JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan capaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga September 2026. Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Tito menyampaikan realisasi anggaran, pemulihan pascabencana, layanan administrasi kependudukan, hingga usulan tambahan anggaran untuk 2027.
Tito menyampaikan laporan tersebut dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Mitra Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
Hingga 14 September 2026, Kemendagri mencatat realisasi anggaran Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari total pagu Rp6,86 triliun. Anggaran tersebut mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat di daerah.
Layanan Administrasi Kependudukan Jangkau Korban Bencana
Salah satu capaian yang disampaikan Tito berkaitan dengan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana. Kemendagri mengerahkan layanan jemput bola untuk membantu warga yang kehilangan dokumen kependudukan.
“Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan,” kata Tito.
Layanan tersebut mencakup masyarakat terdampak bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah memberikan dokumen pengganti untuk membantu warga mengakses layanan administrasi dan kebutuhan kependudukan.
Kemendagri Kawal Pemulihan Pascabencana Sumatera
Tito juga melaporkan perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, ia bersama jajaran terus melakukan koordinasi dan evaluasi.
Peninjauan lapangan menjadi bagian dari upaya memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana hingga 2028. Pemerintah memantau pelaksanaan pemulihan agar berbagai kebutuhan masyarakat terdampak dapat tertangani.
Inflasi dan Program Prioritas Nasional
Kemendagri turut menjalankan pengendalian inflasi dan pemantauan pertumbuhan ekonomi secara rutin. Hingga Agustus 2026, inflasi tercatat berada dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Selain itu, Kemendagri mendukung sejumlah program prioritas Presiden di daerah. Program tersebut meliputi Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Usulan Anggaran Kemendagri 2027
Dalam rapat tersebut, Tito menyampaikan arah kebijakan Kemendagri pada 2027. Fokus kebijakan mencakup pengawalan program prioritas nasional, penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa.
Kemendagri memiliki pagu indikatif 2027 sebesar Rp5,64 triliun. Kementerian mengusulkan tambahan anggaran Rp5,28 triliun untuk mendukung pelaksanaan berbagai tugas strategis. Dengan usulan tersebut, total kebutuhan anggaran Kemendagri pada 2027 mencapai Rp10,93 triliun.
BNPP Laporkan Realisasi Anggaran Perbatasan
Sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito juga melaporkan realisasi anggaran lembaga tersebut hingga 14 September 2026. Realisasi mencapai Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu Rp384,1 miliar.
Anggaran BNPP mendukung pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan, percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penanganan pascabencana, serta pengelolaan dan penegasan batas wilayah negara.
Paparan tersebut menjadi bagian dari pembahasan penyesuaian anggaran kementerian dan lembaga mitra Komisi II DPR RI. Pemerintah menyampaikan capaian pelaksanaan program sekaligus kebutuhan anggaran untuk mendukung tugas Kemendagri dan BNPP pada 2027. (*)
