Journalist Independent, Jakarta – Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) mengungkap punya tim khusus yang menangani keamanan siber di lingkungan Istana Kepresidenan. Keberadaan tim bernama Cyber Security Incident Response Team itu diungkap Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro di tengah kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sebetulnya di lingkungan Istana punya lembaga, kalau boleh katakan begitu, namanya Cyber Security Incident Response Team, di Kementerian Sekretariat Negara yang punya mekanisme pengamanan siber di lingkungan Istana,” kata Juri dalam rapat bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Juri menjelaskan tim tersebut berada di bawah lingkungan Setneg dan memiliki mekanisme untuk mengamankan aktivitas siber di Istana. Pengungkapan itu sekaligus menunjukkan adanya unit khusus yang menangani aspek keamanan digital di lingkungan kepresidenan.
Menurut Juri, Setneg juga menjalin komunikasi intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam urusan pengamanan siber. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi ancaman yang berpotensi mengganggu keamanan pemerintah.
Rapat Libatkan BSSN dan BIN
Juri mengatakan pembahasan mengenai ancaman siber belakangan semakin intensif dilakukan bersama sejumlah lembaga. Dia bahkan mengaku memimpin langsung rapat yang melibatkan BSSN, Badan Intelijen Negara (BIN), serta sejumlah kementerian dan lembaga lainnya.
Pertemuan tersebut digelar dua hari sebelum Juri menghadiri rapat bersama Komisi XIII DPR. Pembahasan diarahkan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman dari sektor siber yang dapat membahayakan keamanan pemerintah.
“Bahkan dua hari lalu, saya mimpin langsung rapat dengan BSSN, Badan Intelijen Negara, dan beberapa K/L lain, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa membahayakan keamanan pemerintah dari sektor siber,” ujarnya.
Meski demikian, Juri tidak membeberkan secara rinci hasil koordinasi maupun teknis pengamanan yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Dia hanya memastikan pemerintah menyadari perlunya memperkuat perlindungan terhadap Presiden.
Pengamanan Presiden Akan Ditingkatkan
Kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan pengamanan tersebut. Juri mengatakan peningkatan perlindungan diperlukan untuk mencegah kejadian serupa sekaligus mengantisipasi potensi ancaman terhadap presiden.
“Dan tentu soal penyadapan, kami enggak bisa bicara teknis. Tapi kira-kira kami juga sangat menyadari bahwa ini perlu ada peningkatan pengamanan yang signifikan untuk melindungi Presiden,” tutur Juri.
DPR Minta Personel Lingkar Presiden Disterilkan
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta Setneg mengevaluasi personel yang berada di lingkaran inti presiden. Dia menyoroti kemungkinan adanya pejabat atau personel yang berada di lingkungan dekat Prabowo atas rekomendasi Listyo Sigit Prabowo saat menjabat Kapolri.
Sugiat menilai kasus dugaan penyadapan tersebut harus menjadi evaluasi bagi pengelolaan keamanan di lingkungan Setneg. Dia meminta tidak ada celah serupa yang kembali terjadi dalam pengamanan Presiden.
“Kalau ada memang kemarin bahwa personalia-personalia di lingkar inti Presiden itu adalah rekomendasi Pak Kapolri zaman Listyo Sigit Prabowo, sterilkan,” terang Sugiat. (*)






