JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan yang memunculkan isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok BBM. Menurut dia, terdapat sejumlah faktor lain yang ikut memicu antrean di SPBU.
Bahlil memastikan stok BBM nasional masih berada dalam batas minimal yang ditetapkan pemerintah. Cadangan nasional saat ini berada pada kisaran 18 hingga 20 hari.
“BBM itu kan secara cadangan stok nasional kita kan dalam batas minimal nasional, 18-20 hari,” ungkap Bahlil saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Ada Peralihan Konsumen ke BBM Subsidi
Bahlil meminta kondisi antrean BBM di Sulawesi Selatan dilihat secara menyeluruh. Ia menyebut sejumlah faktor terjadi secara bersamaan sehingga memengaruhi situasi di lapangan.
Salah satu faktor yang disoroti yakni adanya dugaan shifting atau peralihan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Selain itu, pemerintah juga mencermati aktivitas sejumlah pihak yang diduga sengaja mengantre di SPBU untuk mendapatkan BBM dalam jumlah tertentu di luar kebutuhan normal.
Bahlil bahkan mengungkap adanya temuan terkait dugaan modifikasi tangki kendaraan. Modifikasi tersebut memungkinkan kendaraan menampung BBM subsidi dalam jumlah besar dan berpotensi menyebabkan penyalahgunaan.
Pemerintah Soroti Antrean dengan Motif Tertentu
Menurut Bahlil, aktivitas antre di SPBU tidak seluruhnya berkaitan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat secara normal. Pemerintah menemukan indikasi adanya pihak tertentu yang memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan lain.
“Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak, kan teman-teman sudah punya data. Antre di pompa bensin hanya untuk, ya ada maksud lain lah kira-kira begitu,” pungkasnya.
Kementerian ESDM kini menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi antrean BBM di Sulawesi Selatan, termasuk pola konsumsi, peralihan pengguna BBM nonsubsidi, serta potensi penyalahgunaan BBM subsidi.
