JAKARTA – Berapa sebenarnya biaya satu porsi Makan Bergizi Gratis (MBG)? Pertanyaan itu kembali muncul dalam rapat Komisi IX DPR bersama Badan Gizi Nasional (BGN) saat angka Rp15 ribu per porsi diminta dijelaskan secara transparan kepada publik.
Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago dalam rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran BGN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Irma menilai keterbukaan diperlukan agar masyarakat tidak menerima informasi yang berbeda mengenai nilai makanan dalam program MBG. Menurut dia, publik perlu mengetahui bukan hanya angka yang disebut sebagai biaya per porsi, tetapi juga bagaimana biaya tersebut digunakan.
Dalam rapat itu, BGN menjelaskan pagu anggaran 2027 mencapai Rp240,20 triliun. Sebesar Rp232,50 triliun dialokasikan untuk penyediaan menu makanan bagi 72.464.886 penerima manfaat.
“Saya minta kepada BGN untuk melaksanakan apa yang kami sampaikan hari ini, tolong apa yang saya sampaikan dilakukan agar tidak merugikan negara, rakyat, dan mampu mendorong pemerintah siapkan fiskal cukup bagi keberlangsungan makan bergizi gratis ini,” kata Irma.
Irma juga mengingatkan bahwa MBG tidak sekadar soal makanan yang membuat penerima manfaat kenyang. Kandungan gizi dan komposisi makanan, kata dia, harus ikut menjadi bagian dari informasi yang diketahui masyarakat.
“Makan bergizi itu bukan makan kenyang tapi makan bergizi, dan itu harus tersampaikan ke masyarakat bahwa harganya berapa, ya, harganya berapa,” ujar Irma.
Ia kemudian menyinggung munculnya informasi yang menyebut nilai Rp15 ribu per porsi, sementara makanan yang diterima penerima manfaat disebut hanya senilai Rp6 ribu.
“Karena sampai hari ini banyak sekali orang yang bilang harganya Rp15 ribu, tapi yang terdistribusi hanya senilai Rp6 ribu misalnya seperti itu,” katanya.
Karena itu, Irma meminta BGN memberikan penjelasan terbuka agar tidak terjadi kebingungan di tengah masyarakat.
“Ini kan harus tersampaikan ke publik, itu yang harus disampaikan BGN ke publik biar jangan terjadi confuse informasi di tengah-tengah masyarakat,” lanjutnya.
BGN Tegaskan Rp15 Ribu
Kepala BGN Sudaryono memastikan angka yang dialokasikan untuk MBG mencapai Rp15 ribu per porsi.
“Rp15.000, Rp15.000 per porsi,” kata Sudaryono usai rapat.
Namun, besaran anggaran tersebut tetap akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan target penerima manfaat. Sudaryono mengatakan BGN akan berupaya menggunakan anggaran seefisien mungkin, termasuk menghitung kembali kebutuhan untuk tahun depan.
Ia menyebut BGN akan membahas perhitungan tersebut secara internal dan kembali berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
“Ya kami untuk di bawah 200 triliun tahun depan, ya. Kalau memang dengan target yang kemudian disampaikan, itu kami berusaha untuk seefisien mungkin. Nanti kami coba bicara bahas lagi dengan Pak Menteri Keuangan dan juga kami bahas secara internal, kami hitung lagi. Intinya begini,” tutur Sudaryono.
Sudaryono menegaskan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran menjadi perhatian BGN karena dana yang dikelola merupakan uang negara yang berasal dari rakyat.
“Anggaran ini adalah uang rakyat. Anggaran ini adalah, adalah satu rupiah ini menjadi penting. Tidak bisa kita kemudian saya sebagai Kepala kemudian menggunakan ini seenaknya seolah-olah itu uang nenek saya, bukan,” ungkapnya.
Menurut dia, setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi program.
“Ini adalah uang rakyat yang setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan dan manfaatnya harus sebesar-besarnya,” kata Sudaryono.
Ia juga memastikan BGN tidak akan melakukan pengadaan yang dinilai tidak diperlukan dalam pelaksanaan program MBG.
“Jadi kami pastikan di bawah kepemimpinan kami itu tidak ada pengadaan yang mengada-ada,” pungkasnya.
Dengan penegasan tersebut, BGN menyatakan biaya MBG berada pada angka Rp15 ribu per porsi. Sementara DPR meminta rincian penggunaannya dibuka kepada publik agar masyarakat mengetahui secara jelas bagaimana anggaran program tersebut digunakan. (*)
