JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong pemerintah mempercepat transformasi perkotaan untuk menghadapi laju urbanisasi di Indonesia. Ia ingin pemerintah membangun kota yang maju, tangguh, asri, inklusif, dan berkelanjutan.
AHY menyebut urbanisasi terus berlangsung, termasuk di Indonesia. Pemerintah memperkirakan 72 persen penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan pada 2045.
“Jangan sampai kota kita tidak tangguh. Kita mengejar kemajuan, kita mengejar kesejahteraan, tapi jangan sampai tidak tangguh dan tidak punya daya tahan terhadap perubahan iklim dan juga kerusakan lingkungan,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut AHY, pemerintah perlu menyiapkan kota untuk menampung pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi. Namun, pembangunan tersebut harus tetap menjaga ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
AHY Soroti Tantangan Perkotaan
AHY menyoroti sejumlah persoalan yang menghadang kota-kota di Indonesia. Persoalan itu mencakup tata ruang, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Ia juga mendorong pemerintah mengarahkan pembangunan kota agar semakin layak huni, inklusif, hijau, tangguh, dan produktif bagi generasi mendatang.
“Pada akhirnya kita harus bekerja keras berkali-kali lipat lebih hebat,” kata AHY.
AHY menilai sumber daya manusia menjadi modal penting untuk mencapai target Indonesia Emas 2045. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kualitas manusia seiring pembangunan infrastruktur dan kawasan perkotaan.
Pemerintah Integrasikan Penanganan Kawasan Kumuh
Pemerintah terus membenahi kawasan kumuh dengan mengintegrasikan berbagai program yang sebelumnya berjalan secara terpisah.
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menggunakan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu sebagai payung hukum pembenahan tersebut.
Melalui pendekatan terpadu, pemerintah tidak hanya memperbaiki rumah warga. Pemerintah juga menata kebutuhan dasar dan fasilitas pendukung dalam satu kawasan.
Langkah itu mencakup penataan lingkungan, penyediaan fasilitas umum, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh.
AHY Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi
AHY menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Ia meminta pembagian kewenangan tidak menghambat penyelesaian persoalan perkotaan di lapangan. Menurut dia, setiap tingkatan pemerintahan perlu bekerja secara terpadu agar program pembangunan berjalan lebih efektif.
Pemerintah juga perlu menyatukan perencanaan dan pelaksanaan program agar penataan kota tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan koordinasi tersebut, pemerintah dapat menghadirkan kawasan perkotaan yang lebih tertata, sehat, produktif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. (*)
