JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara membatalkan perombakan pejabat yang berlangsung pada era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Bimo menilai sejumlah nama masuk dalam daftar perombakan tanpa mengikuti proses assessment dan talent management.
Perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan berlangsung pada Kamis, 10 September 2026. Kebijakan itu menyasar sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak.
Bimo mengungkapkan hal tersebut seusai menghadiri International Tax Conference di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu, 16 September 2026.
“Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” ujar Bimo.
Bimo Soroti Nama yang Tidak Ikut Assessment
Menurut Bimo, perombakan pejabat seharusnya mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia menyebut proses tersebut mencakup assessment, ujian, dan talent management.
Bimo kemudian mengaku telah meminta penundaan atau pembatalan perombakan bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama. Keduanya menilai masuknya nama yang tidak mengikuti proses dapat memengaruhi semangat pejabat lain yang telah menjalani tahapan seleksi.
“Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” kata Bimo.
Ia memastikan pejabat yang tidak memenuhi persyaratan akan keluar dari daftar perombakan. Kementerian Keuangan juga akan mengembalikan mereka ke posisi semula.
“Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap,” ujar Bimo.
Menkeu Suahasil Akan Meninjau Keputusan
Bimo membenarkan bahwa permintaan pembatalan itu berkaitan dengan sikap Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang ingin meninjau keputusan perombakan lebih dahulu.
Menurut Bimo, Suahasil telah menyampaikan komitmen untuk menjalankan proses talent management dan reformasi birokrasi secara baik.
“Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” tutur Bimo.
Sebelumnya, Suahasil mengatakan akan memeriksa Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar perombakan pejabat pada era Purbaya Yudhi Sadewa.
“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” ujar Suahasil seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 14 September 2026.
Hingga Rabu, 16 September 2026, Bimo menyatakan pejabat yang tidak memenuhi proses dan persyaratan akan kembali ke posisi awal. Sementara itu, pejabat lain tetap mengikuti keputusan perombakan. (*)
