JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Slamet Riyadi mendesak Polres Tangerang Selatan mengusut tuntas dugaan peredaran 340.000 dolar Singapura (SGD) yang diduga palsu, dengan nilai setara sekitar Rp4,7 miliar. Ia meminta kepolisian menjelaskan perkembangan penanganan perkara, termasuk kendala penyidikan dan target penyelesaiannya, setelah polisi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan tanpa menetapkan tersangka.
Slamet menyampaikan desakan itu melalui keterangan tertulis pada Rabu, 16 September 2026. Menurut dia, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan dan langkah apa yang akan ditempuh penyidik berikutnya.
“Kami meminta Polri menyampaikan secara jelas apa yang sudah dilakukan, apa kendalanya, langkah hukum berikutnya, serta target penyelesaiannya,” ujar Slamet.
Ia meminta Polres Tangerang Selatan memberikan penjelasan yang terukur mengenai penanganan perkara tersebut. Informasi itu, menurutnya, perlu mencakup tindakan yang telah dilakukan penyidik, hambatan yang masih dihadapi, serta rencana penyidikan ke depan.
Sorotan anggota Komisi III DPR itu muncul ketika perkara dugaan peredaran uang asing tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Namun, hingga 16 September 2026, polisi belum menetapkan satu pun tersangka. Kondisi tersebut mendorong Slamet meminta kepolisian menyampaikan perkembangan perkara secara terbuka kepada publik.
Slamet menilai penyidik perlu memastikan seluruh rangkaian perkara terungkap, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain. Ia mengingatkan agar penanganan kasus tidak berhenti pada pemeriksaan orang-orang yang diduga berkaitan langsung dengan uang tersebut.
“Kami mendorong Polri untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan tuntas,” katanya.
Desakan itu menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu perhatian dalam pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Meski demikian, penetapan tersangka tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan.
Perkara Bermula dari Laporan pada Juli
Kasus dugaan peredaran dolar Singapura tersebut pertama kali dilaporkan seorang warga berinisial DM ke Polda Metro Jaya pada 3 Juli 2026. Dalam laporan itu, sejumlah pihak berinisial HJ, EAK, dan AN disebut sebagai pihak terlapor.
Polda Metro Jaya kemudian melimpahkan penanganan perkara kepada Polres Tangerang Selatan. Penyidik setempat mendalami dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan dan peredaran mata uang, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak yang dinilai mengetahui peristiwa tersebut.
Uang yang menjadi objek perkara berjumlah 34 lembar, masing-masing dengan nominal 10.000 dolar Singapura. Jika dijumlahkan, nilai nominal seluruh uang itu mencapai 340.000 SGD atau sekitar Rp4,7 miliar.
Jumlah tersebut menjadi bagian penting dalam penyidikan karena polisi perlu mengungkap asal-usul uang, bagaimana uang itu beredar, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. Namun, identitas para terlapor dalam laporan awal tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Penyidik masih harus menguji keterangan dan bukti yang tersedia.
Polisi Periksa Saksi dan Berkoordinasi dengan Singapura
Dalam perkembangan penanganan kasus sebelum 16 September, Polres Tangerang Selatan telah meminta keterangan enam saksi. Polisi juga masih memeriksa pihak lain yang dinilai memiliki informasi relevan untuk membantu mengungkap rangkaian peristiwa.
Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo sebelumnya menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap sejumlah pihak masih berlangsung. Penyidik berupaya mengumpulkan informasi agar dapat memahami peristiwa secara utuh.
“Kami juga masih memeriksa pihak-pihak lain yang dinilai mengetahui perkara tersebut,” kata Boy, sebagaimana dikutip dalam laporan mengenai perkembangan kasus pada September 2026.
Selain memeriksa saksi, Polres Tangerang Selatan berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri. Koordinasi tersebut dilakukan untuk meminta informasi dari Kepolisian Singapura mengenai status penyidikan terhadap seorang warga negara Indonesia yang berada di negara tersebut.
Informasi dari otoritas Singapura dinilai relevan untuk membantu penyidik memahami keterkaitan perkara lintas negara. Meski demikian, hingga pemberitaan pada pertengahan September, polisi masih menunggu informasi resmi yang diperlukan dari pihak Singapura.
Koordinasi itu juga menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mengandalkan pemeriksaan di dalam negeri. Keterangan dan dokumen dari otoritas terkait diperlukan untuk memperjelas fakta yang berhubungan dengan dugaan peredaran uang tersebut. Namun, hasil koordinasi itu belum dapat dianggap sebagai kesimpulan akhir mengenai pihak yang bertanggung jawab.
Status Penyidikan Belum Berarti Ada Tersangka
Polres Tangerang Selatan menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) pada 9 September 2026. Peningkatan status tersebut menandai perubahan tahap penanganan perkara, tetapi tidak otomatis berarti penyidik telah menetapkan tersangka.
Hingga 16 September, belum ada tersangka yang diumumkan dalam kasus dugaan peredaran 340.000 dolar Singapura tersebut. Penyidik masih mengumpulkan keterangan dan menelusuri informasi yang diperlukan untuk memperjelas dugaan tindak pidana.
Dalam tahap ini, penyidik perlu menguji hubungan antara uang yang menjadi objek perkara, keterangan para saksi, dan pihak-pihak yang tercantum dalam laporan. Proses tersebut penting untuk menentukan apakah bukti yang terkumpul telah memenuhi persyaratan hukum bagi tindakan lebih lanjut.
Slamet meminta kepolisian menjelaskan perkembangan proses itu agar masyarakat memperoleh gambaran yang jelas mengenai penanganan perkara. Ia juga mendorong polisi mengungkap kemungkinan adanya jaringan lebih luas apabila penyidikan menemukan petunjuk yang mendukung dugaan tersebut.
Namun, kemungkinan keterlibatan jaringan lain masih perlu dibuktikan. Sampai penyidik menyampaikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, status pihak-pihak yang dilaporkan tetap harus dibedakan dari status tersangka maupun pihak yang telah dinyatakan bersalah melalui proses hukum.
Bagi kepolisian, tantangan berikutnya adalah menuntaskan pemeriksaan, menelusuri asal-usul uang, serta menjelaskan hasil penyidikan berdasarkan bukti yang sah. Sementara itu, desakan dari Komisi III DPR menyoroti pentingnya informasi mengenai kemajuan penanganan perkara, tanpa mengesampingkan proses pembuktian.
Dengan status perkara yang telah meningkat ke tahap penyidikan, publik kini menunggu penjelasan lebih lanjut dari Polres Tangerang Selatan mengenai hasil pemeriksaan, perkembangan koordinasi dengan Kepolisian Singapura, dan langkah hukum berikutnya. Hingga informasi terakhir pada 16 September 2026, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
