JI, JAKARTA — Tingginya biaya pengiriman barang ke pulau-pulau kecil masih menjadi persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat Kepulauan Riau.
Jarak antarpulau, keterbatasan transportasi, dan panjangnya rantai distribusi membuat harga kebutuhan masyarakat berpotensi lebih mahal dibandingkan wilayah yang dekat dengan pusat perdagangan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan membangun pelabuhan atau menambah sarana transportasi.
Pemerintah perlu membenahi keseluruhan sistem logistik, mulai dari pelabuhan, angkutan laut, pergudangan hingga pusat distribusi barang.
Persoalan konektivitas itu menjadi salah satu perhatian Nurdin saat melakukan kunjungan kerja reses di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).
Menurut legislator Partai Golkar tersebut, konektivitas antarpulau berkaitan langsung dengan pemerataan pembangunan dan kemampuan masyarakat memperoleh barang dengan harga terjangkau.
“Penguatan konektivitas merupakan wujud kehadiran negara” dalam menjamin akses pelayanan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Riau, kata Nurdin dalam pembahasan Komisi VI DPR RI.
Pulau Kecil Menghadapi Kendala Distribusi
Sebagai provinsi kepulauan, Kepulauan Riau memiliki tantangan geografis yang berbeda dari daerah yang wilayahnya didominasi daratan.
Distribusi barang harus melewati jalur laut dan bergantung pada ketersediaan kapal, jadwal pelayaran, serta fasilitas bongkar muat.
Nurdin menyoroti aktivitas ekonomi yang masih terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang.
Sementara itu, sejumlah pulau kecil dan kawasan yang jauh dari pusat perdagangan menghadapi keterbatasan akses transportasi maupun distribusi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi tersebut dapat memperpanjang perjalanan barang dari pemasok menuju konsumen. Semakin banyak tahapan distribusi yang harus dilalui, semakin besar pula potensi penambahan biaya pengangkutan, penyimpanan, dan penanganan barang.
Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu disertai perencanaan logistik yang saling terhubung. Pelabuhan yang memadai, misalnya, belum tentu mampu menekan harga apabila tidak didukung jadwal angkutan yang efektif dan fasilitas penyimpanan yang sesuai.
Nurdin mendorong pemerintah menyusun peta jalan konektivitas yang menghubungkan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi.
Program tersebut juga perlu memiliki sasaran yang terukur, termasuk penurunan kesenjangan harga barang antarpulau.
“Diperlukan peta jalan yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi,” ujarnya.
Perkuat Sistem Logistik Antarpulau
Selain mendorong pembangunan infrastruktur, Nurdin menekankan pentingnya kerja sama pemerintah dengan badan usaha milik negara (BUMN).
Perusahaan yang bergerak di sektor pelabuhan, penyeberangan, pelayaran, dan perdagangan dinilai memiliki peran penting dalam memperbaiki kelancaran distribusi barang.
BUMN didorong meningkatkan produktivitas, memperluas digitalisasi layanan, dan mengefisienkan operasional.
Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat pergerakan barang sekaligus mengurangi biaya logistik, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau.
Namun, efisiensi tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan.
Pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi pertimbangan, mengingat transportasi laut merupakan kebutuhan penting bagi penduduk di banyak pulau.
Nurdin menegaskan, perusahaan negara harus menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis dan tanggung jawab pelayanan publik.
“BUMN harus meningkatkan efisiensi logistik dengan tetap menjaga pelayanan publik,” demikian penekanan dalam pembahasan tersebut.
Komisi VI DPR RI juga mendorong Kementerian Perdagangan memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok, memperpendek rantai distribusi, dan memperluas akses pasar.
Koordinasi antarlembaga diperlukan agar perbaikan transportasi dapat memberikan dampak nyata terhadap harga barang di tingkat konsumen.
Membuka Pasar bagi Nelayan dan UMKM
Perbaikan logistik di Kepulauan Riau tidak hanya ditujukan untuk memperlancar pengiriman barang kebutuhan pokok.
Sistem distribusi yang lebih efisien juga diharapkan membantu pelaku usaha lokal menjangkau pasar yang lebih luas.
Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, serta produsen lokal membutuhkan akses transportasi yang memadai agar produk mereka dapat dipasarkan ke wilayah lain dengan biaya yang kompetitif.
Jika distribusi lebih lancar, pelaku usaha berpeluang mengurangi beban pengiriman dan memperluas jangkauan penjualan.
Sebaliknya, keterbatasan konektivitas dapat membuat produk lokal sulit bersaing, terutama ketika biaya membawa barang ke pusat perdagangan terlalu tinggi.
Karena itu, penguatan konektivitas perlu dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi masyarakat kepulauan, bukan sekadar proyek infrastruktur.
Ada Target dan Penanggung Jawab
Nurdin berharap kunjungan kerja reses di Tanjungpinang menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Ia meminta setiap pihak terkait memiliki pembagian tugas, target pencapaian, dan penanggung jawab yang jelas.
Langkah tersebut diperlukan agar pembahasan mengenai mahalnya biaya distribusi tidak berhenti sebagai wacana.
Pemerintah dan mitra kerja diharapkan dapat menyusun program yang dapat dievaluasi berdasarkan perkembangan konektivitas, efisiensi logistik, serta perubahan disparitas harga.
Kunjungan kerja tersebut turut diikuti anggota Komisi VI DPR RI dari sejumlah fraksi, yakni Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono atau Kanang, Dewi Juliani, Unru Baso, Ida Fauziyah, Rahmat Saleh, dan Askweni.
Bagi masyarakat Kepulauan Riau, keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya akan terlihat dari kemudahan memperoleh kebutuhan pokok, biaya transportasi yang lebih terjangkau, serta terbukanya peluang usaha di pulau-pulau yang selama ini jauh dari pusat perdagangan. (*)
