JOMBANG – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mengubah mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031. Peserta muktamar menyepakati penggunaan mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA), menggantikan sistem satu orang satu suara.
Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Pleno III Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026).
Mekanisme AHWA menempatkan sejumlah ulama yang dipilih untuk menentukan sosok yang akan memimpin PBNU. Perubahan mekanisme ini menjadi salah satu keputusan penting dalam rangkaian muktamar yang berlangsung sejak 27 Agustus 2026.
Sebelumnya, pemilihan Ketua Umum PBNU menggunakan mekanisme one man one vote. Dalam sistem tersebut, peserta yang memiliki hak suara memilih langsung calon ketua umum.
Melalui keputusan pleno, mekanisme tersebut kini diganti dengan AHWA. Perubahan ini menjadi bagian dari dinamika internal NU dalam menentukan kepemimpinan organisasi untuk periode lima tahun mendatang.
Lima calon Ketua Umum PBNU yang akan mengikuti proses pemilihan disebut telah menyepakati mekanisme AHWA tersebut. Proses selanjutnya menjadi bagian penting dalam menentukan siapa yang akan memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Muktamar ke-35 NU berlangsung di sejumlah lokasi di Jombang dan diikuti para peserta dari berbagai wilayah. Selain pemilihan ketua umum, forum tersebut juga membahas berbagai agenda organisasi dan arah NU untuk lima tahun ke depan.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menutup Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, pada Senin (31/8/2026) pagi. Sebelumnya, Prabowo membuka rangkaian muktamar pada Kamis (27/8/2026).
Dengan berubahnya mekanisme pemilihan, perhatian peserta dan publik kini tertuju pada proses penentuan Ketua Umum PBNU periode 2026-2031. (*)
