JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta penundaan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Permintaan itu muncul setelah ia menemukan sejumlah nama yang masuk daftar rotasi, tetapi belum mengikuti prosedur talent management DJP.
Bimo menyampaikan hal tersebut usai menghadiri International Tax Conference di Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026). Ia mengatakan, rotasi pejabat merupakan usulan internal DJP. Namun, prosesnya perlu mengikuti prosedur seleksi yang berlaku.
“Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” kata Bimo.
Sejumlah Nama Dikembalikan ke Posisi Semula
Bimo menjelaskan, indikasi adanya pejabat yang melompati proses seleksi menjadi alasan dirinya meminta penundaan atau pembatalan perombakan. Ia menilai kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan pegawai lain yang telah mengikuti proses assessment.
“Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management,” tegasnya.
Sambil menunggu keputusan lebih lanjut, Bimo mengatakan DJP akan membatalkan nama-nama yang tidak memenuhi syarat dari daftar perombakan. Pejabat yang bersangkutan akan kembali ke posisi semula.
“Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap,” ujar Bimo saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai posisi pejabat tersebut.
Suahasil Akan Menindaklanjuti Keputusan Perombakan
Bimo juga membenarkan bahwa permintaan penundaan itu berkaitan dengan sikap Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang ingin meninjau kembali dasar hukum perombakan pejabat era Purbaya Yudhi Sadewa.
“Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya,” terang Bimo.
Sebelumnya, Suahasil mengatakan pihaknya akan meninjau Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi landasan perombakan pejabat sebelum menentukan tindak lanjut.
“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” kata Suahasil usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Perombakan Ratusan Pejabat
Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan ratusan pejabat di lingkungan Kemenkeu pada Kamis (10/9/2026), saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Perombakan tersebut mencakup mayoritas pejabat di Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak.
Jabatan yang terdampak meliputi Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Fungsional, serta pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.
Hingga kini, Bimo menyatakan nama-nama yang tidak memenuhi prosedur talent management akan dikeluarkan dari daftar perombakan. Sementara itu, keputusan lebih lanjut mengenai keseluruhan perombakan masih menunggu tindak lanjut Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (*)
