JAKARTA — Sebanyak 74 warga negara Indonesia (WNI) masih berada di Yaman setelah milisi Houthi merebut Kota Pelabuhan Mokha. Pemerintah Indonesia terus memantau kondisi mereka di tengah meningkatnya kembali ketegangan antara Houthi dan pemerintah Yaman.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Vahd Nabyl mengatakan terdapat 77 WNI yang sebelumnya berada di wilayah tersebut. Tiga orang telah berhasil keluar dari Mokha sehingga kini tersisa 74 WNI.
“Jadi ada 77 WNI, tapi ada tiga yang sudah bisa keluar. Jadi sisanya 74 pelajar yang ada di sana. Mungkin seluruhnya pelajar asli,” kata Nabyl dalam jumpa pers di kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
Pemerintah Pantau Kondisi WNI
Kemlu terus berkomunikasi dengan para WNI untuk memastikan kondisi mereka tetap terpantau. Pemerintah menggunakan jaringan perwakilan diplomatik Indonesia di kawasan untuk mengikuti perkembangan situasi keamanan di Yaman.
Pemantauan dilakukan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Muscat yang memiliki wilayah kerja Yaman, serta KBRI Riyadh dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah.
“Kita terus melakukan pemantauan, baik melalui KBRI yang berada di Muscat yang saat ini mencakup wilayah Yaman sebagai wilayah kerjanya, maupun KBRI Riyadh dan KJRI di Jeddah untuk memastikan kondisi WNI yang berada di sana,” ujar Nabyl.
Pemerintah juga meminta para WNI mengikuti setiap imbauan keselamatan yang disampaikan perwakilan Indonesia. Kemlu menyiapkan hotline yang dapat digunakan apabila para WNI menghadapi kondisi darurat.
“Melihat perkembangan yang terus berlangsung di sana, kami terus mengimbau para WNI agar selalu memperhatikan imbauan yang disampaikan pemerintah. Kami juga menyediakan hotline yang dapat dihubungi apabila terjadi kondisi darurat,” katanya.
Houthi Kuasai Mokha
Situasi keamanan Yaman kembali menjadi perhatian setelah milisi Houthi merebut Kota Mokha pada Kamis (10/9/2026). Kota pelabuhan tersebut berada sekitar 80 kilometer dari Selat Bab el-Mandeb, salah satu jalur pelayaran penting yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden.
Perebutan Mokha menambah kekhawatiran mengenai meningkatnya kembali konflik antara Houthi dan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional. Kedua pihak sebelumnya relatif berada dalam kondisi lebih tenang setelah gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2022.
Houthi saat ini menguasai Sanaa, ibu kota Yaman, serta sebagian besar wilayah berpenduduk di bagian utara dan barat negara tersebut. Sementara itu, pemerintah Yaman berkedudukan di Aden dan memperoleh dukungan kuat dari Arab Saudi.
Dalam beberapa bulan terakhir, pertempuran kembali meningkat. Houthi juga disebut memperluas pengaruhnya di Provinsi Taiz, lokasi Mokha berada.
Warga Mokha Mulai Mengungsi
Perebutan kota pelabuhan itu turut mendorong sebagian warga meninggalkan Mokha. Tiga dokter yang berbicara kepada Associated Press (AP) mengatakan mereka meninggalkan sebuah rumah sakit setelah wilayah tersebut dikuasai Houthi.
Para dokter itu meminta identitas mereka dirahasiakan. Mereka juga menyebut sejumlah warga lain memilih bergerak ke arah selatan menuju Aden.
Informasi mengenai perluasan pengaruh Houthi di Taiz juga disampaikan anggota angkatan bersenjata Yaman Ahmed al-Mawazi dan anggota pasukan pendukung pemerintah Yaman Abdel Kader al-Sharabi. Keduanya menyebut Houthi telah menguasai wilayah Al-Shaqira, yang menjadi salah satu jalur pasokan bagi pasukan pemerintah di bagian selatan Hodeidah.
Peneliti Royal United Services Institute (RUSI) Baraa Shiban menilai posisi wilayah pegunungan di sekitar Taiz memiliki nilai strategis bagi Houthi karena memungkinkan kelompok tersebut mengawasi kawasan pantai barat Yaman.
Shiban juga memperingatkan potensi ancaman terhadap pelayaran di Laut Merah apabila konflik kembali meluas. Menurut dia, Houthi berpotensi menggunakan ranjau laut sebagaimana yang pernah dilakukan Garda Revolusi Iran di Selat Hormuz.
Sementara itu, peneliti Chatham House Farea al-Muslimi menilai penguasaan Mokha dapat memperkuat posisi Iran dalam perundingan dengan Amerika Serikat.
Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia masih memprioritaskan keselamatan WNI. Kemlu memastikan komunikasi dan pemantauan terus berjalan, sementara para WNI diminta mengikuti arahan keselamatan dari perwakilan Indonesia dan menggunakan jalur bantuan yang tersedia jika menghadapi keadaan darurat. (*)
