Journalist Independent, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali sejumlah laporan dugaan korupsi yang menyeret nama keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Mahfud menilai perubahan konstelasi politik dan hukum nasional semestinya menjadi momentum bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang sebelumnya telah disampaikan secara resmi kepada lembaga antirasuah tersebut.
Sejumlah laporan yang disoroti antara lain dugaan korupsi proyek pembangunan jalan dan isu “Blok Medan” yang dikaitkan dengan Bobby Nasution. Selain itu, terdapat laporan dugaan praktik saham bodong yang disebut menyeret nama Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Desakan itu disampaikan Mahfud saat berbincang dengan Rizal Mustary dalam siniar *Terus Terang* di kanal YouTube Mahfud MD Official, 17 November 2026.
Dalam perbincangan tersebut, Mahfud menyinggung perubahan situasi politik setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden serta tumbangnya mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Mahfud, situasi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan KPK untuk kembali memeriksa laporan-laporan yang selama ini belum ditindaklanjuti secara tuntas.
“Itu sangat mungkin dimunculkan, karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi,” ujar Mahfud.
Rizal Mustary kemudian menyinggung sejumlah laporan yang menjadi perhatian publik. Di antaranya dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang dikaitkan dengan Bobby Nasution serta dugaan praktik saham bodong pada sejumlah perusahaan yang disebut menyeret nama Gibran dan Kaesang.
Mahfud membenarkan bahwa laporan tersebut telah memuat nama perusahaan beserta berbagai rinciannya. Karena itu, ia menilai KPK memiliki dasar untuk menindaklanjutinya melalui proses pemeriksaan.
Bagi Mahfud, laporan yang telah masuk secara resmi tidak semestinya dibiarkan tanpa kejelasan. KPK perlu memastikan setiap informasi dan dugaan yang disampaikan dalam laporan tersebut diperiksa sesuai mekanisme hukum.
Selain laporan yang berkaitan dengan Gibran dan Kaesang, Mahfud juga menyoroti istilah “Blok Medan” yang pernah mencuat dalam persidangan perkara korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, mendiang Abdul Gani Kasuba.
Mahfud mengatakan, pembahasan mengenai alokasi jatah untuk “Blok Medan” telah tercatat dalam putusan pengadilan. Menurut dia, fakta yang tertuang dalam putusan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.
Ia menilai keterangan yang sudah menjadi bagian dari dokumen persidangan tidak boleh diabaikan. Terlebih, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan praktik korupsi yang perlu diusut secara menyeluruh.
“Almarhum sekarang, tapi ucapannya sudah dicatat menjadi bagian putusan pengadilan. Itu harus segera dilacak. Selama ini kan banyak yang menutup-nutupi itu,” kata Mahfud.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Mahfud menginginkan KPK kembali menelusuri informasi yang muncul dalam proses persidangan, termasuk hal-hal yang sebelumnya belum ditindaklanjuti secara terbuka.
Ia menilai pemeriksaan terhadap laporan-laporan tersebut penting agar tidak muncul kesan bahwa penanganan perkara hukum dipengaruhi oleh kedekatan seseorang dengan kekuasaan.
Mahfud juga mengungkapkan pandangannya mengenai alasan lambannya penanganan sejumlah laporan dugaan korupsi tersebut.
Ia menduga terdapat faktor psikologis dan keraguan di internal KPK yang membuat lembaga itu belum bergerak maksimal. Salah satu yang disorot adalah kemungkinan adanya sikap menunggu sinyal politik yang tegas dari Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Mahfud, penegakan hukum seharusnya tidak bergantung pada arahan atau sinyal politik dari pihak mana pun. KPK harus menjalankan kewenangannya secara independen berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga menilai para komisioner KPK perlu melepaskan anggapan bahwa mereka merupakan figur yang dipilih pada masa pemerintahan sebelumnya.
Mahfud menduga persepsi tersebut dapat memunculkan rasa sungkan ketika harus menangani perkara yang berkaitan dengan orang-orang di lingkaran kekuasaan lama.
Karena itu, ia mendorong pimpinan KPK menunjukkan keberanian dan independensi dalam menangani setiap laporan dugaan korupsi, tanpa membedakan pihak yang dilaporkan. *






