Journalist Inependent, JAKARTA – Realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp494,3 triliun hingga akhir September 2026 atau sekitar 59,4 persen dari target APBN 2026. Angka tersebut memicu sorotan jurnalis sekaligus pegiat media sosial Ahmad Arif, yang mempertanyakan penggunaan anggaran pemerintah, terutama untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Arif menilai beban utang berpotensi terus meningkat apabila pemerintah tidak mengarahkan anggaran secara produktif. Ia secara khusus mengkritik program MBG yang menurutnya berpotensi menambah beban ekonomi dan kesehatan masyarakat, di tengah sorotan terhadap kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaannya.
“Utang tambah terus, bakal membesar, kalau penggunaan anggaran tetap ugal-ugalan seperti sekarang dimana tiga terbesar penggunaannya sangat tidak produktif. MBG hanya menambah beban ekonomi dan kesehatan masyarakat saja,” tulis Arif melalui akun X pribadinya, dikutip Sabtu (10/10/2026).
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026. Jumlah tersebut setara dengan 59,4 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pembiayaan utang pemerintah masih berjalan sesuai rencana. Pemerintah, menurut dia, juga mengelola pembiayaan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi pasar keuangan global.
“Pembiayaan utang terjaga on track,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Dalam laporan APBN KiTa edisi Oktober 2026, pemerintah menyatakan pengelolaan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung program prioritas dan menjaga kesinambungan fiskal. Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga kredibilitas APBN di tengah dinamika ekonomi global.
Dengan demikian, angka realisasi pembiayaan utang tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan APBN 2026, sementara kritik Ahmad Arif berfokus pada efektivitas penggunaan anggaran dan potensi dampaknya terhadap masyarakat. (*)
