MAKASSAR – Pelayanan mutasi keluar kendaraan di UPTD Samsat Makassar I, Sulawesi Selatan, menjadi sorotan setelah muncul dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan fiskal kendaraan. Sejumlah wajib pajak dan anggota Asosiasi Mitra Jasa Sakti (AMJAS) disebut mengeluhkan lambatnya pelayanan setelah ruang pengurusan fiskal dipindahkan dari lantai satu ke lantai tiga.
Keluhan tersebut disampaikan seorang sumber kepada media pada Rabu (10/1/2024). Selain menyoroti lokasi pelayanan yang dinilai tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), sumber itu juga mengungkap dugaan pungutan dalam pengurusan dokumen fiskal kendaraan.
Sumber tersebut menyebut tarif yang diduga diminta berkisar Rp 50 ribu untuk sepeda motor dan Rp 100 ribu untuk mobil. Namun, informasi mengenai pungutan itu masih berupa keterangan sumber dan memerlukan verifikasi melalui dokumen pembayaran, keterangan wajib pajak, serta pemeriksaan dari instansi berwenang.
Dalam keterangannya, sumber juga mempertanyakan perubahan pembagian tugas dalam proses verifikasi berkas fiskal. Ia menyebut kewenangan yang sebelumnya dijalankan oleh kepala seksi pelayanan diduga dialihkan kepada kepala bidang data setelah M. Aras Akbar menjabat sebagai Kepala UPTD Samsat Makassar I.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar perubahan kewenangan, mekanisme pengawasan, serta kepastian prosedur pelayanan bagi wajib pajak. Hingga berita ini disusun, Kepala Bapenda Sulawesi Selatan, Dr. Reza FS, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disebut telah disampaikan sejak sehari sebelumnya.
Pemindahan Loket Fiskal Dikeluhkan Wajib Pajak
Keluhan pertama yang disampaikan sumber berkaitan dengan pemindahan ruang pelayanan fiskal kendaraan. Menurut sumber tersebut, pelayanan yang sebelumnya berada di lantai satu dipindahkan ke lantai tiga sehingga dinilai memperlambat proses pengurusan mutasi keluar kendaraan.
Ia menyebut perubahan lokasi itu menimbulkan keberatan dari wajib pajak maupun anggota AMJAS yang berkepentingan mengurus dokumen kendaraan. Mereka menilai lokasi pelayanan perlu mempertimbangkan kemudahan akses, alur administrasi, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengurusan berkas.
“Aslm wr WB
Berhubung dengan lambatnya pelayanan mutasi keluar dalam hal ini pelayanan fiskal yang di nilai lambat akibat ruang pelayana tsb berada di lantai 3 yang TDK sesuai SOP.
Wajip pajak dan amjas (asosiasi mitra jasa sakti) mengeluh dgn di pindahkannya pelayanan fiskal dari lantai 1 pindah kelantai 3, “ungkap salah seorang Sumber kepada Journalist Independent.Com
Keterangan tersebut menggambarkan adanya keluhan terhadap tata letak pelayanan di Samsat Makassar I. Meski demikian, klaim bahwa pemindahan loket bertentangan dengan SOP perlu diperiksa berdasarkan dokumen prosedur resmi yang berlaku di instansi tersebut.
Pemindahan ruang pelayanan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran. Pemeriksaan perlu memastikan apakah perubahan itu memiliki dasar administratif, bagaimana alur pelayanan setelah pemindahan, serta apakah fasilitas yang tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat.
Jika perubahan lokasi menyebabkan waktu tunggu lebih panjang atau menyulitkan kelompok tertentu, pengelola layanan perlu mengevaluasi tata letak dan alur pengurusan. Pelayanan publik idealnya memberikan informasi yang jelas mengenai lokasi loket, persyaratan dokumen, tahapan proses, dan waktu penyelesaian.
Pembagian Tugas Verifikasi Fiskal Dipertanyakan
Selain persoalan lokasi, sumber tersebut mempertanyakan pembagian tugas dalam proses penerbitan fiskal kendaraan. Ia menyebut verifikasi berkas yang sebelumnya dilakukan oleh kepala seksi pelayanan diduga dialihkan kepada kepala bidang data setelah Aras menjabat sebagai kepala UPTD.
Sumber itu juga menuding adanya target setoran pada setiap berkas yang diproses. Namun, ia belum menyertakan dokumen atau bukti transaksi yang dapat memastikan dugaan tersebut.
“”Fiskal kendaraan dulu itu dipegang sama Kasi Pelayanan, tapi sejak Pak Aras Masuk, dialihkan kebijakan itu ke Kabid Data dan ada target setoran setiap berkasnya, “tambah Sumber.
Pernyataan itu memunculkan dua persoalan yang perlu ditelusuri secara terpisah. Pertama, apakah perubahan pembagian tugas verifikasi fiskal memiliki dasar penugasan yang sah. Kedua, apakah benar terdapat permintaan setoran yang tidak memiliki dasar resmi dalam setiap pengurusan berkas.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemeriksaan dapat dilakukan melalui struktur organisasi, uraian tugas masing-masing pejabat, surat penugasan, serta prosedur penerbitan dokumen fiskal yang berlaku. Informasi dari petugas pelayanan dan wajib pajak yang pernah mengurus dokumen juga dapat membantu menguji keterangan sumber.
Klaim mengenai dugaan kontrol oleh kepala UPTD pun harus diverifikasi secara independen. Tanpa bukti pendukung, belum dapat disimpulkan bahwa Aras mengendalikan atau mengetahui adanya pungutan yang disebutkan sumber.
Sumber Sebut Tarif Motor Rp 50 Ribu dan Mobil Rp 100 Ribu
Bagian lain dari laporan tersebut menyangkut dugaan pungutan dalam pelayanan fiskal kendaraan. Sumber menyebut nominal yang berbeda berdasarkan jenis kendaraan, yakni Rp 50 ribu untuk sepeda motor dan Rp 100 ribu untuk mobil.
“Pungli dijajaran Dispenda Samsat MKS 1 di pelayanan fiskal Kisaran pungli Motor 50.000 Mobil 100.000,” lanjut Sumber.
Keterangan itu menjadi dasar munculnya dugaan pungli dalam pengurusan fiskal di Samsat Makassar I. Akan tetapi, sumber belum memberikan rincian mengenai tanggal transaksi, identitas pihak yang diduga meminta pembayaran, jumlah wajib pajak yang mengalami kejadian serupa, maupun bukti pembayaran yang dapat diperiksa.
Perbedaan antara biaya resmi dan pungutan yang tidak memiliki dasar harus diperjelas melalui dokumen tarif yang berlaku. Wajib pajak perlu mengetahui komponen biaya yang sah, saluran pembayaran resmi, serta bukti transaksi yang seharusnya diterima setelah menyelesaikan pengurusan administrasi.
Apabila terdapat permintaan uang di luar ketentuan, masyarakat dapat menyimpan bukti pembayaran atau komunikasi yang relevan dan menyampaikan laporan melalui saluran pengaduan resmi. Penanganan laporan perlu dilakukan dengan memeriksa bukti dan meminta keterangan pihak-pihak terkait.
Dalam pemberitaan ini, nominal yang disebutkan masih merupakan klaim sumber. Karena itu, angka tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai tarif resmi maupun sebagai pungutan yang telah terbukti terjadi dalam setiap pelayanan fiskal.
Bapenda Sulsel Diminta Memberikan Penjelasan
Dugaan tersebut menempatkan Bapenda Sulsel sebagai salah satu pihak yang perlu memberikan penjelasan mengenai tata kelola pelayanan di UPTD Samsat Makassar I. Konfirmasi diperlukan untuk mengetahui apakah instansi telah menerima keluhan serupa, melakukan evaluasi terhadap pemindahan ruang pelayanan, atau memeriksa dugaan perubahan kewenangan verifikasi fiskal.
Kepala Bapenda Sulsel, Dr. Reza FS, disebut telah dimintai tanggapan sejak sehari sebelum berita ini diturunkan. Namun, belum ada jawaban yang diterima berdasarkan informasi dalam bahan pemberitaan.
Penjelasan dari Bapenda penting untuk memastikan prosedur pengurusan fiskal, pembagian tugas antarpejabat, serta ketentuan pembayaran yang berlaku. Jika terdapat perubahan kebijakan, instansi dapat menjelaskan dasar administratif dan tujuan perubahan tersebut kepada masyarakat.
Kepala UPTD Samsat Makassar I, M. Aras Akbar, juga perlu diberikan kesempatan untuk menanggapi dugaan pungutan, klaim mengenai target setoran, serta perubahan pembagian tugas yang disebut sumber. Klarifikasi tersebut penting agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada satu pihak.
Pemeriksaan yang transparan dapat membantu membedakan persoalan teknis pelayanan dari dugaan pelanggaran yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Jika ditemukan bukti adanya pungutan tanpa dasar resmi, instansi berwenang dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan.
Hingga berita ini diturunkan, dugaan pungli dalam pelayanan fiskal Samsat Makassar I belum dapat dinyatakan terbukti berdasarkan informasi yang tersedia. Jawaban dari Bapenda Sulsel dan klarifikasi dari pihak UPTD masih diperlukan untuk memperjelas persoalan serta memberikan kepastian kepada wajib pajak.
