menjadwalkan penetapan keputusan paling lambat pada 30 Juni 2027. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki waktu untuk menanggapi berbagai kekhawatiran yang muncul selama proses konsultasi.
Tantangan Pemerintah Menjaga Kepercayaan Investor
Ancaman perubahan klasifikasi pasar modal menghadirkan pekerjaan rumah bagi pemerintah dan otoritas bursa. Perbaikan transparansi kepemilikan, keterbukaan data, serta penegakan aturan menjadi bagian penting untuk menjawab persoalan yang disoroti MSCI.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa setiap langkah reformasi menghasilkan perubahan yang terukur dan dapat dinilai oleh investor. Keterbukaan informasi yang lebih baik dapat membantu pelaku pasar memahami struktur kepemilikan emiten, sementara pengawasan yang konsisten dibutuhkan untuk menjaga perdagangan berlangsung secara adil.
Prabowo menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi tekanan. Namun, ujian berikutnya terletak pada kemampuan pemerintah dan otoritas pasar modal membuktikan bahwa ketegasan tersebut berjalan bersama pembenahan nyata.
Keputusan MSCI pada 2027 akan menjadi salah satu titik penting bagi pasar saham Indonesia. Sebelum tenggat itu tiba, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperkuat tata kelola, menjawab kekhawatiran investor, dan menjaga daya tarik pasar modal nasional di tengah persaingan memperoleh aliran investasi global. (*)
