Journalist Independent, MAKASSAR – Pemberangkatan jemaah umrah dari Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) batal beragkat. Hal itu diungkap General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ruly Artha.
Ia menyebut, ada 53 jemaah umrah dari PT Mudah Menuju Baitullah batal berangkat ke Tanah Suci. Penundaan tersebut kata dia, berkaitan dengan pembatalan penerbangan lanjutan Malaysia Airlines MH158 rute Kuala Lumpur–Madinah.
“Sebanyak 53 calon jemaah umrah dari PT Mudah Menuju Baitullah mengalami penundaan keberangkatan dan tidak diberangkatkan pada penerbangan tersebut,” kata Ruly dalam keterangan resminya, Senin (13/10/2026).
Ruly bilang, dari total 83 penumpang yang direncanakan melakukan perjalanan, hanya 30 penumpang reguler yang diberangkatkan menuju Kuala Lumpur, sedangkan 53 calon jemaah umrah mengalami penundaan keberangkatan.
Bandara Pantau Perkembangan
Manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terus memantau perkembangan informasi serta berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan pemangku kepentingan terkait guna mengantisipasi potensi dampaknya terhadap operasional penerbangan.
“Kami terus mencermati perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah dan memahami bahwa kondisi ini dapat menimbulkan kekhawatiran bagi calon jemaah umrah beserta keluarga yang sedang menantikan perjalanan ibadah ke Tanah Suci,” kata Ruly.
Menanggapi video yang beredar mengenai penundaan perjalanan umrah, dapat kami sampaikan bahwa penerbangan Malaysia Airlines MH846 rute Makassar–Kuala Lumpur tetap beroperasi dengan total 30 penumpang reguler.
“Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini tidak terdapat penerbangan langsung menuju Madinah maupun Jeddah dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Manajemen Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terus berkoordinasi dengan maskapai penerbangan dan stakeholder terkait untuk memantau perkembangan situasi serta memastikan informasi mengenai operasional penerbangan tersampaikan secara akurat kepada masyarakat,” jelasnya.
Jemaah Umrah Jangan Cemas
Ruly mengimbau calon jemaah umrah dan keluarga untuk senantiasa berkomunikasi dengan maskapai penerbangan serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing guna memperoleh informasi terkini dan akurat mengenai jadwal keberangkatan dan ketentuan perjalanan.
“Masyarakat juga diharapkan merujuk pada kanal informasi resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Sebagai pengelola bandara, PT Angkasa Pura Indonesia melalui Kantor Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mendukung penyampaian informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa bandara,” lanjutnya.
Pihaknya kata Ruly, memahami bahwa perjalanan umrah memiliki makna spiritual yang mendalam bagi setiap jemaah. Oleh karena itu, ia berharap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah segera membaik sehingga aktivitas penerbangan dapat berlangsung dengan aman dan para jemaah dapat menjalankan perjalanan ibadah dengan tenang.
“Bandara Internasional Sultan Hasanuddin akan terus mengikuti perkembangan situasi dan memberikan dukungan pelayanan sesuai dengan kewenangan serta prosedur yang berlaku,” tukasnya.
Arab Saudi-Houthi Memanas, Sejumlah Penerbangan Umrah Dibatalkan
Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) menyoroti pembatalan sejumlah penerbangan menuju Arab Saudi di tengah memanasnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini berdampak pada sejumlah jamaah umrah Indonesia yang telah menjadwalkan keberangkatan menggunakan maskapai tertentu.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat HIMPUH, M Firman Taufik, mengatakan, pihaknya menerima informasi mengenai sejumlah penerbangan yang dibatalkan, baik dari Arab Saudi menuju Indonesia maupun dari Indonesia menuju Arab Saudi. Salah satu maskapai yang membatalkan penerbangan adalah Emirates.
“Kalau Emirates sudah mengatakan sampai dengan tanggal 12 Oktober dia tidak akan terbang ke wilayah Saudi Arabia,” ujar Firman, Senin (12/10/2026).
Menurut dia, pembatalan tersebut menimbulkan persoalan bagi penyelenggara perjalanan umrah yang telah menjadwalkan keberangkatan jamaah menggunakan maskapai tersebut.
Pasalnya, hingga informasi yang diterimanya, belum ada kepastian mengenai langkah penanganan bagi jamaah terdampak, termasuk kemungkinan pengembalian dana (refund) atau penjadwalan ulang (reschedule).
Firman menilai, dalam situasi darurat seperti ini, maskapai semestinya memberikan informasi dan kepastian yang jelas kepada penumpang maupun penyelenggara perjalanan. Ia menyayangkan minimnya informasi mengenai mekanisme penanganan penerbangan yang dibatalkan.
“Kalau ada kejadian-kejadian force majeure seperti ini, bisa dibilang dia yang paling tidak proaktif. Kita yang harus repot-repot mencari informasi,” ucapnya.
Kendati demikian, Firman mengatakan, pembatalan penerbangan tersebut belum terlihat menyurutkan minat masyarakat untuk tetap berangkat umrah ke Arab Saudi. Menurut dia, tingginya aktivitas perjalanan umrah membuat kepastian informasi menjadi kebutuhan mendesak bagi penyelenggara maupun jamaah.
Terkait kondisi keamanan di Arab Saudi, Firman menyebut pihaknya telah memantau informasi dari rekan-rekan penyelenggara umrah yang berada di sejumlah kota tujuan utama jamaah Indonesia, yakni Jeddah, Makkah, dan Madinah.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, rekan-rekan di ketiga kota tersebut belum melaporkan adanya gangguan yang mereka rasakan secara langsung terkait perkembangan serangan yang menjadi perhatian saat ini. Ia juga menyebut tidak ada laporan yang diterimanya mengenai situasi mencemaskan di wilayah tersebut.
“Kalau teman-teman di Jeddah, Madinah, dan Makkah terkait serangan di Riyadh, mereka tidak terlalu banyak mendengar. Kami cek di sana, katanya aman-aman saja,” kata Firman.
Namun, ia menegaskan, informasi tersebut berdasarkan komunikasi dengan jejaring penyelenggara umrah di wilayah yang menjadi fokus operasional mereka. Karena itu, perkembangan situasi keamanan tetap perlu dipantau melalui sumber resmi.
Firman juga menyinggung imbauan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh agar warga negara Indonesia meningkatkan kewaspadaan. Menurut dia, imbauan tersebut perlu diikuti dengan penyampaian informasi yang cepat dan akurat dari pemerintah Indonesia.
Ia berharap pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umrah dapat memberikan pembaruan situasi secara berkala, terutama bagi jamaah yang akan berangkat dalam waktu dekat. Informasi yang valid dinilai penting agar penyelenggara perjalanan dapat mengambil keputusan secara tepat dan jamaah tidak diliputi ketidakpastian.
“Paling penting kita butuh informasi yang valid dan cepat. Saat ini lalu lintas perjalanan umrah lumayan tinggi. Teman-teman yang sudah persiapan terbang sangat membutuhkan informasi yang betul-betul cepat dan valid,” katanya.
Hati-hati Informasi Hoax
Firman mengingatkan, informasi yang beredar di media sosial tidak selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Ketidakjelasan informasi berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan jamaah maupun penyelenggara perjalanan.
Untuk memperkuat koordinasi, HIMPUH bersama asosiasi penyelenggara umrah lainnya telah menjalin komunikasi melalui grup WhatsApp yang melibatkan unsur Kementerian Haji dan Umrah serta pihak terkait dari sektor perhubungan.
Melalui saluran tersebut, para pemangku kepentingan saling bertukar informasi mengenai perkembangan penerbangan dan situasi terkini. Firman berharap koordinasi lintas instansi itu dapat membantu penyelenggara memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memastikan jamaah mendapatkan kepastian mengenai rencana perjalanan mereka.
Di tengah dinamika keamanan kawasan Timur Tengah, ia menilai kecepatan penyampaian informasi, koordinasi antarlembaga, dan kejelasan kebijakan maskapai menjadi faktor penting dalam melindungi kepentingan jamaah umrah Indonesia. (ril)
