Journalist Independent, JAKARTA – Ketika uang simpanan semakin menipis dan harga kebutuhan pokok terus menekan pengeluaran, pinjaman online (pinjol) menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk menutup kebutuhan sehari-hari.
Namun, lonjakan pinjaman digital yang dibarengi peningkatan gagal bayar memunculkan kekhawatiran mengenai daya tahan keuangan rumah tangga Indonesia.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan outstanding pinjaman daring mencapai Rp106,94 triliun pada Agustus 2026. Nilai tersebut tumbuh 22,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menandakan pembiayaan melalui layanan digital terus berkembang.
Di balik pertumbuhan itu, muncul persoalan lain yang perlu dicermati. Tingkat wanprestasi atau TWP90, yakni ukuran keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari, meningkat menjadi 4,73 persen pada Agustus 2026. Sebulan sebelumnya, indikator tersebut masih berada di angka 4,32 persen.
Kenaikan itu membawa rasio gagal bayar semakin dekat dengan batas 5 persen yang menjadi ambang perhatian dalam pengawasan industri pinjaman daring.
Senior Analyst NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji, menilai perkembangan tersebut perlu dibaca lebih luas daripada sekadar pertumbuhan industri teknologi finansial. Menurut dia, kenaikan pembiayaan yang diikuti memburuknya kemampuan pembayaran dapat menjadi peringatan mengenai kondisi keuangan masyarakat.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis industri fintech, melainkan sinyal tekanan keuangan masyarakat,” kata Sandy, Minggu, 18 Oktober 2026.
Saldo Tabungan Kecil Turun Tajam dalam 13 Tahun
Tekanan ekonomi rumah tangga juga tercermin dari perubahan saldo simpanan masyarakat. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperlihatkan rata-rata saldo rekening dengan simpanan di bawah Rp100 juta turun 61,52 persen dalam rentang Juli 2013 hingga Juli 2026.
Pada Juli 2013, rata-rata saldo kelompok rekening tersebut mencapai Rp4,34 juta. Angkanya kemudian menyusut menjadi Rp1,67 juta pada Juli 2026.
Penurunan itu menggambarkan semakin tipisnya bantalan keuangan pada kelompok masyarakat dengan simpanan relatif kecil.
Ketika pengeluaran mendadak muncul, rumah tangga dengan cadangan dana terbatas memiliki ruang lebih sempit untuk memenuhi kebutuhan tanpa mencari sumber pembiayaan tambahan.
Situasi tersebut menjadi semakin berat apabila pendapatan tidak tumbuh secepat pengeluaran. Kebutuhan pangan, biaya transportasi, pendidikan, dan pengeluaran rumah tangga lainnya dapat menyerap sebagian besar pendapatan sehingga kemampuan menyisihkan uang semakin terbatas.
Sandy menilai pinjaman digital berisiko berubah menjadi jalan keluar darurat ketika tabungan tidak lagi mencukupi. Jika pinjaman digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin, peminjam harus menyediakan sebagian pendapatan berikutnya untuk membayar cicilan dan bunga, sementara kebutuhan sehari-hari tetap berjalan.
“Ketika tabungan menyusut dan harga beras meningkat, pinjol bisa menjadi jalan pintas yang justru menjerat dalam siklus utang,” ujarnya.
Kredit Konsumsi Melambat, Kredit Bermasalah Meningkat
Tekanan keuangan tidak hanya terlihat pada industri pinjaman daring. Sektor perbankan juga memperlihatkan perkembangan yang perlu diperhatikan, khususnya pada kredit konsumsi.
Pertumbuhan kredit konsumsi perbankan melambat menjadi 5,38 persen pada Juli 2026. Angka tersebut jauh di bawah puncak pertumbuhan sebesar 11,02 persen pada Oktober 2024.
Pada saat bersamaan, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) untuk kredit konsumsi meningkat menjadi 2,48 persen. Angka itu melampaui tingkat 2,29 persen yang tercatat pada Juli 2020, ketika pandemi Covid-19 menekan aktivitas ekonomi.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembayaran kewajiban tidak hanya muncul pada pembiayaan berbasis aplikasi.
Meski demikian, perlambatan kredit dan kenaikan NPL tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh rumah tangga mengalami kesulitan keuangan. Indikator tersebut perlu dibaca bersama data pendapatan, konsumsi, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan.
Gambaran mengenai persepsi masyarakat juga terlihat pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia. Indeks tersebut turun dari 127,0 pada Januari 2026 menjadi 118,1 pada September 2026.
Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) merosot dari 115,1 pada Januari menjadi 107,5 pada September. Angka terakhir merupakan level terendah sepanjang 2026 hingga periode pengamatan tersebut.
Harga Pangan Menambah Beban Rumah Tangga
Kenaikan biaya kebutuhan pokok menjadi salah satu faktor yang disoroti dalam analisis NEXT Indonesia Center. Sepanjang April hingga September 2026, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau konsisten berada di atas inflasi umum.
Pada September 2026, inflasi kelompok tersebut tercatat 4,37 persen, sedangkan inflasi umum mencapai 3,28 persen.
Perbedaan itu menunjukkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pangan berlangsung lebih cepat dibandingkan kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Bagi rumah tangga yang sebagian besar pengeluarannya dialokasikan untuk makanan, kondisi ini dapat mengurangi ruang belanja kebutuhan lain.
Tekanan harga beras juga menjadi perhatian. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Bank Indonesia per September 2026, harga beras Medium II dan Super II di 32 dari 33 provinsi dilaporkan melampaui harga eceran tertinggi (HET) pemerintah.
Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, harga beras Medium II tercatat 11,85 persen di atas HET. Sementara itu, Kalimantan Selatan mencatat harga beras medium Rp22.650 per kilogram, atau 61,79 persen lebih tinggi daripada batas harga yang ditetapkan pemerintah.
Kondisi tersebut memperbesar tekanan bagi keluarga yang mengandalkan pendapatan bulanan untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Penerimaan PPN Naik
Di sisi lain, penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) mencapai Rp591,5 triliun hingga Agustus 2026, tumbuh 38,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan penerimaan PPN dapat mencerminkan aktivitas transaksi barang dan jasa yang tetap berlangsung. Namun, angka tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa daya beli seluruh kelompok masyarakat mengalami penguatan.
Sandy mengingatkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak perlu dilihat bersama indikator ekonomi rumah tangga lainnya.
“Lonjakan penerimaan PPN belum tentu berarti daya beli masyarakat ikut menguat,” katanya.
Kombinasi pertumbuhan pinjol, kenaikan TWP90, penyusutan saldo tabungan kecil, dan tekanan harga pangan menjadi alasan penting untuk mencermati kondisi keuangan masyarakat.
Tantangannya bukan hanya menjaga industri pembiayaan tetap sehat, tetapi juga memastikan rumah tangga memiliki pendapatan dan ruang keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanpa terus bergantung pada utang. (*)
