MAKASSAR — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dan melonjaknya harga elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer membuat persoalan pasokan energi di Sulawesi Selatan mendapat sorotan. DPRD Sulsel meminta kondisi tersebut segera ditangani, sementara Polda Sulsel mulai menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan hingga dugaan praktik mafia.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi mengatakan dugaan kelangkaan BBM bersubsidi dan elpiji 3 kilogram tidak boleh dibiarkan berlarut. Menurut dia, persoalan tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi.
“Ada dugaan kelangkaan BBM dan elpiji 3 kilogram, ini harus segera ditangani. Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan,” kata Andi Rachmatika Dewi di Makassar, Senin.
Politisi yang akrab disapa Cicu itu meminta pihak penyedia, dalam hal ini Pertamina, segera memastikan kembali kelancaran pasokan. Ia menilai gangguan ketersediaan BBM dan elpiji dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang bergantung pada energi bersubsidi.
Laporan yang diterima DPRD Sulsel menyebut antrean kendaraan terjadi di sejumlah SPBU. Kendaraan, termasuk truk, disebut mengantre untuk mendapatkan solar. Kondisi tersebut bahkan berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.
Di sisi lain, pasokan elpiji 3 kilogram juga menjadi perhatian. Kekurangan barang di tingkat pengecer disebut mendorong harga jual naik. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, pelaku usaha kecil menjadi salah satu kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya karena elpiji merupakan bagian dari kebutuhan operasional sehari-hari.
Cicu meminta persoalan itu ditangani melalui koordinasi lintas pihak. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Pertamina, agen, pangkalan, hingga aparat penegak hukum dinilai perlu duduk bersama untuk memastikan stok BBM dan elpiji bersubsidi tersedia sesuai kebutuhan masyarakat.
DPRD Sulsel, kata dia, juga akan terus mengawal persoalan tersebut. Pertemuan dengan pihak terkait rencananya diagendakan untuk meminta penjelasan mengenai penyebab gangguan pasokan sekaligus langkah konkret yang akan dilakukan.
“Paling penting sekarang adalah bagaimana pasokan kembali normal dan masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM serta elpiji yang sesuai harga yang ditetapkan,” ujarnya.
Sorotan terhadap distribusi energi itu juga mendapat perhatian dari kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dugaan penyalahgunaan BBM maupun elpiji.
Penyelidikan tersebut diarahkan untuk mengetahui penyebab munculnya persoalan pasokan sekaligus memastikan tidak ada praktik yang merugikan masyarakat. Polisi juga membuka kemungkinan menelusuri dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam penyalahgunaan atau penimbunan BBM dan elpiji.
“Tentu kami tidak akan tinggal diam. Dari Ditreskrimsus Polda Sulsel tetap melaksanakan penyelidikan. Apakah ada mafia, atau tidak ada mafia nanti kita sampaikan kembali,” kata Didik kepada wartawan.
Kepolisian menegaskan tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan pelanggaran. Koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina dan pengelola SPBU, dilakukan untuk merespons kondisi ketersediaan BBM dan elpiji di lapangan.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi sebelumnya menyatakan pasokan BBM di wilayahnya dalam kondisi aman. Pertamina mengingatkan pentingnya pengawasan bersama agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
Pemerintah dan aparat kini dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan dua hal berjalan bersamaan: pasokan tetap tersedia dan distribusi tepat sasaran. Bagi masyarakat, ukuran sederhananya adalah BBM dan elpiji kembali mudah diperoleh dengan harga sesuai ketentuan. (*)
