SULSEL – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar, Haris Yasin Limpo dan Irawan Abadi, di ruang sidang Pengadilan Negeri Makassar, Senin (31/7/2023).
Tim JPU yang terdiri dari Muhammad Yusuf SH MH, Abdullah SH MH, Sulwahidah SH MH, dan Kamaria SH MH membacakan tuntutan dalam perkara dugaan penyalahgunaan dana PDAM Kota Makassar. Perkara tersebut berkaitan dengan pembayaran tantiem dan bonus atau jasa produksi periode 2017–2019 serta premi asuransi dwiguna jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2016–2019.
Dalam persidangan itu, jaksa menilai Haris Yasin Limpo dan Irawan Abadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Jaksa mendasarkan tuntutan tersebut pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Penuntut umum menyatakan terdakwa Haris YL dan Irawan Abadi terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal II ayat I Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, “kata Soetarmi SH. MH, kepada Journalist Independent. Com.
Jaksa Tuntut 11 Tahun Penjara
Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 11 tahun kepada masing-masing terdakwa. Jaksa juga meminta agar masa penahanan yang telah dijalani kedua terdakwa diperhitungkan sebagai pengurang masa hukuman.
Selain pidana penjara, jaksa menuntut Haris Yasin Limpo dan Irawan Abadi membayar denda sebesar Rp500 juta. Apabila kedua terdakwa tidak membayar denda tersebut, jaksa meminta majelis hakim menetapkan hukuman pengganti berupa kurungan selama enam bulan.
Jaksa juga meminta agar majelis hakim memerintahkan kedua terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses hukum berjalan. Tuntutan itu menjadi bagian dari permintaan JPU kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana kedua terdakwa berdasarkan perkara yang disidangkan.
Besaran hukuman yang diminta jaksa tersebut belum menjadi putusan akhir. Majelis hakim masih harus memeriksa dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk pembelaan yang akan disampaikan oleh pihak terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.
Uang Pengganti Rp12,46 Miliar
Selain menuntut pidana penjara dan denda, JPU meminta Haris Yasin Limpo dan Irawan Abadi membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp12.465.898.760,60.
Jaksa menyatakan, apabila kedua terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, jaksa dapat menyita dan melelang harta benda mereka untuk menutupi kewajiban tersebut.
“Haris YL dan Irawan Abadi untuk membayar uang pengganti pada negara sebesar Rp. 12.465.898.760.60, –(Dua Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Koma Enam Puluh Sen), apabila kedua terdakwa tidal dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan, maka harta benda terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut, “lanjut Soetarmi.
Tuntutan uang pengganti tersebut menjadi salah satu poin penting dalam perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan penggunaan dana PDAM Kota Makassar. Melalui tuntutan itu, jaksa meminta agar kerugian keuangan negara yang dikaitkan dengan perkara tersebut dipulihkan sesuai mekanisme hukum.
Meski demikian, penentuan kewajiban pembayaran uang pengganti tetap menjadi bagian dari putusan majelis hakim. Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan jaksa dan pembelaan terdakwa sebelum menentukan konsekuensi hukum dalam perkara tersebut.
Sidang Dilanjutkan dengan Agenda Pledoi
Setelah JPU membacakan tuntutan, majelis hakim menunda persidangan. Sidang berikutnya dijadwalkan berlangsung dengan agenda pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa.
Pada tahap tersebut, Haris Yasin Limpo dan Irawan Abadi melalui penasihat hukum masing-masing berkesempatan menyampaikan tanggapan terhadap tuntutan jaksa. Pembelaan itu dapat memuat argumentasi hukum, penilaian terhadap fakta persidangan, serta permohonan mengenai hukuman yang dianggap tepat.
Pledoi menjadi bagian penting dari proses peradilan pidana karena memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menanggapi seluruh tuntutan yang diajukan penuntut umum. Setelah mendengarkan pembelaan, persidangan dapat berlanjut sesuai tahapan hukum acara pidana yang berlaku.
Dengan demikian, tuntutan 11 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan uang pengganti lebih dari Rp12,46 miliar masih merupakan permintaan JPU. Majelis hakim akan menentukan putusan berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap selama persidangan serta pertimbangan hukum yang relevan.
