Hai pembaca setia! Temukan solusi media online Anda di 
SULSEL, — Sungguh sangat disayangkan aksi Ka. UPTD Samsat Makassar I. M. Aras, yang melakukan pemblokiran akses informasi publik setelah dikritik terkait penyalahgunaan wewenang fungsi oleh bawahannya. Kepala Bapenda Sulsel. Dr. Reza Faisal Saleh, ditantang untuk segera mencopot M. Aras, karena dinilai tidak layak menempati kursi pelayanan publik.
“Saya komunikasikan ulang de, “kata Dr. Reza FS, 02 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wita.
Hasil penelusuran dilapangan terkait M. Aras, beberapa narasumber yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa seharusnya sebagai Public Service, Aras kiranya mampu membuka akses informasi seluas-luasnya. Mampu berdiri sebagai leader di UPTD Samsat Makassar I, memegang teguh Public Realitionship, Public Communication sebagai pelayan masyarakat terlebih bagi Pilar ke Empat Demokrasi yakni Jurnalis.
“Kiranya sebagai leader di UPTD bapak itu mampu memegang teguh bahwa dirinya mampu menjaga Public realitionship, Public communication sebagai pelayan masyarakat jangan anti kritik. Karena yang dibutuhkan di UPTD Samsat Makassar I itu leader bukan bos, terlebih ke media, “ungkap salah seorang sumber kepada Journalist Independent. Com
Adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan fungsi dimana Samsat Keliling milik UPTD Samsat Makassar I yang seharusnya hanya melayani pembayaran pajak tahunan malah mengambil kesempatan untuk menerima pergantian plat. Dengan memanfaatkan tukang parkir sebagai petugas chek fisik dimana notabene tukang parkir itu tidak memilik kompetensi untuk hal tersebut.
“Tukang parkir yang gesek nomor rangka sama mesin, “ungkap F salah seorang warga.
Kesalahan tersebut dinilai fatal dikarenakan telah melanggar UU 22 tahun 2009, dimana kewenangan penuh untuk registrasi dan identifikasi forensik kendaraan adalah pihak Kepolisian dalam hal ini Direktorat Lalulintas Polda Sulsel.
Untuk itu Kepala Bapenda Sulsel Dr. Reza Faisal Saleh, ditantang untuk segera mengambil tindakan tegas dan mencopot Ka. UPTD Samsat Makassar I dikarenakan M. Aras dinilai tidak layak menempati jabatan Pelayan publik.
“Harus segera diganti karena dapat mempengaruhi sistem Didalam, di Samsat itu ada Jasa Raharja, Bapenda Dan Kepolisian, “tutup Sumber.
