Journalist Independent, MAKASSAR — Dua tahun perjalanan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi momen bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar untuk mempertanyakan penyelesaian sejumlah persoalan nasional.
Melalui demonstrasi di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, Selasa, 20 Oktober 2026, Aliansi Unismuh Satu menyampaikan enam tuntutan yang mencakup pendidikan, lingkungan, demokrasi, hingga keamanan masyarakat.
Mahasiswa menilai berbagai persoalan tersebut membutuhkan penanganan serius, bukan sekadar pernyataan atau janji politik.
Mereka meminta pemerintah dan pihak terkait menghadirkan langkah nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat keadilan sosial.
Aksi berlangsung bertepatan dengan peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Momentum ini dimanfaatkan mahasiswa untuk menyampaikan evaluasi terhadap sejumlah persoalan yang mereka anggap belum memperoleh perhatian memadai.
Jenderal lapangan Aliansi Unismuh Satu, Agung Gemilar, mengatakan demonstrasi tersebut mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap kondisi nasional. Menurut dia, kalangan kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kritik ketika melihat persoalan publik yang membutuhkan penyelesaian.
“Ada enam isu yang kami soroti, mulai dari pemerataan akses pendidikan, pengusutan dalang karhutla, krisis orientasi partai politik, supremasi sipil dan reformasi TNI, penghentian deforestasi, hingga tingginya angka kriminalitas,” kata Agung.
Enam persoalan itu menjadi landasan gerakan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Mereka berharap tuntutan tersebut mendapat perhatian dan menghasilkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerataan Pendidikan Menjadi Tuntutan Pertama
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menempatkan pemerataan akses pendidikan sebagai salah satu persoalan utama. Mereka mendesak pemerintah memastikan kesempatan memperoleh pendidikan tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga menjangkau warga yang menghadapi keterbatasan.
Mahasiswa memandang akses pendidikan sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan memperluas kesempatan hidup masyarakat. Karena itu, kebijakan pendidikan perlu menjawab kesenjangan akses serta memastikan setiap warga memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan.
Tuntutan kedua menyasar penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Aliansi Unismuh Satu meminta aparat mengusut pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
Bagi mahasiswa, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api ketika kebakaran terjadi. Aparat juga perlu menelusuri penyebab kebakaran dan mengungkap pihak yang terbukti terlibat sesuai proses hukum.
Pengusutan tersebut, menurut arah tuntutan mereka, menjadi bagian penting untuk mendorong pertanggungjawaban sekaligus mencegah kejadian serupa berulang. Mahasiswa ingin persoalan lingkungan ditangani secara menyeluruh, termasuk melalui penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti.
Soroti Partai Politik, Supremasi Sipil, dan Reformasi TNI
Mahasiswa juga menyoroti apa yang mereka sebut sebagai krisis orientasi partai politik. Isu ini mencerminkan perhatian mereka terhadap arah kehidupan politik nasional dan peran partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Aliansi Unismuh Satu memasukkan persoalan tersebut ke dalam tuntutan agar partai politik tidak kehilangan orientasi dalam menjalankan fungsi demokrasi. Mereka menghendaki kehidupan politik yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Selain itu, massa mendesak penguatan supremasi sipil dan reformasi TNI. Tuntutan tersebut menempatkan hubungan antara otoritas sipil dan militer sebagai bagian dari agenda demokrasi yang perlu mendapat perhatian.
Mahasiswa meminta pemerintah dan pihak terkait memastikan prinsip supremasi sipil berjalan seiring dengan reformasi kelembagaan. Namun, tuntutan yang disampaikan dalam aksi itu merupakan sikap politik Aliansi Unismuh Satu dan tidak dengan sendirinya menggambarkan pandangan seluruh mahasiswa atau masyarakat.
Pada sektor lingkungan, demonstran kembali menegaskan tuntutan penghentian deforestasi dan pengalihan fungsi lahan yang merusak. Mereka memasukkan perlindungan hutan sebagai salah satu agenda penting karena perubahan tutupan lahan dapat menimbulkan konsekuensi ekologis dan memengaruhi kehidupan masyarakat.
Tuntutan keenam berkaitan dengan tingginya angka kriminalitas. Mahasiswa meminta langkah konkret untuk menjawab persoalan keamanan yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Mereka menginginkan penanganan yang mampu melindungi masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum.
Mahasiswa Minta Pemerintah Hadirkan Solusi Nyata
Agung menegaskan bahwa mahasiswa tidak ingin hanya menjadi penonton ketika berbagai persoalan publik berlangsung.
Ia meminta pemerintah dan pihak terkait menindaklanjuti aspirasi yang mereka sampaikan dengan kebijakan serta tindakan yang terukur.
“Kami hadir untuk menyampaikan bahwa mahasiswa tidak boleh diam melihat berbagai persoalan tersebut. Kami mendesak pemerintah dan pihak terkait agar tidak hanya memberikan janji, tetapi juga menghadirkan langkah konkret dan solusi yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat, komunitas kampus, dan berbagai elemen sipil untuk terlibat dalam upaya memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan.
Menurut Agung, persoalan nasional membutuhkan perhatian bersama agar penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada satu kelompok.
Aliansi Unismuh Satu menyatakan akan terus mengawal enam isu tersebut setelah demonstrasi berakhir. Agung menegaskan bahwa aksi pada 20 Oktober bukan menjadi akhir dari gerakan mereka.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai ada keseriusan dalam penyelesaiannya. Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Demonstrasi Dua Tahun Prabowo-Gibran Juga Berlangsung di Jakarta
Pada hari yang sama, peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran juga diwarnai rencana demonstrasi di Jakarta. Sebanyak 26 titik unjuk rasa menjadi perhatian aparat keamanan.
Polda Metro Jaya bersama TNI mengerahkan 9.505 personel gabungan untuk mengantisipasi kegiatan tersebut. Pengerahan aparat bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan.
Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak warga negara yang perlu dihormati dan difasilitasi. Aparat, menurut penjelasan tersebut, bertugas menjaga keamanan agar peserta demonstrasi dan masyarakat lain dapat beraktivitas dengan aman.
Semua pihak diharapkan menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai. Peserta aksi perlu menghormati hak masyarakat yang bekerja, belajar, dan menjalankan usaha, sedangkan aparat perlu menjalankan tugas secara profesional serta menghormati hak asasi manusia.
Demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi karena memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.
Namun, kebebasan berekspresi perlu berjalan bersama tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain.
Bagi Aliansi Unismuh Satu, ukuran keberhasilan gerakan tidak berhenti pada ramainya massa atau kerasnya suara tuntutan.
Mereka menekankan pentingnya keseriusan pemerintah dalam menanggapi enam persoalan yang diangkat.
Tindak lanjut yang jelas akan menjadi penentu apakah aspirasi mahasiswa pada peringatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mendorong perubahan nyata bagi masyarakat. (*)
