JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan pencopotan anggota kabinet, termasuk kemungkinan adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Ia mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mendatangi dirinya sebelum menindak salah satu wakil menteri.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Program Prabowo Menjawab, Rabu (16/9/2026). Pernyataan itu muncul saat ia menjelaskan alasan yang dapat mendasari reshuffle kabinet menjelang dua tahun pemerintahannya.
Prabowo Jelaskan Alasan Pencopotan Pejabat
Prabowo mengatakan reshuffle dapat dilakukan untuk menempatkan pejabat sesuai kompetensi. Ia juga menyebut kemungkinan mengganti anggota kabinet yang tidak cocok dengan posisi atau menghadapi persoalan yang harus dipertanggungjawabkan.
“Jadi kalaupun nanti ada reshuffle saya kira antara lain mungkin untuk promosi orang, ya, tentunya kita organisasi ini kita selalu cari the right man in the right place, ya, kompetensi,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, pemerintah tidak dapat menghindari proses hukum apabila aparat penegak hukum menemukan bukti terhadap pejabat tertentu.
KPK Pernah Datangi Prabowo
Prabowo kemudian menceritakan pengalamannya saat penyidik KPK mendatangi dirinya. Ia mengatakan penyidik memberikan informasi mengenai persoalan hukum yang melibatkan seorang pejabat.
“Seperti saya nggak tau, ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, ‘Pak, ini…’, ya kan. ‘Pejabat ini begini, begini, begini’. Ya gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan,” ujarnya.
Prabowo mengaku mempersilakan KPK melanjutkan proses hukum apabila terdapat bukti. Ia menyebut salah satu wakil menterinya pernah menghadapi kejadian semacam itu.
“‘You ada bukti? Kalau ada bukti silakan’, saya bilang. Tahu-tahu ada kejadian ya. Ada, wamen saya, ya itu tanggung jawab dia,” lanjut Prabowo.
Dalam pernyataannya, Prabowo tidak menyebut nama wakil menteri yang dimaksud maupun menjelaskan perkara hukum secara rinci. Ia juga tidak mengungkapkan apakah pencopotan pejabat tersebut berkaitan langsung dengan proses hukum yang ia ceritakan.
Pernyataan itu disampaikan dalam konteks pembahasan evaluasi kabinet. Prabowo sebelumnya membuka peluang melakukan reshuffle menjelang dua tahun pemerintahannya, dengan alasan evaluasi kinerja dan kebutuhan menempatkan pejabat sesuai kompetensi. (*)
