SULSEL – Kepala UPTD Samsat Makassar I, M. Aras, menjadi sorotan setelah muncul tudingan pemblokiran akses informasi yang dikaitkan dengan kritik terhadap pelayanan di instansi tersebut. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, Dr. Reza Faisal Saleh, diminta mengevaluasi kepemimpinan Aras menyusul dugaan persoalan dalam pelayanan pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
Sorotan itu mencuat pada Selasa, 2 Januari 2024, setelah sejumlah narasumber mempertanyakan keterbukaan komunikasi UPTD Samsat Makassar I kepada masyarakat dan media. Mereka juga menyoroti dugaan keterlibatan petugas parkir dalam penggesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan untuk keperluan pergantian pelat nomor.
Persoalan tersebut dinilai perlu mendapat klarifikasi karena Samsat merupakan sistem pelayanan terpadu yang melibatkan beberapa instansi, termasuk Bapenda, kepolisian, dan PT Jasa Raharja. Setiap instansi memiliki tugas dan kewenangan masing-masing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Saat dimintai tanggapan, Kepala Bapenda Sulsel, Dr. Reza Faisal Saleh, menyatakan akan kembali berkomunikasi mengenai persoalan tersebut.
“Saya komunikasikan ulang de, “kata Dr. Reza FS, 02 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita.
Pernyataan tersebut menjadi respons awal terhadap persoalan yang disampaikan. Namun, hasil komunikasi lanjutan dan keputusan terkait evaluasi terhadap Kepala UPTD Samsat Makassar I belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia.
Kepemimpinan Samsat Disorot soal Keterbukaan Informasi
Sejumlah narasumber yang ditemui dalam penelusuran lapangan menilai pejabat pelayanan publik perlu membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat, termasuk ketika menerima kritik dari media. Mereka berharap pimpinan UPTD mampu menjadi penghubung yang baik antara instansi dan masyarakat, bukan justru membatasi komunikasi ketika muncul pertanyaan mengenai pelayanan.
Salah seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai persoalan komunikasi perlu menjadi perhatian dalam kepemimpinan di Samsat Makassar I.
“Kiranya sebagai leader di UPTD bapak itu mampu memegang teguh bahwa dirinya mampu menjaga Public realitionship, Public communication sebagai pelayan masyarakat jangan anti kritik. Karena yang dibutuhkan di UPTD Samsat Makassar I itu leader bukan bos, terlebih ke media, “ungkap salah seorang sumber kepada Journalist Independent. Com
Menurut narasumber tersebut, keterbukaan komunikasi dapat membantu masyarakat memperoleh penjelasan mengenai prosedur, persyaratan, serta kewenangan petugas dalam pelayanan kendaraan bermotor.
Meski demikian, tudingan pemblokiran akses informasi perlu diperjelas melalui konfirmasi mengenai bentuk pemblokiran, waktu kejadian, dan akses komunikasi yang dimaksud. Keterangan dari pihak M. Aras juga diperlukan untuk memastikan duduk persoalan serta alasan di balik tindakan yang dipersoalkan tersebut.
Dalam konteks pelayanan publik, kritik masyarakat dan pertanyaan media semestinya ditanggapi melalui mekanisme komunikasi yang jelas. Hal itu tidak berarti seluruh informasi harus dibuka tanpa batas, sebab informasi tertentu tetap dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum. Namun, badan publik berkewajiban memberikan akses terhadap informasi yang terbuka sesuai prosedur.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan memberikan informasi sesuai ketentuan. Undang-undang tersebut juga mengatur mekanisme permohonan informasi dan penyelesaian sengketa apabila pemohon menghadapi persoalan akses.
Dugaan Petugas Parkir Lakukan Penggesekan Nomor Kendaraan
Selain persoalan komunikasi, narasumber juga menyoroti dugaan penggunaan petugas parkir untuk melakukan pemeriksaan fisik kendaraan pada layanan Samsat Keliling UPTD Samsat Makassar I.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, layanan Samsat Keliling tersebut diduga tidak hanya melayani pembayaran pajak tahunan, tetapi juga menerima proses pergantian pelat nomor yang memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan.
Salah seorang warga berinisial F mengaku melihat petugas parkir melakukan penggesekan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motornya.
“Tukang parkir yang gesek nomor rangka sama mesin, “ungkap F salah seorang warga.
Pengakuan itu memunculkan pertanyaan mengenai status, kompetensi, dan kewenangan orang yang melakukan penggesekan. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah orang tersebut bertindak atas penugasan resmi, berada di bawah pengawasan petugas berwenang, atau menjalankan kegiatan di luar prosedur pelayanan.
Pemeriksaan fisik kendaraan bukan sekadar menggesek nomor rangka dan mesin. Proses tersebut menjadi bagian dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atau Regident Ranmor, yang bertujuan mencocokkan identitas fisik kendaraan dengan dokumen administrasinya.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 66 juga mencantumkan hasil pemeriksaan fisik kendaraan sebagai salah satu persyaratan registrasi dan identifikasi kendaraan untuk pertama kali.
Sementara itu, Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Aturan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai prosedur serta kewenangan dalam pelaksanaan layanan Regident Ranmor.
Karena itu, dugaan keterlibatan petugas parkir perlu diperiksa dengan menelusuri prosedur operasional, penugasan petugas, serta koordinasi antara unsur kepolisian dan pengelola Samsat. Belum cukup informasi untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran kewenangan sebelum pemeriksaan tersebut dilakukan.
Bapenda Sulsel Diminta Evaluasi Pelayanan
Narasumber yang menyampaikan kritik meminta Kepala Bapenda Sulsel mengambil langkah tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran prosedur atau persoalan kepemimpinan. Mereka menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
Salah seorang sumber juga mengingatkan bahwa pelayanan Samsat melibatkan beberapa unsur yang harus bekerja sesuai fungsi masing-masing.
“Harus segera diganti karena dapat mempengaruhi sistem Didalam, di Samsat itu ada Jasa Raharja, Bapenda Dan Kepolisian, “tutup Sumber.
Permintaan pergantian pejabat tersebut merupakan pendapat narasumber. Keputusan mengenai evaluasi jabatan tetap menjadi kewenangan pejabat yang berwenang berdasarkan hasil pemeriksaan dan aturan kepegawaian yang berlaku.
Langkah awal yang dapat dilakukan ialah memeriksa alur pelayanan Samsat Keliling, memastikan jenis layanan yang diberikan, dan mencocokkan pelaksanaannya dengan ketentuan yang berlaku. Klarifikasi juga diperlukan mengenai dugaan pemblokiran akses informasi, termasuk apakah tindakan tersebut berkaitan dengan kritik media atau memiliki alasan lain.
Jika pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian, instansi terkait perlu menjelaskan bentuk pelanggaran dan tindak lanjut yang akan diambil. Sebaliknya, apabila tudingan tidak terbukti, hasil klarifikasi juga perlu disampaikan agar tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.
Hingga informasi ini disusun, dugaan pemblokiran akses informasi dan keterlibatan petugas parkir dalam penggesekan nomor kendaraan belum disertai hasil pemeriksaan resmi yang dapat memastikan adanya pelanggaran. Konfirmasi lebih lanjut dari M. Aras dan penjelasan dari unsur kepolisian yang menangani Regident Ranmor diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang.
Penyelesaian persoalan ini diharapkan dapat memperjelas pembagian kewenangan, memperbaiki komunikasi pelayanan, serta memastikan masyarakat memperoleh layanan Samsat yang transparan dan sesuai prosedur.






