PEKALONGAN — Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendalami dugaan perbuatan asusila yang menyeret seorang guru SDN Langkap, Kecamatan Kedungwuni. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan fakta perkara sekaligus menentukan apakah tindakan yang diduga dilakukan guru tersebut termasuk pelanggaran disiplin aparatur sipil negara (ASN).
Pemkab Pekalongan membentuk tim pemeriksa yang melibatkan personel Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Pemerintah daerah juga membuka kemungkinan melibatkan Inspektorat Kabupaten Pekalongan untuk mendukung proses pemeriksaan apabila diperlukan.
Tim tersebut bertugas mengumpulkan keterangan dan menelaah informasi yang berkaitan dengan perkara. Pemeriksaan tidak hanya menyasar guru yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain yang mengetahui atau memiliki informasi relevan mengenai dugaan pelanggaran tersebut.
Langkah itu menjadi bagian dari proses untuk memperoleh gambaran perkara secara menyeluruh sebelum pemerintah daerah mengambil keputusan. Hasil pemeriksaan nantinya akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin serta jenis sanksi yang sesuai dengan ketentuan.
Kepala BKPSDM Kabupaten Pekalongan, Ajid Suryo Pratondo, mengatakan tim pemeriksa masih mendalami perkara tersebut. Pemerintah daerah belum menetapkan hukuman terhadap guru yang bersangkutan karena keputusan harus menunggu hasil pemeriksaan.
Penanganan perkara melalui mekanisme kepegawaian diperlukan agar keputusan pemerintah memiliki dasar yang jelas. Pemeriksa perlu mencocokkan keterangan para pihak, menelaah informasi yang tersedia, dan memastikan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku bagi PNS.
Dengan demikian, dugaan perbuatan asusila tersebut belum dapat langsung diperlakukan sebagai pelanggaran disiplin yang telah terbukti. Pemerintah daerah masih harus menyelesaikan proses pemeriksaan sebelum menentukan konsekuensi kepegawaian bagi pihak yang bersangkutan.
Tiga Pilihan Hukuman Disiplin Berat
Ajid menjelaskan, aturan disiplin PNS menyediakan tiga jenis hukuman berat yang dapat dijatuhkan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang memenuhi kriteria tersebut.
“Pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kedua, pembebasan jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan. Ketiga, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,” jelasnya.
Ketiga pilihan hukuman tersebut memiliki konsekuensi berbeda terhadap kedudukan dan status kepegawaian. Penurunan jabatan menempatkan PNS pada jabatan satu tingkat lebih rendah selama 12 bulan. Sementara itu, pembebasan dari jabatan membuat pegawai yang dijatuhi hukuman menjalankan jabatan pelaksana selama periode yang ditentukan.
Pilihan ketiga merupakan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Sanksi ini berdampak pada status kepegawaian sehingga penerapannya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan ketentuan yang mengatur jenis pelanggaran tersebut.
Ketentuan mengenai hukuman disiplin PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut membagi hukuman disiplin menjadi tiga tingkat, yakni ringan, sedang, dan berat.
Hukuman disiplin ringan mencakup teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Adapun hukuman tingkat sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama enam, sembilan, atau 12 bulan. Untuk pelanggaran berat, peraturan menyediakan tiga pilihan hukuman sebagaimana dijelaskan Ajid.
Namun, keberadaan pilihan sanksi dalam peraturan tidak berarti pemerintah daerah otomatis menjatuhkan hukuman paling berat dalam setiap perkara. Penentuan hukuman harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan, ketentuan yang relevan, dan tingkat pelanggaran yang terbukti.
Ajid menegaskan bahwa ketiga hukuman tersebut masih berupa pilihan yang tersedia dalam aturan disiplin PNS. Pemkab Pekalongan belum menetapkan sanksi terhadap guru SDN Langkap karena proses pemeriksaan masih berjalan.
Pemeriksaan Menjadi Dasar Keputusan PPK
Dalam proses pemeriksaan, tim perlu menghimpun keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan untuk menyusun hasil pemeriksaan yang akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan kepegawaian.
Pelibatan BKPSDM berhubungan dengan kewenangan pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Sementara itu, kemungkinan melibatkan Inspektorat membuka ruang bagi dukungan pemeriksaan sesuai kebutuhan dan kewenangan lembaga tersebut.
Meski demikian, belum ada keterangan bahwa tim telah menyelesaikan seluruh tahapan pemeriksaan. Pemerintah daerah juga belum mengumumkan keputusan final mengenai status pelanggaran maupun jenis hukuman yang mungkin dijatuhkan kepada guru tersebut.
PP Nomor 94 Tahun 2021 menjadi salah satu rujukan dalam penanganan perkara disiplin PNS. Peraturan ini mengatur kewajiban, larangan, serta konsekuensi disiplin bagi pegawai negeri sipil. Penerapan sanksi tetap harus merujuk pada ketentuan yang sesuai dengan fakta dan hasil pemeriksaan perkara. <Cite refs={[“turn383977search1″,”turn383977search10”]}/>
Karena itu, penentuan hukuman tidak cukup hanya berdasarkan munculnya dugaan atau informasi yang beredar. Tim pemeriksa harus menyelesaikan pengumpulan keterangan dan menilai fakta yang berkaitan dengan perkara sebelum menyampaikan rekomendasi kepada PPK.
Pemerintah Kabupaten Pekalongan kini menunggu hasil kerja tim pemeriksa untuk menentukan langkah berikutnya. Jika pemeriksaan menemukan pelanggaran disiplin, PPK akan mempertimbangkan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, status dugaan tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai pelanggaran disiplin sebelum proses pemeriksaan menghasilkan kesimpulan.
Hingga proses pemeriksaan selesai, belum ada keputusan resmi mengenai hukuman terhadap guru SDN Langkap yang diperiksa. Pemkab Pekalongan masih mendalami keterangan dan fakta perkara untuk memastikan keputusan kepegawaian memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
