Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah telah bekerja maksimal dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Dudung meminta masyarakat tidak termakan isu seakan pemerintah tidak berbuat apa pun dalam menanggulangi bencana Karhutla.
Hal itu disampaikan Dudung dalam keterangan pers seusai mengikuti rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026). Dudung meminta masyarakat tetap solid dan percaya kepada aparat gabungan yang saat ini terus berjibaku di lapangan untuk memadamkan Karhutla.
“Percayakan kepada kita semua jangan kemudian termakan dengan isu-isu yang seakan-akan kami tidak berbuat,” kata Dudung.
Dudung memastikan pemerintah melalui seluruh kementerian dan lembaga terkait telah mengerahkan seluruh daya untuk menanggulangi bencana tersebut.
“Saya selaku Menko Polkam tentunya mengimbau kepada masyarakat. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin,” tegasnya.
Namun, Dudung mengakui proses pemadaman menghadapi hambatan. Hal ini terutama di kawasan lahan gambut yang apinya berada di bawah tanah.
“Tidak mudah penanganan situasi, terutama masalah Karhutla, karena terutama lahan gambut yang tidak bisa semudah itu dilakukan,” tambahnya.
Dudung menegaskan operasi penanggulangan Karhutla terus digencarkan secara masif melalui keterlibatan lintas unsur di garis depan. Dudung pun meminta masyarakat mendoakan agar bencana yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir itu dapat segera tuntas.
“Kami sudah semaksimal mungkin. Prajurit prajurit TNI, Polri, dan sebagainya yang terlibat ini secara masif dan mohon doanya semoga ini tuntas,” kata Dudung.
Kemenhut Klaim Titik Hotspot Menurun
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengklaim adanya penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara nasional. Meski begitu, pihaknya terus terus memperkuat pengendalian kebakaran lahan dan hutan ini.
Penanganan difokuskan pada pemadaman di lapangan, penguatan operasi udara, penyediaan sumber air, serta Operasi Modifikasi Cuaca di wilayah yang masih terdampak kebakaran dan asap.
Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Sabtu, 17 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB yang diambil dari situs resmi Kemenhut, secara nasional terdeteksi 270 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi atau high confidence.
Jumlah tersebut turun 84 titik dibandingkan sehari sebelumnya yang mencatat 354 hotspot. Pada enam provinsi prioritas karhutla, jumlah hotspot turun dari 177 menjadi 125 titik, atau berkurang 52 titik, dengan rincian:
• Kalimantan Tengah: 92 titik, naik dari 19 titik;
• Kalimantan Barat: 22 titik, turun dari 24 titik;
• Sumatera Selatan: 9 titik, turun dari 132 titik;
• Kalimantan Selatan: 2 titik, sebelumnya nihil;
• Jambi: 0 titik, turun dari 2 titik; dan
• Riau: 0 titik, tetap nihil hotspot high confidence.
Penurunan secara nasional menjadi perkembangan yang perlu terus dijaga. Namun Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kondisi di setiap wilayah berbeda. Kalimantan Tengah kembali mencatat peningkatan hotspot, sehingga operasi di lapangan tidak dikendurkan.
Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi menjadi beberapa hotspot. Karena itu, jumlah hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas areal yang terbakar. Seluruh indikasi tetap memerlukan verifikasi dan groundcheck di lapangan.
