JAKARTA — Ribuan dapur yang selama ini menjadi bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus berhenti beroperasi. Badan Gizi Nasional (BGN) menutup 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Keputusan itu diambil setelah BGN melakukan penyisiran dan pencocokan data terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang menjalankan program MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dapur yang melayani makanan bagi penerima manfaat memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, berdasarkan data per 7 September 2026 pukul 17.00 WIB, masih terdapat 1.999 dapur SPPG yang belum melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing.
“Maka pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG yang tersebar di tiga wilayah kami nyatakan saya tutup,” kata Sudaryono melalui akun Instagram pribadinya, @sudaru_sudaryono, Senin (7/9/2026).
Sudaryono menegaskan, persoalan 1.999 dapur tersebut bukan karena permohonan SLHS mereka ditolak atau persyaratannya belum lengkap. Dapur-dapur tersebut bahkan belum mendaftarkan diri untuk mendapatkan sertifikat tersebut.
“Jadi dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar kemudian syaratnya tidak dipenuhi, tetapi ini tidak melakukan pendaftaran,” jelasnya.
SLHS sendiri menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh dapur yang menyelenggarakan program MBG. Karena itu, BGN bersama Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap data SPPG untuk mengetahui dapur mana saja yang telah memenuhi ketentuan dan mana yang belum.
Dari 27.485 dapur SPPG yang sebelumnya terdata, BGN telah melakukan penyisiran dan menetapkan sementara sebanyak 27.022 dapur. Dalam proses tersebut, ditemukan 1.999 dapur yang belum mendaftarkan SLHS.
Keputusan penutupan, menurut Sudaryono, tidak diambil secara tiba-tiba. BGN terlebih dahulu melakukan pengecekan silang terhadap data, memberikan waktu, serta meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pengelola dapur yang belum melakukan pendaftaran.
“Dan tidak melakukan pendaftaran ini telah kami cross check, telah kami tunggu, telah kami konfirmasi, telah kami tanya dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang,” ujarnya.
Penutupan tersebut menjadi bagian dari upaya BGN memastikan seluruh dapur SPPG yang menjalankan program MBG memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi higiene dan sanitasi menjadi salah satu instrumen untuk memastikan proses pengolahan makanan berlangsung sesuai ketentuan.
Dengan keputusan itu, 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan SLHS tidak lagi diperbolehkan menjalankan layanan MBG hingga persoalan persyaratan tersebut dipenuhi.
BGN masih melanjutkan proses penyisiran dan pencocokan data terhadap dapur SPPG lainnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan data operasional di lapangan sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan program MBG. (*)
