JAKARTA — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) dari jabatannya setelah muncul dugaan penyimpangan keuangan bernilai miliaran rupiah.
Para pejabat yang dicopot berasal dari sejumlah jenjang, mulai eselon I, eselon II hingga eselon III. Mereka kini dinonaktifkan sementara dan menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan.
“Ada 14 (pejabat) kami copot, ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III, dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa. Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Pencopotan tersebut disampaikan Amran seusai melantik sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementan serta pejabat pimpinan tinggi pratama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Amran menegaskan pencopotan bukan merupakan hukuman akhir. Langkah itu dilakukan untuk menjaga organisasi tetap berjalan sembari pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran berlangsung.
Menurut dia, proses pemeriksaan diperlukan untuk memastikan fakta sekaligus memberikan kejelasan mengenai dugaan penyimpangan yang melibatkan para pejabat tersebut.
“Ini kan baru dugaan, tetapi karena dugaan, itu kami ingin organisasi ini berjalan, sehingga langsung kami tindaki,” tegas Amran.
Apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya kerugian negara, Kementan akan menyerahkan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) untuk diproses sesuai ketentuan.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan membuktikan para pejabat tidak melakukan kesalahan, Kementan membuka kemungkinan mengembalikan posisi mereka sekaligus memberikan kesempatan pengembangan karier berdasarkan kinerja.
Amran mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun birokrasi yang berintegritas dengan mengedepankan prinsip keadilan, profesionalisme, dan meritokrasi.
Ia bahkan mengungkapkan salah satu pejabat yang dicopot memiliki hubungan keluarga dekat dengannya. Namun, hubungan tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan proses pemeriksaan.
“Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka, meritokrasi, merit system,” ujar Amran.
Ia menegaskan kepentingan negara harus ditempatkan di atas hubungan pribadi. Menurut Amran, sistem harus menjadi panglima dalam organisasi sehingga setiap pejabat wajib bekerja sesuai aturan dan tanggung jawab yang diberikan.
Inspektorat Jenderal Kementan diberi waktu maksimal tiga bulan untuk menyelesaikan pemeriksaan. Tenggat tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran serta kerugian negara.
Amran juga membuka kemungkinan jumlah pejabat yang dicopot bertambah apabila pemeriksaan menemukan indikasi baru.
Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan di lingkungan Kementan.
“Kalau tidak, kita sama juga beternak kejahatan, membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian,” ucap Amran.
Pemerintah berharap penertiban internal tersebut dapat memperkuat tata kelola Kementan sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap birokrasi yang menangani sektor pangan nasional. (*)
Wartawan: Andi, Editor: Andi
