JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembangunan ribuan kapal nelayan mulai 2027 untuk memperkuat armada perikanan nasional dan mengoptimalkan kekayaan laut Indonesia. Program tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk meningkatkan kemampuan nelayan sekaligus memperkuat pengelolaan sumber daya kelautan bagi kepentingan nasional.
Prabowo menyampaikan rencana itu saat menghadiri Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026). Dalam pidatonya, ia menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap nelayan karena wilayah laut mendominasi bentang geografis Indonesia.
“Selama 81 tahun Indonesia Merdeka, kita sekarang akan mengurus nelayan-nelayan Indonesia. Tanah air kita, yang laut adalah tiga perempat daripada negara kita,” ujar Prabowo dalam pidatonya pada Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026).
Presiden kemudian menyampaikan rencana pemerintah menambah armada melalui pembangunan kapal dalam jumlah besar. Ia menyebut program tersebut mulai berjalan pada tahun depan, meski belum merinci jumlah pasti kapal, spesifikasi, lokasi pembangunan, maupun mekanisme penyalurannya kepada nelayan.
“Mulai tahun depan kita bangun ribuan kapal-kapal nelayan untuk nelayan-nelayan kita,” kata Prabowo.
Pernyataan itu menempatkan pembangunan kapal sebagai salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat sektor perikanan tangkap. Namun, rincian pelaksanaan program masih perlu ditunggu, termasuk anggaran, kapasitas kapal, sasaran penerima, dan jadwal produksi.
Prabowo Soroti Aktivitas Kapal Asing
Selain mengumumkan rencana pembangunan kapal nelayan, Prabowo menyoroti keberadaan kapal asing yang menurutnya beraktivitas di perairan Indonesia. Ia menilai aktivitas tersebut berkaitan dengan pengambilan kekayaan laut nasional yang harus mendapat perhatian pemerintah.
“Puluhan ribu kapal-kapal asing tiap malam berada di laut Indonesia. Puluhan ribu kekayaan laut kita diambil tanpa ada langkah-langkah. Sekarang kita bekerja,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penjelasan Prabowo mengenai pentingnya memperkuat kemampuan nasional dalam mengelola wilayah perairan. Meski demikian, angka puluhan ribu kapal asing yang ia sebut belum disertai rincian mengenai wilayah, periode pengamatan, ataupun data penindakan yang dapat digunakan untuk mengukur skala aktivitas tersebut.
Karena itu, klaim tersebut perlu dibaca sebagai pernyataan Presiden dalam pidatonya, bukan sebagai angka statistik yang telah dijabarkan melalui data terperinci dalam kesempatan tersebut. Informasi mengenai aktivitas kapal asing dan dugaan pengambilan sumber daya laut memerlukan penjelasan lebih lanjut dari lembaga terkait.
Pengawasan perairan, penegakan hukum perikanan, serta pengelolaan izin kapal merupakan bagian penting dalam menjaga sumber daya laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri menyediakan layanan administrasi kapal perikanan, termasuk pengadaan, pendaftaran, dan pemeriksaan kelaikan kapal. Sistem tersebut mendukung penataan kegiatan perikanan serta pengawasan terhadap kapal yang beroperasi.
Jutaan Nelayan Menjadi Bagian dari Sektor Perikanan
Rencana pembangunan armada baru menyangkut sektor yang melibatkan jutaan orang. Data Portal Satu Data KKP mencatat jumlah nelayan perikanan tangkap di laut pada 2024 mencapai 2.819.994 orang. Angka itu meningkat dibandingkan catatan 2023 yang mencapai 2.773.538 orang. Data tersebut memperlihatkan besarnya jumlah tenaga kerja yang menggantungkan kegiatan ekonominya pada perikanan tangkap.
Besarnya jumlah nelayan membuat kebijakan penguatan armada memiliki arti penting bagi kegiatan produksi perikanan. Kapal menjadi sarana utama untuk menjangkau wilayah penangkapan, membawa hasil tangkapan, dan mendukung aktivitas nelayan di laut. Namun, manfaat program tidak hanya bergantung pada jumlah kapal yang dibangun.
Pemerintah juga perlu memastikan kapal sesuai dengan kebutuhan nelayan dan karakteristik wilayah penangkapan. Ukuran kapal, kapasitas mesin, alat tangkap, ketersediaan bahan bakar, serta fasilitas penyimpanan hasil laut dapat memengaruhi biaya operasional dan kemampuan nelayan menjalankan usaha.
Selain itu, penyaluran kapal perlu mempertimbangkan kelompok nelayan yang menjadi sasaran program. Kejelasan mekanisme kepemilikan atau penggunaan kapal, biaya perawatan, akses pembiayaan, dan pendampingan teknis akan menentukan apakah armada baru dapat digunakan secara berkelanjutan.
Hingga pernyataan Prabowo pada Sabtu tersebut, belum ada rincian yang disampaikan dalam pidatonya mengenai skema penyaluran maupun persyaratan penerima kapal. Pemerintah juga belum memerinci target produksi berdasarkan ukuran atau jenis kapal yang akan dibangun.
Pembangunan Kapal Menunggu Rincian Pelaksanaan
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan KKP memiliki layanan yang berkaitan dengan persetujuan pengadaan kapal, pendaftaran kapal perikanan, serta sertifikasi kelaikan kapal. Keberadaan layanan itu menunjukkan bahwa pembangunan armada perlu disertai pemenuhan administrasi dan persyaratan teknis agar kapal dapat beroperasi sesuai ketentuan.
Pembangunan ribuan kapal juga berpotensi melibatkan industri galangan kapal, penyedia mesin, pembuat alat tangkap, serta tenaga kerja pendukung. Besarnya dampak ekonomi tersebut akan bergantung pada desain program, kapasitas produksi dalam negeri, dan pola pengadaan yang nantinya ditetapkan pemerintah. Namun, belum ada keterangan terperinci dalam pidato tersebut mengenai nilai investasi ataupun target keterlibatan industri nasional.
Di sisi lain, penambahan armada harus berjalan seiring dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Penggunaan kapal perlu memperhatikan aturan penangkapan, wilayah pengelolaan perikanan, serta kelestarian sumber daya agar peningkatan kemampuan melaut tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap stok ikan.
Prabowo menempatkan pembangunan kapal nelayan dalam agenda yang lebih luas, yakni memperkuat kemandirian Indonesia dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat bagi masyarakat. Rencana tersebut juga berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan kemampuan nelayan dalam memanfaatkan potensi laut nasional.
Pemerintah kini perlu menerjemahkan pengumuman itu ke dalam rencana teknis yang terukur. Kepastian jumlah kapal, anggaran, jadwal pembangunan, spesifikasi, dan mekanisme penyaluran akan menjadi informasi penting untuk menilai kesiapan program yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Dengan jumlah nelayan perikanan tangkap laut yang mencapai sekitar 2,82 juta orang pada 2024, pelaksanaan program tersebut berpotensi menyentuh sektor ekonomi yang luas. Namun, dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan nelayan baru dapat dinilai setelah pemerintah menetapkan rincian program serta menunjukkan hasil pelaksanaannya.
