Journalist Independent, JAKARTA — Anggaran pembangunan tidak cukup hanya terserap dalam program pemerintah.
Masyarakat juga harus merasakan manfaatnya, terutama kelompok rentan yang kerap menghadapi hambatan dalam mengakses air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, dan layanan kesehatan reproduksi.
Persoalan inilah yang menjadi perhatian YASMIB Sulawesi bersama Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong kebijakan anggaran yang lebih inklusif.
YASMIB Sulawesi, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulawesi Selatan, dan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Makassar berkolaborasi dengan Pemkot Makassar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Multistakeholder (MSF) di Hotel Golden Tulip, Jalan Hasanuddin, Kamis, 29 Oktober 2026.
Forum bertema “Dari Anggaran ke Layanan Berkualitas: Memperkuat WASH, Persampahan, dan Kesehatan Reproduksi yang Inklusif di Kota Makassar” tersebut mempertemukan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Mereka membahas cara memastikan kebijakan penganggaran daerah mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih merata.
Fokus pembahasan mencakup WASH atau layanan air minum, sanitasi, dan higiene, pengelolaan persampahan, serta kesehatan reproduksi. Ketiga sektor tersebut berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, keluarga berpenghasilan rendah, dan kelompok rentan lainnya.
Bappeda Makassar Masukkan Layanan Inklusif dalam Perencanaan
Kepala Bidang Perencanaan, Pemerintahan, dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Makassar, Ulfah Ichwani Achmad, mengatakan pemerintah kota telah memasukkan program terkait ketiga sektor tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan periode 2025-2029.
Menurut Ulfah, keberadaan program dalam dokumen perencanaan menjadi landasan bagi pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan layanan dasar. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan program dan alokasi anggarannya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau untuk ini sudah masuk dalam dokumen perencanaan, tentunya menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Makassar,” kata Ulfah.
Meski sudah masuk dalam perencanaan, tantangan berikutnya terletak pada penerjemahan kebijakan menjadi layanan yang dapat diakses seluruh warga. Ketersediaan fasilitas saja tidak cukup apabila kelompok tertentu masih menghadapi kendala untuk memanfaatkannya.
Karena itu, forum multistakeholder ini mendorong para pemangku kepentingan menyelaraskan persoalan di lapangan dengan prioritas pembangunan dan dukungan anggaran. Pembahasan bersama diharapkan membantu pemerintah menentukan program yang paling mendesak sekaligus memperjelas peran setiap pihak.
Peta Inklusi Jadi Instrumen Pemetaan Kelompok Rentan
Selain membahas layanan dasar, Bappeda Makassar merencanakan pengembangan Peta Inklusi untuk memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data. Instrumen ini akan membantu pemerintah mengenali kebutuhan kelompok rentan melalui pemetaan tematik yang lebih terarah.
Ulfah menjelaskan bahwa Peta Inklusi akan memusatkan perhatian pada empat isu, yaitu kemiskinan, stunting, disabilitas, dan pengembalian anak tidak sekolah.
“Peta Inklusi itu adalah penguatan perencanaan pembangunan yang inklusif dengan proses berbasis pemetaan data tematik bagi kelompok rentan,” ujarnya.
Pemetaan tersebut diharapkan membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan sekaligus menentukan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi lebih spesifik. Dengan data yang lebih terarah, penyusunan program dapat mempertimbangkan kondisi warga di setiap wilayah, bukan sekadar menggunakan pendekatan yang seragam.
Pendekatan berbasis data juga penting untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan anggaran. Pemerintah dapat menggunakan hasil pemetaan sebagai bahan pertimbangan ketika menentukan prioritas pembangunan, termasuk perbaikan akses sanitasi, layanan kesehatan reproduksi, dan pengelolaan sampah.
Musrenbang Tematik Dijadwalkan 12 November 2026
Sebagai langkah lanjutan, Bappeda Makassar merencanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik pada 12 November 2026. Agenda ini akan membahas berbagai persoalan yang dihadapi kelompok rentan sebagai bahan untuk menyusun prioritas pembangunan.
Ulfah mengatakan hasil pembahasan dalam Musrenbang Tematik akan masuk ke proses perencanaan pembangunan berikutnya, mulai dari tingkat kelurahan hingga penyusunan program pemerintah kota.
“Nanti dalam Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), akan diprioritaskan hasil Musrenbang Tematik,” jelasnya.
Keterkaitan antara forum multistakeholder dan Musrenbang Tematik menjadi bagian penting dalam upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi agenda pembangunan. Melalui proses tersebut, persoalan yang teridentifikasi di lapangan diharapkan memperoleh tempat dalam pembahasan prioritas dan penganggaran daerah.
Dengan demikian, kebutuhan kelompok rentan tidak berhenti sebagai masukan dalam forum diskusi, tetapi dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan program pemerintah.
Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat Sipil Dilibatkan
Forum MSF melibatkan berbagai unsur agar pembahasan tidak hanya bertumpu pada satu sektor. Peserta dari perangkat daerah mencakup instansi yang menangani perencanaan, keuangan, WASH, persampahan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, sosial, serta pengadaan barang dan jasa.
Pengelola layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan yang berkaitan dengan lokasi temuan juga masuk dalam cakupan pemangku kepentingan. Dari lembaga struktural, forum melibatkan unsur yang menangani perumahan dan kawasan permukiman, penataan bangunan, serta Balai Daerah Aliran Sungai.
Perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menangani perencanaan, WASH, dan kesehatan turut dilibatkan bersama DPRD Kota Makassar. Kehadiran mereka diharapkan membantu menyelaraskan kebutuhan daerah dengan kebijakan dan dukungan lintas pemerintahan.
Dari sektor usaha, peserta mencakup Pelindo, PLN, Pertamina, Bank Sampah, PT Bosowa, dan PT Hadji Kalla. Sementara itu, unsur masyarakat sipil, akademisi, dan media melibatkan FOKUS Pesisir, JARING SEHAT, organisasi yang bergerak di bidang WASH dan kesehatan reproduksi, kelompok pengelola sarana air minum dan sanitasi, serta Asosiasi KSM Sanitasi Seluruh Indonesia Kota Makassar.
Melalui kolaborasi tersebut, para pemangku kepentingan diharapkan menyepakati persoalan prioritas dan menyusun rencana aksi yang terhubung dengan dukungan anggaran daerah.
Tujuan akhirnya ialah memperkuat layanan air minum, sanitasi, persampahan, dan kesehatan reproduksi agar lebih berkualitas, mudah diakses, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat Makassar. (*)
