SULSEL – Dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam politik praktis kembali menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai penggunaan kendaraan dinas UPTD Samsat Pangkep. Kepala UPTD Samsat Pangkep, Andi Cudai, menjadi pihak yang disorot dalam pemberitaan tersebut, sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan, dr. Reza Faisal Saleh, menyatakan pihaknya menunggu hasil pemeriksaan Bawaslu.
Informasi itu mencuat pada 21 Oktober 2024, menyusul pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas untuk kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas politik. Namun, bahan yang tersedia belum memuat hasil pemeriksaan resmi yang memastikan adanya pelanggaran oleh Andi Cudai.
Saat dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, dr. Reza Faisal Saleh menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
”Kita tunggu hasil pemeriksaan Bawaslu dek, “kata dr. Reza Faisal Saleh, kepada Journalist Independent. Com.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut persoalan ini masih dikaitkan dengan hasil pemeriksaan lembaga pengawas pemilu. Hingga informasi dalam bahan sumber disusun, belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan yang dapat memastikan apakah penggunaan kendaraan dinas tersebut melanggar ketentuan.
Dugaan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik perlu ditangani secara hati-hati. Selain memastikan fakta penggunaan kendaraan, pemeriksaan juga perlu menilai tujuan kegiatan, konteks pemakaian, serta ketentuan yang berlaku bagi ASN dan pejabat pengelola aset pemerintah.
Andi Cudai Beri Respons atas Pemberitaan
Dalam rangka meminta klarifikasi, media mengirimkan pemberitaan terkait dugaan tersebut kepada Andi Cudai. Menurut keterangan dalam bahan sumber, Cudai merespons pesan itu dengan komentar bernada tertawa dan menyebut dirinya memiliki kegiatan lain.
”Hahahhaha, Ada giat ku dulu dih, iyye daaaah, “koment Cudai.
Respons tersebut kemudian menjadi bagian dari perbincangan mengenai cara pihak terkait menanggapi pemberitaan. Meski demikian, komentar singkat itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa Cudai mengakui ataupun membenarkan dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas.
Tangkapan layar komunikasi yang dicantumkan dalam pemberitaan awal menjadi dokumentasi percakapan antara media dan pihak yang dikonfirmasi. Namun, isi percakapan perlu dibaca sesuai konteks lengkap agar tidak menimbulkan penafsiran yang melampaui informasi yang tersedia.
Ketika kembali dimintai tanggapan, Cudai menyatakan komunikasi dengan media tersebut menurutnya sudah cukup. Ia juga menyampaikan kesediaan membantu apabila terdapat hal lain yang dapat dibantu.
”Komunikasi kita dan saya saya rasa sudah cukup. Jika ada hal2 lain yang bisa saya bantu, saya bantu sebisanya, “jawab Cudai.
Pernyataan itu menjadi tanggapan langsung Cudai yang tersedia dalam bahan sumber. Namun, belum terdapat penjelasan terperinci darinya mengenai tujuan penggunaan kendaraan dinas yang dipersoalkan, kegiatan yang dimaksud, ataupun bantahan spesifik terhadap dugaan keterlibatan politik praktis.
Karena itu, klarifikasi lebih lanjut diperlukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai peristiwa yang menjadi perhatian. Pemeriksaan juga perlu membedakan antara aktivitas kedinasan, kegiatan pribadi, dan kegiatan politik yang dilarang bagi ASN sesuai ketentuan.
Muncul Informasi soal Kehadiran di Kantor
Selain dugaan penggunaan kendaraan dinas, bahan sumber juga memuat keterangan seorang narasumber yang mempertanyakan kedisiplinan kehadiran Andi Cudai di kantor. Narasumber tersebut mengaku bahwa keterlambatan dapat diperiksa melalui catatan absensi atau sistem sidik jari.
”SeringQ telat ngantor itu, BisaQ chek absensinya atau finger printnya. Berat ini karena orangnya mantan PJ Gubernur, “ungkap salah seorang sumber yang enggan dipublikasikan identitasnya.
Keterangan tersebut masih berupa pernyataan sumber anonim dan belum disertai data absensi yang dapat diperiksa secara independen. Oleh karena itu, informasi mengenai dugaan keterlambatan tidak dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum ada konfirmasi dan dokumen pendukung.
Sumber itu juga menduga adanya pengaruh mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar, terhadap keberanian pejabat terkait mengambil tindakan. Namun, bahan sumber tidak memuat bukti yang mengonfirmasi dugaan campur tangan tersebut maupun penjelasan dari Bahtiar.
Dugaan pengaruh pihak tertentu terhadap keputusan kepegawaian merupakan persoalan serius yang membutuhkan bukti konkret. Pemeriksaan semestinya berfokus pada prosedur pengawasan, catatan kehadiran, penggunaan aset, serta kewenangan pejabat yang bertanggung jawab.
Jika ditemukan pelanggaran disiplin, instansi terkait dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme pemeriksaan sesuai peraturan yang berlaku. Sebaliknya, tuduhan yang belum terverifikasi tidak sepatutnya digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya perlindungan atau pembiaran terhadap pihak tertentu.
Bawaslu Sulsel Belum Memberikan Tanggapan
Dalam pemberitaan awal, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, juga telah dimintai tanggapan mengenai indikasi keterlibatan ASN dalam politik praktis. Namun, hingga berita tersebut disusun, belum ada jawaban yang diterima sebagaimana keterangan dalam bahan sumber.
Belum adanya tanggapan tidak dapat dimaknai sebagai pembenaran ataupun penolakan terhadap dugaan yang disampaikan. Status penanganan persoalan ini juga belum dapat dipastikan tanpa keterangan resmi dari Bawaslu.
Secara umum, ASN dituntut menjaga netralitas selama proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, apabila terbukti melanggar ketentuan, dapat menimbulkan konsekuensi administratif atau hukum sesuai jenis pelanggaran dan aturan yang berlaku.
Kendaraan dinas merupakan aset pemerintah yang penggunaannya harus mengikuti peruntukan dan ketentuan kedinasan. Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam perkara ini, pemeriksaan perlu mengungkap kronologi penggunaan kendaraan, tujuan kegiatan, pihak yang terlibat, serta bukti pendukung lainnya.
Hingga informasi yang tersedia disusun, dugaan terhadap Andi Cudai belum disertai hasil pemeriksaan resmi yang memastikan pelanggaran. Klarifikasi dari Bawaslu Sulsel, Bapenda Sulsel, dan pihak terkait masih diperlukan agar persoalan ini dapat dinilai secara berimbang berdasarkan fakta.






