SIAK — Pengembangan laporan dugaan pencabulan di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, Riau, mengungkap dugaan adanya empat santriwati yang menjadi korban. Polisi telah menangkap RS (33), ustaz yang mengelola pondok pesantren tersebut, dan menahannya untuk menjalani proses hukum.
Kasus ini bermula dari pengakuan seorang santriwati yang baru menceritakan dugaan perlakuan seksual yang dialaminya setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren. Orang tua korban kemudian membawa persoalan itu ke kepolisian. Penyelidikan atas laporan tersebut selanjutnya mengarah pada dugaan adanya tiga korban lain.
Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulais mengatakan, penyidik awalnya menangani laporan dari satu korban. Setelah memeriksa keterangan yang diberikan dan mengembangkan penyelidikan, polisi menemukan indikasi bahwa tiga santriwati lainnya diduga mengalami perlakuan serupa.
“Laporan awal masuk ke Polda Riau sebelum dilimpahkan ke Polres Siak. Dari penyidikan satu korban awal, kami melakukan pengembangan dan menemukan tiga santri lain yang mengalami perlakuan serupa. Jadi sementara ada empat santri yang menjadi korban,” ujar Kasat Reskrim Polres Siak, AKP Raja Kosmos Parmulais, Kamis (17/9/2026).
Temuan tersebut membuat penyidik memperluas pemeriksaan terhadap keterangan para korban dan saksi. Meski jumlah korban sementara mencapai empat orang, polisi masih mendalami rangkaian peristiwa untuk memastikan setiap laporan berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat diuji dalam proses hukum.
Berdasarkan informasi penyidikan yang diberitakan media lokal, polisi menangkap RS di kediamannya di Kampung Sri Gading, Kecamatan Lubuk Dalam, pada Rabu malam, 9 September 2026. Penangkapan itu dilakukan oleh tim operasional Satreskrim bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Siak.
Penyidik sebelumnya juga melakukan gelar perkara sebelum menetapkan RS sebagai tersangka. Keterangan yang dimuat dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menilai kecukupan alat bukti. RS kemudian dibawa ke Mapolres Siak untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
Dalam penyelidikan awal, polisi menduga RS memanfaatkan kedudukannya sebagai pengelola pesantren untuk mendekati santriwati. Ia disebut memanggil santri dengan alasan meminta bantuan membersihkan ruangan tertentu di lingkungan pondok. Ketika situasi sekitar ruangan sepi, RS diduga melakukan pencabulan.
Informasi yang dihimpun dari pemberitaan mengenai perkara ini menyebutkan, salah satu kejadian yang dilaporkan berlangsung pada Kamis, 3 Juli 2025, sekitar pukul 11.00 WIB. Saat itu, korban diduga menerima pesan melalui WhatsApp yang memintanya datang ke aula majelis pesantren untuk membantu membersihkan ruangan. Polisi masih perlu menguji keterangan mengenai kejadian tersebut melalui pemeriksaan dan bukti yang relevan.
Dugaan peristiwa itu tidak langsung terungkap kepada keluarga. Korban baru menyampaikan pengalamannya setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren. Setelah mendengar cerita tersebut, keluarga melaporkannya kepada kepolisian agar aparat dapat menyelidiki dugaan tindak pidana yang terjadi.
Laporan keluarga menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk menelusuri kejadian yang diduga berlangsung di lingkungan pendidikan keagamaan tersebut. Pemeriksaan selanjutnya mengungkap keterangan lain yang mengarah pada kemungkinan adanya korban tambahan. Namun, polisi tetap harus memeriksa setiap keterangan secara terpisah untuk memastikan waktu kejadian, tempat, serta peran pihak yang diduga terlibat.
Saat ini, RS telah ditahan di Mapolres Siak. Penyidik masih mengumpulkan keterangan korban dan saksi serta mendalami kemungkinan adanya korban lain. Polisi belum menutup penyelidikan karena pengembangan perkara diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai dugaan perbuatan yang dilaporkan.
Dalam kasus kekerasan seksual, pemeriksaan tidak hanya bertujuan mengumpulkan bukti untuk proses pidana. Aparat juga perlu menjaga kerahasiaan identitas korban dan mencegah mereka mengalami tekanan atau stigma akibat laporan yang disampaikan. Karena itu, identitas para santriwati tidak perlu disebarkan kepada publik, termasuk melalui unggahan media sosial maupun percakapan digital.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu kerangka hukum yang mengatur penanganan perkara kekerasan seksual. Sementara itu, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dapat relevan apabila unsur perkara berkaitan dengan korban yang masih berusia anak. Penerapan pasal tertentu tetap harus merujuk pada status usia korban, fakta penyidikan, dan ketentuan hukum yang digunakan penyidik.
Perlindungan korban juga menjadi bagian penting dalam penanganan perkara. Komnas Perempuan menekankan perlunya penanganan yang berpusat pada korban, termasuk perlindungan identitas, pendampingan, dan pemenuhan hak korban selama proses hukum. Prinsip tersebut penting agar korban dapat memberikan keterangan tanpa menghadapi tekanan tambahan akibat perhatian publik.
Masyarakat diimbau tidak menyebarkan identitas santriwati atau membuat spekulasi mengenai pengalaman mereka. Informasi mengenai perkara sebaiknya merujuk pada keterangan resmi aparat dan perkembangan penyidikan, bukan kabar yang belum terverifikasi. Sikap tersebut membantu menjaga ruang aman bagi korban sekaligus memberi kesempatan kepada penyidik untuk bekerja berdasarkan bukti.
Polisi masih mendalami kasus dugaan pencabulan yang menjerat RS dan membuka kemungkinan adanya korban lain. Hingga proses penyidikan berlanjut, dugaan terhadap tersangka harus tetap ditempatkan dalam koridor hukum. Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana akan mengikuti proses peradilan berdasarkan alat bukti yang sah.
