Journalist Independent, TULUNGAGUNG – Kegiatan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Tulungagung di Wonosobo, Jawa Tengah, menuai sorotan setelah rangkaian kunjungan yang memuat agenda wisata dan kuliner ramai diperbincangkan publik.
Pelaksana tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin akhirnya memberikan penjelasan. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak membiayai seluruh rangkaian kegiatan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Ahmad, kunjungan bertajuk studi referensi itu merupakan agenda tahunan untuk mempererat komunikasi dan membangun hubungan kelembagaan antara DWP antarkabupaten.
Ia menyebut kegiatan inti berbeda dari agenda tambahan yang dilakukan peserta selama perjalanan.
“Itu sebetulnya kegiatan itu sudah rutin dilaksanakan, itu komunikasi hubungan baik antar-Kabupaten. Ya, yang namanya orang kunjungan itu kan pasti ada pada waktu pulangnya itu dia mampir-mampir ke tempat wisata,” kata Ahmad Baharudin di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa, Selasa (27/10/2026).
Ahmad juga menyoroti unggahan kegiatan yang memicu polemik. Menurutnya, publik lebih banyak melihat aktivitas rombongan di lokasi wisata dibandingkan agenda utama berupa studi referensi.
“Sebetulnya yang intinya itu malah tidak di-up, tapi yang di-up-nya itu malah yang mampir ke tempat wisata,” jelasnya.
Ia menjelaskan, anggaran pemerintah daerah hanya membiayai agenda inti, sedangkan kegiatan tambahan menggunakan dana iuran peserta. Meski demikian, Ahmad menyatakan akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan DWP agar agenda serupa ke depan berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih jelas.
“Anggaran tidak dari APBD semua, yang ekstra ini ya dia iuran. Jadi, Ibu-ibu itu iuran untuk kegiatan ekstranya, yang kegiatan intinya sudah dilaksanakan,” imbuhnya.
Rangkaian Kunjungan DWP Tulungagung di Wonosobo
Sorotan publik muncul setelah rangkaian kegiatan DWP Tulungagung pada 19–21 Oktober 2026 memperlihatkan sejumlah kunjungan wisata. Berdasarkan keterangan yang sempat diunggah melalui akun Instagram DWP Tulungagung, rombongan mengunjungi Pintu Langit, Kawah Sikidang, dan Telaga Menjer. Peserta juga mengikuti gala dinner di Dipayana Cafe.
Dalam unggahan tersebut, pengelola akun menggambarkan kunjungan ke tempat wisata sebagai bagian dari perjalanan rombongan.
“Diawali dengan Pintu Langit yang menyuguhkan panorama alam indah dengan suasana sejuk dan menenangkan. Perjalanan berlanjut ke Kawah Sikidang, dengan pengalaman menaiki jeep,” tulis admin akun DWP Tulungagung sebelum unggahan itu dihapus.
Pada hari kedua, rombongan mendatangi Kantor Bupati Wonosobo untuk menjalankan agenda utama berupa studi referensi.
DWP Wonosobo menerima rombongan Tulungagung dalam kegiatan yang mencakup sambutan, diskusi, dan pertukaran pengalaman organisasi.
“Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, penyerahan cinderamata, foto bersama dan ramah tamah sambil menikmati kuliner khas Wonosobo, seperti mie ongklok, soto golak dan tempe kemul,” lanjut keterangan yang sempat diunggah tersebut.
Setelah agenda di kantor bupati, rombongan mengunjungi pusat oleh-oleh Dinasty untuk membeli buah tangan. Perjalanan kemudian berlanjut ke Solo untuk menikmati makan malam dengan sate kambing Pak Manto sebelum rombongan kembali ke Tulungagung.
Rangkaian perjalanan itulah yang memunculkan pertanyaan mengenai proporsi agenda kelembagaan dan kegiatan wisata, terutama karena pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan studi referensi tersebut.
Pemkab Tulungagung Akui Anggaran APBD Rp50 Juta
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Tulungagung, Makrus Manan, sebelumnya membenarkan bahwa kegiatan studi referensi DWP mendapat alokasi APBD sekitar Rp50 juta.
“Biasanya itu kegiatan tahunan. Seingat saya dianggarkan Rp50 juta,” kata Makrus Manan pada Jumat (23/10/2026).
Makrus menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendukung pengembangan dan penguatan organisasi. Kunjungan ke Wonosobo diharapkan memperluas jejaring kelembagaan sekaligus memberi kesempatan bagi DWP Tulungagung mempelajari pengelolaan organisasi di daerah lain.
“Pengembangan dan penguatan terhadap organisasi,” ujarnya ketika menjelaskan tujuan kegiatan.
Pernyataan Makrus mengenai alokasi anggaran dan penjelasan Ahmad tentang pembiayaan agenda tambahan menjadi bagian penting dalam polemik ini. Pemerintah menyebut anggaran hanya mendukung kegiatan inti, sedangkan peserta menanggung sendiri biaya tambahan. Namun, rincian penggunaan dana dan hasil studi referensi tetap menjadi hal yang perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai manfaatnya.
Pengamat Pertanyakan Hasil Studi Referensi
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah (STAIM) Tulungagung, Suripto, mempertanyakan substansi kunjungan tersebut. Ia menilai kegiatan yang menggunakan anggaran publik perlu menunjukkan hasil konkret, bukan sekadar rangkaian acara seremonial yang berdekatan dengan aktivitas wisata.
“Apakah ada praktik baik yang bisa diterapkan di Tulungagung atau hanya kunjungan bersifat seremonial, bahkan terkesan piknik. Apa yang menjadi output dan outcome dari studi referensi tersebut? Hasil konkretnya apa? Adakah program pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi keluarga atau pelayanan sosial yang benar-benar berjalan setelah adanya kunjungan studi referensi?” kritik Suripto, Jumat (23/10/2026).
Suripto menegaskan bahwa penggunaan uang negara perlu sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan efisiensi anggaran. Ia menilai kegiatan studi referensi harus memiliki tujuan terukur agar manfaatnya tidak berhenti pada kunjungan dan dokumentasi.
“Kalau toh kenyataannya studi referensi itu hanya piknik yang dibungkus dengan kegiatan kunjungan kerja, itu justru kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah yang saat ini harus melakukan efisiensi di berbagai sektor kebijakan,” tegasnya.
Pengamat kebijakan publik Universitas Bhineka PGRI Tulungagung, Andreas Andrie, juga mengingatkan tanggung jawab moral penyelenggara ketika menggunakan APBD. Menurutnya, kegiatan yang dibiayai uang publik harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jika sumber pembiayaannya dari uang pribadi tidak masalah, malah sangat saya apresiasi jika tujuannya benar-benar diimplementasikan. Namun jika pembiayaan tersebut berasal dari APBD, bukankah ini berarti DWP punya tanggung jawab moral untuk mengimplementasikan hasil dari kegiatan tersebut? Sangat tidak elok, apalagi kata orang in this economy,” sindir Andreas.
Polemik ini kini menempatkan transparansi anggaran dan hasil kegiatan sebagai dua hal utama yang perlu dijawab Pemkab Tulungagung.
Evaluasi yang dijanjikan Ahmad Baharudin dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan penggunaan dana, memaparkan hasil studi referensi, serta memastikan kegiatan organisasi yang menggunakan APBD benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. (*)
