Journalist Independent, JAKARTA — Pemerintah berupaya membenahi persoalan biaya produksi peternakan dari dua sisi sekaligus, yakni menekan pengeluaran petani dan memastikan pasokan bahan baku pakan tetap tersedia.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, pemerintah telah mengalihkan anggaran Rp3,7 triliun dari kegiatan seremonial untuk mendukung petani dan peternak selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Langkah tersebut tidak hanya menyasar penghematan belanja kementerian. Kementerian Pertanian juga menyiapkan sistem peternakan terpadu yang menghubungkan peternak dengan petani jagung melalui koperasi. Skema ini diharapkan dapat memperkuat pasokan bahan baku pakan sekaligus mengurangi tekanan biaya produksi yang selama ini membebani usaha peternakan.
Amran menyampaikan kebijakan pengalihan anggaran tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2026. Menurut dia, pemerintah memilih mengutamakan kebutuhan pelaku usaha pertanian daripada menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan peningkatan produksi.
“Kami refokus, dahulukan peternak dan petani Indonesia,” kata Amran.
Anggaran Seremoni Dipangkas Rp3,7 Triliun
Amran menjelaskan, penghematan anggaran dilakukan dengan memangkas sejumlah pengeluaran operasional, mulai dari rapat di hotel, perjalanan dinas, pembelian karangan bunga hingga hadiah untuk kegiatan tertentu.
Kementerian Pertanian juga tidak lagi menjadikan hotel mewah sebagai tempat rutin untuk menyelenggarakan rapat. Pertemuan yang sebelumnya membutuhkan biaya besar kini dapat dilaksanakan di kantor kementerian.
Menurut Amran, perubahan tersebut memungkinkan pemerintah mengalihkan anggaran ke program yang dinilai lebih mendesak bagi petani dan peternak. Ia menegaskan, penghematan dilakukan melalui penataan prioritas belanja, bukan dengan meminta tambahan anggaran.
“Kami tidak minta tambah anggaran. Rapat di kantor saja, pekerjaan tetap berjalan,” ujarnya.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mengarahkan belanja negara agar manfaatnya lebih terasa di sektor produksi. Dalam pertanian dan peternakan, dukungan terhadap biaya produksi, ketersediaan bahan baku, serta kepastian penyerapan hasil panen menjadi faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha.
Meski demikian, besarnya anggaran yang dialihkan perlu dilihat bersama dengan realisasi program yang dibiayainya. Dampak penghematan terhadap pendapatan petani dan biaya usaha peternak akan bergantung pada ketepatan penyaluran bantuan, cakupan penerima, serta kemampuan program menjawab persoalan di lapangan.
Nilai Tukar Petani Diklaim Mencapai 131
Amran juga menyebut nilai tukar petani (NTP) Indonesia telah meningkat menjadi 131. Indikator ini digunakan untuk melihat perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani, baik untuk kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga.
Secara umum, NTP di atas 100 menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi daripada indeks harga yang dibayarkan. Namun, angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan besarnya pendapatan bersih setiap petani karena kondisi usaha, komoditas, produktivitas, dan biaya produksi berbeda-beda.
Amran menilai kenaikan NTP perlu dipertahankan agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Ia bahkan membuka peluang peningkatan indikator tersebut hingga mencapai 140.
“Ke depan tidak menutup kemungkinan NTP mencapai 140. Ini harus dipertahankan,” katanya.
Peningkatan kesejahteraan petani menjadi persoalan penting di tengah kebutuhan regenerasi tenaga kerja pertanian. Kepastian pendapatan dan keuntungan usaha dapat memengaruhi keputusan generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, perkebunan, maupun peternakan.
Karena itu, perbaikan NTP perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang menjaga harga jual hasil panen, menekan biaya input, serta memperluas akses petani terhadap pasar. Tanpa dukungan tersebut, kenaikan harga komoditas belum tentu meningkatkan keuntungan apabila biaya pupuk, benih, pakan, dan kebutuhan produksi lainnya ikut meningkat.
Kebutuhan Jagung Pakan Mencapai 1,8 Juta Ton
Salah satu persoalan yang ingin dibenahi Kementerian Pertanian adalah pasokan bahan baku pakan ternak. Pemerintah berencana membangun sistem terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan menyatukan kelompok tani dan peternak dalam kelembagaan koperasi.
Melalui skema tersebut, petani jagung dan peternak diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Petani memperoleh kepastian pasar untuk hasil panennya, sedangkan peternak memiliki akses yang lebih terencana terhadap bahan baku pakan.
“Kita membangun sistem tertutup dari hulu ke hilir. Peternak dan petani jagung menjadi satu kesatuan melalui koperasi,” ujar Amran.
Dalam rancangan tersebut, petani akan menanam jagung untuk memenuhi kebutuhan pakan dengan dukungan pemerintah. Produksi direncanakan berdasarkan kebutuhan peternak sehingga pasokan dapat dikendalikan dan risiko kekurangan bahan baku bisa ditekan.
Amran menyebut kebutuhan jagung nasional untuk pakan ternak mencapai 1,8 juta ton per tahun. Sementara itu, pemerintah menargetkan produksi sebesar 2,1 juta ton dari lahan seluas 300 ribu hektare.
Dengan asumsi produktivitas tujuh ton per hektare, target tersebut secara matematis menghasilkan produksi 2,1 juta ton. Jumlah itu lebih tinggi 300 ribu ton dibandingkan kebutuhan jagung pakan yang disebutkan pemerintah.
Selisih tersebut berpotensi menjadi cadangan untuk menjaga ketersediaan pasokan. Namun, keberhasilannya bergantung pada realisasi luas tanam, produktivitas di lapangan, kualitas hasil panen, serta kesesuaian waktu panen dengan kebutuhan peternak.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan jagung yang diproduksi petani dapat diserap dengan harga yang memberikan keuntungan wajar. Produksi yang meningkat tidak akan sepenuhnya membantu kesejahteraan petani apabila kelebihan pasokan justru menekan harga jual di tingkat produsen.
Bulog Disiapkan Menyerap Kelebihan Produksi
Untuk mengantisipasi kelebihan produksi, pemerintah menempatkan Perum Bulog sebagai pembeli atau off-taker jagung. Peran ini diharapkan memberikan kepastian penyerapan ketika hasil panen petani melampaui kebutuhan langsung peternak.
Jagung yang diserap Bulog nantinya dapat kembali dimanfaatkan peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dengan dukungan subsidi pemerintah sesuai mekanisme yang berlaku.
Skema tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan peternak. Petani memiliki alternatif pasar ketika produksi melimpah, sementara peternak diharapkan memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih terkendali.
Meski demikian, efektivitas skema ini akan ditentukan oleh kapasitas penyerapan Bulog, fasilitas penyimpanan, kualitas jagung, serta distribusi ke sentra peternakan. Biaya pengangkutan dan penyimpanan juga perlu diperhitungkan agar harga jagung tetap kompetitif ketika sampai ke tangan peternak.
Pemerintah juga mengatur harga bahan baku pakan berupa soybean meal (SBM) atau bungkil kedelai melalui ID FOOD sebesar Rp8.630 per kilogram.
Menurut Amran, harga SBM di tingkat pengusaha saat ini berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Perbedaan harga tersebut menjadi alasan pemerintah melibatkan BUMN pangan untuk membantu mengendalikan pasokan dan harga bahan baku.
Melalui ID FOOD, pemerintah berupaya mengatur pengadaan SBM, termasuk kebutuhan impor, agar ketersediaannya tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap biaya produksi peternakan.
Tantangan Ada pada Pelaksanaan di Lapangan
Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan upaya pemerintah menghubungkan penghematan anggaran dengan pembenahan rantai pasok pertanian dan peternakan. Pemangkasan belanja seremonial menjadi sumber efisiensi, sedangkan koperasi, target produksi jagung, peran Bulog, dan pengaturan SBM menjadi instrumen untuk menjaga ketersediaan bahan baku.
Namun, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dialihkan atau target produksi yang ditetapkan. Pemerintah perlu memastikan koperasi dapat beroperasi secara efektif, petani memperoleh pendampingan, serta peternak benar-benar menikmati penurunan biaya pakan.
Kepastian harga juga menjadi kunci. Petani membutuhkan harga jual yang menguntungkan, sedangkan peternak memerlukan bahan baku dengan harga terjangkau agar biaya produksi tidak terus meningkat.
Jika integrasi tersebut berjalan sesuai rencana, rantai pasok yang lebih terkoordinasi berpotensi mengurangi ketergantungan peternak terhadap mekanisme pasar yang rentan bergejolak. Sebaliknya, tanpa penyerapan yang memadai dan distribusi yang efisien, target produksi tinggi belum tentu otomatis menekan harga pakan.
Bagi pemerintah, tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa penghematan Rp3,7 triliun dan pembangunan sistem peternakan terpadu benar-benar menghasilkan manfaat terukur.
Indikatornya bukan hanya peningkatan produksi, melainkan juga kestabilan harga pakan, keuntungan petani, keberlanjutan usaha peternak, dan perbaikan kesejahteraan pelaku sektor pangan. (*)
