JAKARTA — TNI berencana menambah lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru sebagai bagian dari penguatan komando kewilayahan. Rencana tersebut akan diumumkan pada puncak peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas mengatakan pembentukan lima Kodam baru berkaitan dengan strategi pertahanan wilayah, termasuk konsep perlawanan rakyat semesta ketika menghadapi kondisi darurat atau ancaman musuh.
“Rencananya demikian, yang akan dibentuk Kodam baru nanti akan disampaikan lebih lanjut akan disampaikan,” kata Nas saat menghadiri TNI Fair di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9/2026).
Lima Wilayah Jadi Lokasi Kodam Baru
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan pembentukan Kodam berkaitan dengan tugas utama satuan tersebut sebagai komando kewilayahan.
Menurut Maruli, setiap Kodam memiliki tugas utama di bidang teritorial. Namun, penugasan setiap Kodam dapat menyesuaikan kondisi wilayah masing-masing.
“Jadi untuk yang Kodam, semua Kodam itu tugas utamanya adalah teritorial. Penugasannya berbeda,” ujar Maruli.
Maruli menyebut lima wilayah yang direncanakan menjadi lokasi Kodam baru. Wilayah tersebut yakni Papua Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Maluku Utara, dan Kepulauan Riau.
“Jadi di Papua satu, di Papua Tengah. Iya, nanti ada, ada 5 yang baru di Flores, Yogya, Malut, dengan satu lagi NTT, Kepulauan Riau,” katanya.
Kodam Punya Peran Saat Kondisi Darurat
Maruli mengatakan Kodam tidak hanya menjalankan fungsi teritorial dalam kondisi normal. Saat wilayah menghadapi kondisi darurat, Kodam dapat menjalankan fungsi pertahanan sebagai komando kewilayahan.
“Nah, tapi dengan kondisi darurat, Kodam inilah nanti yang memimpin untuk perlawanan terhadap musuh. Itu dibilangnya perlawanan rakyat semesta, nanti di bawah Kodam nantinya gitu,” ujarnya.
Konsep tersebut menempatkan Kodam sebagai bagian dari struktur komando dalam menghadapi ancaman di wilayahnya. Sementara itu, satuan tugas memiliki penugasan yang lebih spesifik sesuai kebutuhan operasi.
Maruli mencontohkan penanganan kelompok bersenjata di Papua. Menurut dia, operasi terhadap OPM dilakukan oleh satgas dengan pendampingan Kodam.
“Jadi kalau untuk OPM ini hanya satgas yang mengurus, tapi di bawah pendampingan Kodam,” kata Maruli.
Penguatan Teritorial Setelah Wilayah Aman
Maruli juga menjelaskan keberadaan Kodam berkaitan dengan penguatan kegiatan teritorial setelah suatu wilayah berada dalam kondisi aman dan dapat dikendalikan.
Menurut dia, Kodam dapat menjalankan kegiatan teritorial serta memberikan perbantuan kepada masyarakat di wilayah yang sebelumnya kurang mendapat perhatian ketika kondisi keamanan sudah memungkinkan.
“Jadi untuk perbantuan masyarakatnya, mungkin ada satu daerah yang dulu kurang diperhatikan, sekarang sudah kondisinya bisa dikuasai aman, barulah Kodam nanti masuk ke situ untuk kegiatan teritorial,” ujar Maruli.
Rencana penambahan lima Kodam tersebut masih menunggu pengumuman resmi TNI. Kapuspen TNI menyebut informasi mengenai Kodam baru akan disampaikan lebih lanjut pada puncak peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026.
